SIMALUNGUN, penaxpose.com | Aktivitas pengalian dan pengerukan yang dilakukan CV. Simalungun Jaya Persada di Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) yang diduga ilegal tampak masih terpantau terus beroperasi, Kamis (04/07/2024) siang, bahkan semakin menambah volume armadanya untuk mengangkut material batu padas, kerikil dan pasir.
Padahal CV. Simalungun Jaya Persada milik Martin Purba (MP) ini diduga belum memiliki berkas yang lengkap untuk menjalankan aktifitas Galian C yang legal, tapi tetap saja bebas melakukan kegiatan pengerukan, bahkan untuk mengawasi pekerjaan di lokasi pengerukan MP juga membayar oknum TNI, guna untuk memuluskan pekerjaan ilegalnya tersebut.
Ini terpaksa di lakukan MP karna disebabkan besarnya permintaan bahan material dari salah satu PT di proyek jalan tol. Namun, herannya material yang tak memiliki kelengkapan berkas milik MP itu bebas masuk di proyek jalan tol tersebut, melihat hal tersebut, tentunya sudah pasti ada permainan antara MP dengan oknum di PT tersebut, seharusnya sebelum menerima sebagai rekan kerja dalam membangun jalan tol, PT tersebut harus kroscek (periksa) dulu soal kelengkapan berkas bahan material milik CV. Simalungun Jaya Persada sebelum menjadikannya partner (rekanan) dalam pengadaan bahan material.
Jelas apa yang sudah dilakukan ini sudah menyalahi dan melanggar Pasal berlapis 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
Sedangkan pembeli bisa dikenakan pasal pidana 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.
Parahnya, ada indikasi pembiaran yang dilakukan Aparatur Penegak Hukum (APH) selama kegiatan yang melanggar hukum ini berjalan, dalam upaya penegakan supremasi huku di minta kepada APH untuk menyelidiki kasus ini, kalau terbukti ada ditemukan pelanggaran hukum, maka semua yang terlibat didalamnya harus segera di proses.
(S.Hadi Purba)
0 Comments
Posting Komentar