Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?

Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?
     


Jakarta, penaXpose.com | Rabu, 12 Maret 2025

Oleh: Ahmad Suhijriah, Komunikolog

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah bersiap menggelar Muktamar untuk memilih Ketua Umum baru. Agenda ini dijadwalkan berlangsung setelah Idulfitri 2025, diperkirakan pada akhir April atau awal Mei. Sejumlah nama dari internal dan eksternal partai mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam perebutan posisi Ketua Umum PPP.

Para calon Ketua Umum PPP diharapkan mampu mengembalikan suara partai agar kembali lolos ke parlemen. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengonsolidasikan seluruh kader di Indonesia dan membuktikan bahwa PPP tetap mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Nama-Nama Kandidat Ketua Umum PPP

Beberapa nama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum PPP berdasarkan pemberitaan media, antara lain:

  1. Sandiaga Uno

    • Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Joko Widodo.
    • Pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP pada Pemilu 2024.

  2. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin)

    • Putra ulama besar KH Maimoen Zubair.
    • Saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

  3. Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

    • Mantan Wali Kota Pasuruan dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
    • Saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

  4. Dudung Abdurachman

    • Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI.
    • Saat ini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Staf Khusus Utusan Presiden Bidang Pertahanan.

  5. Husnan Bey Fananie

    • Mantan Wakil Sekjen PPP di era kepemimpinan Surya Dharma Ali.
    • Seorang cendekiawan muslim, diplomat, dan politisi.
    • Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (2009-2014) dan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan (2016-2020).
    • Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), salah satu organisasi yang ikut membentuk PPP pada tahun 1973.
    • Cucu dari KH Zainuddin Fananie Bey, pendiri Pondok Modern Pesantren Gontor.

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan

Dalam pemilihan Ketua Umum PPP, salah satu syarat utama adalah pernah menjabat satu tingkat di bawah Ketua Umum, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, syarat ini masih dapat berubah tergantung keputusan peserta Muktamar.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Umum PPP akan ditentukan dalam Muktamar mendatang. Pemilihan ini akan mempertimbangkan aspirasi kader, rekam jejak kandidat, serta aturan partai yang berlaku.

Editor: Ah

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Politik Kampus

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Politik Kampus
     

Jakarta, penaXpose.com | Kamis, 23 Januari 2025

Penulis: Magdalena Murniwati Zebua (211011500097)
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di lingkungan kampus, pendidikan ini menjadi sarana inspirasi bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan politik kampus, seperti pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), diskusi, seminar, hingga aksi advokasi yang membahas isu-isu sosial.

Makna dan Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan ini dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berdaya kritis.

Pada tingkat universitas, mata kuliah ini menjadi komponen penting dalam kurikulum wajib. Efektivitasnya bergantung pada metode pengajaran yang mampu menghubungkan teori dengan praktik nyata, seperti simulasi pemilu kampus atau forum diskusi kebijakan.

Faktor Pendukung Partisipasi Mahasiswa

1. Kurikulum yang Inovatif

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang menyertakan pendekatan praktis dapat menarik minat mahasiswa terhadap isu-isu politik. Simulasi pemilu lintas jurusan, misalnya, memberikan pengalaman langsung tentang proses demokrasi.

2. Peran Aktif Pengajar

Dosen yang memotivasi dan menggunakan metode pembelajaran relevan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya politik kampus. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif berdiskusi tentang kebijakan publik di kelas lebih cenderung terlibat dalam organisasi kampus.

3. Budaya Demokrasi di Kampus

Lingkungan kampus yang mendukung demokrasi, seperti debat kandidat pemilihan ketua BEM secara terbuka, menjadi wadah pembelajaran politik yang efektif. Sebaliknya, kampus yang minim kegiatan politik menghasilkan mahasiswa yang kurang peduli terhadap partisipasi politik.

4. Kesadaran Mahasiswa

Pendidikan kewarganegaraan membangun kesadaran bahwa kegiatan politik kampus bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses belajar demokrasi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus umumnya memiliki wawasan lebih luas tentang tata kelola organisasi dan nilai-nilai kepemimpinan.

Dampak Positif Partisipasi Politik Kampus

1. Penguatan Kompetensi Demokrasi

Mahasiswa yang terlibat dalam politik kampus cenderung memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan kepemimpinan yang lebih baik. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai individu maupun pemimpin masyarakat.

2. Pembentukan Pemimpin Muda

Kegiatan politik kampus melatih mahasiswa memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Banyak pemimpin nasional memulai karier mereka dari organisasi kampus, menjadikannya ruang latihan yang ideal.

3. Kesadaran Sosial yang Lebih Kuat

Partisipasi dalam advokasi isu-isu sosial, seperti lingkungan atau kesetaraan gender, membantu mahasiswa mengembangkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk mahasiswa yang sadar politik dan bertanggung jawab. Dengan metode pengajaran yang efektif serta dukungan dari lingkungan kampus, mahasiswa dapat terinspirasi untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik kampus.

Keterlibatan ini tidak hanya melatih mahasiswa menjadi pemimpin yang kompeten, tetapi juga membangun generasi muda yang peduli terhadap nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, sinergi antara pengajar, kurikulum, dan budaya demokrasi di kampus sangat penting untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan menghasilkan dampak positif secara maksimal.

Membangun Sinergi Antara Perguruan Tinggi dan Sekolah: Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai Langkah Nyata Pendidikan Bermakna

Membangun Sinergi Antara Perguruan Tinggi dan Sekolah: Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai Langkah Nyata Pendidikan Bermakna
     

 

Jakarta, penaXpose.com | Jumat, 17 Januari 2025

Pendidikan bukan hanya sekadar teori yang diajarkan di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sebuah program yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pendidik profesional dengan pengalaman langsung di lapangan.

Pada Selasa, 14 Januari 2024, Universitas Pamulang melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Prodi PPKn secara resmi menyerahkan mahasiswa PPL kepada SMK Falatehan. Prosesi serah terima ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing, Bapak Saepudin Karta Sasmita, S.Pd., M.Pd., dan diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMK Falatehan, Bapak Mohamad Irvan, S.Pd.

Momentum ini bukan sekadar simbolis, melainkan langkah nyata dalam membangun kolaborasi antara kampus dan sekolah. SMK Falatehan, sebagai institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan keterampilan vokasi, menjadi tempat ideal bagi mahasiswa untuk belajar dan memberikan kontribusi nyata kepada dunia pendidikan.

Kerja sama ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ajang kontribusi nyata dalam memajukan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi teladan, membangun hubungan baik dengan siswa, serta menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Dengan pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memahami dinamika pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, hingga menghadapi tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mendidik dan membentuk karakter generasi muda.


Dalam sambutannya, Bapak Saepudin Karta Sasmita, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing PPL Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang, menyampaikan, “Kami di sini bermaksud menitipkan mahasiswi kami untuk menimba ilmu secara nyata di SMK Falatehan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menggembleng, melatih, membina, dan mendidik mereka menjadi guru profesional yang suatu saat nanti akan menjadi pengganti kita di masa depan.”

Program PPL ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik. Mahasiswa memperoleh pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan di ruang kuliah, sementara sekolah mendapatkan tambahan tenaga dan ide-ide segar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kerja sama antara Universitas Pamulang dan SMK Falatehan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah dapat menciptakan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Harapan besar juga disematkan pada program ini. Melalui PPL, masa depan pendidikan Indonesia diharapkan semakin cerah dengan kehadiran guru-guru muda yang siap mengabdi dengan kompetensi dan dedikasi tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui kolaborasi ini, Universitas Pamulang dan SMK Falatehan membuktikan bahwa pendidikan bermakna hanya dapat terwujud dengan sinergi dan komitmen bersama untuk menciptakan generasi penerus yang unggul.

Oleh: Klaudia Permata Putri (Mahasiswa Prodi PPKn, FKIP UNPAM)

Serangan Fajar: Praktik Politik Uang yang Mengancam Integritas Pemilu

Serangan Fajar: Praktik Politik Uang yang Mengancam Integritas Pemilu
     

penaXpose.com | Kamis, 16 Januari 2025

Penulis: Berlian Gultom (211011500167)
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM)

Politik Indonesia memiliki dinamika yang khas, ditandai oleh sistem multipartai yang kompleks dan pelaksanaan pemilu secara langsung. Pemilu, baik untuk memilih presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah, selalu menjadi ajang kompetisi ketat antar calon dan partai politik. Dalam persaingan ini, berbagai taktik digunakan oleh kandidat atau tim kampanye untuk meraih kemenangan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah praktik "serangan fajar" atau politik uang, yang merujuk pada pembelian suara atau pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serangan fajar sering melibatkan distribusi uang dalam jumlah kecil kepada pemilih untuk memengaruhi keputusan mereka. Praktik ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk dibuktikan. Biasanya, serangan fajar terjadi menjelang hari pemungutan suara, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana pemilih lebih rentan terhadap tawaran material.

Faktor Penyebab Serangan Fajar

1. Kepentingan Politik dan Elektabilitas
Banyak kandidat merasa tertekan untuk meraih suara sebanyak mungkin. Dalam sistem pemilu yang sangat kompetitif, politik uang dianggap sebagai cara cepat dan efektif untuk meningkatkan elektabilitas, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi pemilih rendah. Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2020, rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih sering menjadi penyebab utama praktik politik uang. Pemilih cenderung memilih berdasarkan imbalan materi, bukan visi dan misi calon.

