Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga

DN    November 22, 2024    DAERAH , OPINI   

Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Kabupaten Simalungun, yang kaya akan potensi alam dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kedua era ini meninggalkan jejak berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tunjung, dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Jumat (22/11/2024), mengulas perbedaan mencolok antara kedua kepemimpinan tersebut. 

"Tujuan dari analisis ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun dapat bersikap cerdas dan rasional dalam menilai kinerja pemimpin mereka," ungkap Buyung.

Bupati Simalungun JR Saragih sebelum Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH 

Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Dipertanyakan

Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah tercapai sebesar 96,42% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,19%. Hal ini mencerminkan keberhasilan JR Saragih dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Namun, era ini tidak luput dari kritik. Keterbatasan akses informasi terkait keuangan daerah dan tuduhan penggunaan anggaran yang kurang efisien memunculkan ketidakpercayaan publik. "Meski pendapatan tinggi, transparansi masih menjadi masalah utama yang harus dijawab," kata Buyung.

Era Radiapoh Hasiholan Sinaga: Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Tertinggal

Di bawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Akses informasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan publik meningkat. Selain itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif yang diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan baru muncul. Data keuangan tahun 2024 menunjukkan kendala dalam realisasi belanja daerah. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi program-program pemerintah sering tertunda. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah hambatan tersebut disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Tantangan Keuangan Simalungun: Transparansi dan Efisiensi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi pendapatan yang besar, namun tantangan utamanya adalah menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.

"Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Buyung. Ia menambahkan bahwa evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik terkait efisiensi serta transparansi anggaran.

Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dapat terus berkomitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera, transparan, dan berkelanjutan. Data dalam analisis ini mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Keuangan RI. (S. Hadi Purba)