Simalungun, penaXpose.com | Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anak Negeri untuk Jiwa Demokrasi (APANI Jiwa Demokrasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun pada Senin (18/11/2024). Massa menuntut transparansi, netralitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan pelaksanaan Pilkada.
Koordinator aksi, Ramadan S. Manurung, menyoroti adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun. “Kami meminta BPKAD, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Simalungun segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU. Dalam pelaksanaannya, diduga ada ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan kenyataan di lapangan,” tegas Ramadan.
Dalam aksi ini, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama:
1. Netralitas Penyelenggara Pemilu: KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak kepada pihak tertentu.
2. Audit Dana Hibah: BPKAD, Inspektorat, dan DPRD diminta mengaudit penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan.
3. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD: Mendesak anggota DPRD Kabupaten Simalungun segera aktif menjalankan fungsi pengawasan.
4. Kampanye di Lokasi Terlarang: Mengecam keputusan KPU yang mengizinkan kampanye di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekolah.
5. Pekerja Pelipatan Surat Suara: Meminta transparansi terkait alokasi dana untuk pelipatan surat suara.
6. Pemasangan APK: Mengkritisi alat peraga kampanye (APK) yang dinilai tidak sesuai standar kualitas pemasangan.
7. Lokasi Debat Kandidat: Menolak rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Medan karena dana kegiatan berasal dari masyarakat Simalungun.
8. Pemulihan Debat di Tanah Simalungun: Mendesak KPU mengganti Event Organizer (EO) yang tidak mampu menyelenggarakan debat di wilayah setempat.
9. Ancaman Pembubaran KPU: Jika tuntutan tidak dipenuhi, APANI akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Kabupaten Simalungun.
Dalam orasinya, massa menekankan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. “Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai penyelenggaranya merusak esensi demokrasi dengan praktik-praktik curang,” ujar salah satu orator.
Aksi sempat diwarnai kekecewaan karena tidak ada staf atau pejabat KPU yang hadir di kantor, meski mobil dinas terlihat terparkir di lokasi. Massa pun menaburkan bunga di atas mobil dinas sebagai simbol protes.
Aksi yang berlangsung hampir ricuh ini berakhir dengan teriakan, “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia!” sebelum massa membubarkan diri. Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh APANI Jiwa Demokrasi.
Reporter: S. Hadi Purba
0 Comments
Posting Komentar