2. Kesenjangan Ekonomi
Ketidakstabilan ekonomi membuat masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah lebih rentan terhadap tawaran uang atau barang sebagai imbalan memilih calon tertentu. Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan tahun 2018 menyebutkan bahwa praktik politik uang sering terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana kebutuhan ekonomi mendesak membuat pemilih mudah tergoda.

3. Budaya Politik Patronase
Di banyak wilayah Indonesia, budaya politik patronase masih kuat. Pemilih sering mengharapkan balas jasa dari calon yang mereka pilih. Southeast Asia Research (2021) mencatat bahwa budaya patronase ini menciptakan ekosistem politik di mana pemberian uang atau barang dianggap sebagai hal yang wajar dalam proses pemilu.

4. Minimnya Penegakan Hukum
Meskipun aturan melarang politik uang, lemahnya penegakan hukum membuat praktik ini sulit diberantas. Bawaslu dalam laporan tahun 2022 mengungkapkan bahwa kasus politik uang sering kali sulit dibuktikan, sehingga pelaku merasa aman untuk melanjutkan praktik tersebut.

5. Keterbatasan Akses Informasi Politik
Kurangnya pendidikan politik dan minimnya informasi tentang program atau visi misi calon membuat pemilih lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019 menunjukkan bahwa pemilih yang kurang informasi cenderung menerima uang karena merasa tidak memiliki cukup dasar untuk membuat keputusan rasional.

Dampak Serangan Fajar

Serangan fajar memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak prinsip pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Ketika pemilih memilih berdasarkan imbalan materi, hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara nyata. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak kompeten atau hanya mengandalkan kekayaan untuk meraih dukungan politik.

Selain itu, serangan fajar mendorong terbentuknya politik transaksional, di mana suara pemilih menjadi komoditas. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang penentuan nasib bangsa berdasarkan kebijakan dan visi calon berubah menjadi transaksi material yang merusak integritas demokrasi.

Menurut KPU, praktik ini tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pemilih yang merasa suara mereka bisa dibeli cenderung menganggap bahwa memilih bukanlah tindakan penting.

Kesimpulan

Serangan fajar tetap menjadi tantangan besar dalam politik Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang melarang praktik ini, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran politik membuat serangan fajar terus berlangsung. Dibutuhkan upaya serius untuk mengedukasi pemilih, meningkatkan transparansi kampanye, dan memperkuat pengawasan terhadap politik uang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan integritas pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga.

Regenerasi Kepemimpinan RW 09 Kelurahan Grogol: Mengusung Perubahan Berkelanjutan

Regenerasi Kepemimpinan RW 09 Kelurahan Grogol: Mengusung Perubahan Berkelanjutan
     

Jakarta Barat, penaXpose.com  – Wilayah RW 09, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bersiap menyelenggarakan pesta demokrasi lokal untuk memilih Ketua RW yang baru. Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2024 dengan tema “Perubahan yang Berkelanjutan.”

Semangat Perubahan dan Keberlanjutan

Tema ini mencerminkan dua semangat utama dalam regenerasi kepemimpinan RW 09. Perubahan merujuk pada pergantian kepemimpinan sebagai hasil proses kaderisasi yang berhasil, melahirkan pemimpin baru melalui mekanisme demokrasi. Sementara itu, keberlanjutan bertujuan untuk meneruskan program-program unggulan RW sebelumnya, baik yang telah terealisasi maupun yang masih dalam tahap perencanaan.

Beberapa program prioritas yang akan dilanjutkan di antaranya:

● Pembangunan drainase dan pengaspalan di bawah kolong tol.

● Pendirian posko pemadam kebakaran.

● Penataan lingkungan hijau dan asri.

● Meningkatkan keamanan serta kenyamanan lingkungan.

● Pembinaan kepemudaan di lingkungan RW 09.

Optimalisasi Pelayanan Publik

Di samping pembangunan fisik, bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan juga menjadi fokus utama. Pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien, baik secara langsung (offline) maupun digital (online), diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Keberhasilan program-program ini tidak lepas dari dukungan penuh warga, pengurus RT dan RW, pihak Kelurahan, serta organisasi masyarakat di lingkungan RW 09.

Motivasi dan Visi-Misi Calon Ketua RW

Lutfi Nasution, salah satu calon Ketua RW 09 periode 2024-2029, menyatakan motivasi kuat untuk menciptakan lingkungan RW yang bersih, aman, nyaman, harmonis, dan penuh kebersamaan. