Jakarta, penaxpose.com - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya mempercepat transformasi pengelolaan pasar rakyat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai transformasi pasar harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan digitalisasi transaksi, tetapi juga memastikan kebersihan, keamanan, keterjangkauan harga, perlindungan pedagang kecil, dan transparansi pengelolaan aset milik daerah.
“Pasar Jaya memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta. Karena itu, transformasi perusahaan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan pedagang dan konsumen, mulai dari kualitas fasilitas, kelancaran distribusi pangan, kemudahan bertransaksi, hingga terjaganya harga kebutuhan pokok,” ujar Joko Priyoski dalam pernyataan KAMAKSI.
153 Pasar dan Ratusan Ribu Pelaku UMKM Menjadi Basis Transformasi
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 23 Februari 2026, Jakarta memiliki 153 pasar dengan sekitar 286 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur DKI Jakarta juga menyebut nilai transaksi ekonomi di pasar-pasar Jakarta mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pasar rakyat dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan usaha, dan menopang rantai distribusi kebutuhan masyarakat.
Menurut Joko, besarnya potensi ekonomi itu harus diikuti indikator kinerja perusahaan yang terukur, termasuk pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, tingkat keterisian kios, serta peningkatan kesejahteraan pedagang.
“Potensi ekonomi pasar Jakarta sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai target, realisasi program, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Digitalisasi Pasar Harus Disertai Transparansi dan Literasi Keuangan
Program digitalisasi menjadi salah satu agenda transformasi Perumda Pasar Jaya pada 2026.
Dalam pemberitaan sejumlah media pada 8 April 2026, Perumda Pasar Jaya menargetkan 110 pasar terdigitalisasi hingga akhir 2026. Saat pemberitaan tersebut diterbitkan, sekitar 60 pasar telah menerapkan digitalisasi berdasarkan keterangan yang disampaikan perusahaan.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan digitalisasi yang dimulai pada Juli dan Desember 2025, dengan dukungan sejumlah lembaga dan penyedia jasa pembayaran.
KAMAKSI memandang digitalisasi berpotensi memperluas akses pembayaran nontunai, meningkatkan kemudahan transaksi, serta membantu pencatatan kegiatan perdagangan.
Namun, implementasinya perlu disertai pendampingan kepada pedagang, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan keterbukaan mengenai biaya layanan.
“Digitalisasi jangan hanya mengejar jumlah pasar yang menggunakan sistem pembayaran elektronik.
Ukur pula manfaatnya bagi pedagang, kemudahan penggunaannya, keamanan transaksi, dan kontribusinya terhadap transparansi. Pedagang kecil harus menjadi bagian dari transformasi, bukan justru menghadapi beban baru,” kata Joko.
KAMAKSI juga mendorong publikasi laporan perkembangan digitalisasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui berapa pasar yang telah memenuhi seluruh indikator implementasi, bukan sekadar mengikuti program sosialisasi.
Revitalisasi Pasar Harus Tepat Waktu dan Melindungi Pedagang
Pada 6 April 2026, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan dimulainya revitalisasi Pasar Gardu Asem di Kemayoran dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Cilincing. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
Pasar Gardu Asem dibangun di atas lahan seluas 1.735 meter persegi dengan rencana kapasitas 80 kios dan 128 los. Sebanyak 79 pedagang eksisting direlokasi sementara ke Pasar Nangka Bungur selama proses pembangunan.
Sementara itu, Pasar Kramat Jaya dibangun di atas lahan seluas 2.617 meter persegi dan direncanakan memiliki 49 kios serta fasilitas penunjang.
Pada 31 Agustus 2026, RRI juga memberitakan rencana revitalisasi Pasar Sunter Podomoro di Jakarta Utara.
Konsep yang disiapkan mencakup penguatan struktur bangunan, pembaruan sistem mekanikal dan elektrikal, penataan zonasi kios dan los, serta pembenahan area parkir.
Menurut Joko, revitalisasi merupakan bagian penting dari pembenahan pasar rakyat. Namun, keberhasilannya harus dinilai berdasarkan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kewajaran penggunaan anggaran, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang.
“Pembangunan pasar tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat baru. Pastikan fasilitas berfungsi, sanitasi terjaga, akses pembeli mudah, dan pedagang memperoleh kepastian selama proses pembangunan.
Seluruh tahapan juga harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk jadwal pekerjaan, anggaran yang dialokasikan, mekanisme pengadaan, serta evaluasi manfaat setelah pasar kembali beroperasi.
Ketahanan Pangan Harus Berorientasi pada Ketersediaan dan Keterjangkauan
KAMAKSI menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja Perumda Pasar Jaya.
Pengendalian harga kebutuhan pokok tidak dapat dilakukan hanya melalui pemantauan harga. Diperlukan pula kepastian pasokan, kelancaran distribusi, koordinasi dengan daerah produsen, dan intervensi yang tepat ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berbagai instrumen yang digunakan mencakup pangan bersubsidi, bazar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga dan stok, serta penguatan fasilitas distribusi.
Menurut Joko, Pasar Jaya perlu memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, instansi terkait, BUMD pangan, dan daerah produsen agar distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih efisien.
“Ketahanan pangan harus terlihat dari ketersediaan barang di pasar dan kemampuan masyarakat membelinya. Kami mendorong pemantauan stok dan harga dilakukan secara konsisten, disertai informasi yang mudah diakses publik serta langkah antisipasi yang jelas ketika terjadi gejolak harga,” ungkapnya.
KAMAKSI juga meminta agar setiap program intervensi pangan dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, volume pasokan, jangkauan penerima manfaat, dan pengaruhnya terhadap keterjangkauan harga. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Persoalan Kebersihan dan Sampah Harus Menjadi Evaluasi Operasional
Selain pembangunan dan digitalisasi, kualitas pengelolaan lingkungan pasar menjadi perhatian penting.
Pada 1 April 2026, Pemprov DKI Jakarta melaporkan langkah Perumda Pasar Jaya menyewa 20 truk untuk mempercepat penanganan timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati.
Saat itu, volume sampah dilaporkan sempat mencapai sekitar 6.970 ton akibat kendala teknis penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.
Perumda Pasar Jaya juga menyampaikan rencana pengadaan lima truk sampah mandiri dan menyiapkan kajian penggunaan teknologi pengolahan sampah.
Informasi tersebut merupakan catatan penanganan pada periode tersebut, bukan konfirmasi mengenai kondisi sampah terkini. KAMAKSI mendorong publikasi hasil penanganan, status tindak lanjut, dan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
“Pasar yang modern harus bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah, saluran air, sanitasi, keamanan bangunan, serta pemeliharaan fasilitas merupakan kewajiban operasional yang harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan di ruang publik,” ujar Joko.
Menurutnya, manajemen perlu memastikan tersedianya sistem pengangkutan sampah yang andal, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.
KAMAKSI Dorong Evaluasi Kinerja dan Keterbukaan Informasi
KAMAKSI menegaskan bahwa penilaian terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, laporan kinerja, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, KAMAKSI mendorong perusahaan menyampaikan indikator kinerja utama secara berkala, termasuk realisasi program revitalisasi, capaian digitalisasi, perkembangan pendapatan dan biaya operasional, kondisi aset, pengelolaan sampah, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung distribusi dan stabilitas harga pangan.
KAMAKSI juga meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan Penyertaan Modal Daerah, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan publik bukan untuk menghambat perusahaan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat optimal. Kami mendorong manajemen Pasar Jaya terbuka terhadap kritik, menyampaikan capaian berdasarkan data, dan segera memperbaiki persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tegas Joko Priyoski.
Ia menambahkan, profesionalisme BUMD harus berjalan beriringan dengan integritas, efisiensi, dan tanggung jawab pelayanan publik.
Dengan tata kelola yang kuat, transformasi pasar diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung ketahanan pangan Jakarta secara berkelanjutan.
KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menjadikan transformasi pasar sebagai agenda pembenahan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan distribusi pangan.
Keberhasilan program tersebut harus dibuktikan melalui target yang jelas, realisasi yang dapat diperiksa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta manfaat nyata bagi pedagang dan konsumen.
“Pasar Jaya harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilannya adalah pasar yang semakin bersih, aman, tertib, harga kebutuhan pokok yang terpantau, pedagang yang terlindungi, dan masyarakat yang memperoleh pelayanan yang layak,” tutup Joko Priyoski. Rill/red
