Kalimantan Timur, penaxpose.com | Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) kembali melontarkan kritik terhadap kinerja Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas. Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Ketua PADHI, Mus Gaber, dalam diskusi mengenai Putusan MK bagi Kepala Daerah Incumbent di Jakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan bahwa kepemimpinan Sri Juniarsih dianggap gagal dalam beberapa hal penting. Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan infrastruktur di Kabupaten Berau yang dinilai tidak merata, meskipun daerah tersebut memiliki anggaran yang besar.
"Infrastruktur adalah sektor krusial yang sering menjadi perhatian. Di bawah kepemimpinan Sri Juniarsih, banyak proyek infrastruktur mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti," ungkap Mus Gaber. Menurutnya, kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang menjadi penyebab utama masalah ini, dengan masyarakat di daerah pedesaan masih menghadapi jalan rusak, akses air bersih yang terbatas, dan fasilitas umum yang kurang memadai.
Selain itu, Mus juga menyoroti penurunan kualitas pelayanan publik di Berau. "Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik yang seharusnya menjadi prioritas sering kali dikeluhkan oleh masyarakat," jelasnya. Antrian panjang, pelayanan lambat, dan prosedur yang tidak jelas menjadi masalah yang sering dihadapi warga.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian. "Pemerintahan Sri Juniarsih dinilai kurang transparan dalam penggunaan anggaran, terutama terkait proyek-proyek besar. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan," tambah Mus.
Senada dengan Mus Gaber, Ketua Dewan Rakyat Dayak (DRD) Kalimantan Timur, Siswansyah, turut mengkritik kinerja Sri Juniarsih. Menurutnya, kegagalan dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi dua bidang yang paling disoroti.
"Program pengentasan kemiskinan yang menjadi janji kampanye Sri Juniarsih belum memenuhi harapan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan di Berau yang tidak menunjukkan penurunan signifikan," ujar Siswansyah. Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Berau selama kepemimpinan Sri Juniarsih dinilai belum maksimal, dengan banyak potensi yang belum tergali dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Siswansyah menegaskan, "Capaian yang telah diraih dalam kepemimpinannya dianggap gagal dan tidak layak untuk memimpin kembali Kabupaten Berau."
Dengan demikian, PADHI dan DRD Kaltim mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati Berau, Sri Juniarsih, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.
(Red)
0 Comments
Posting Komentar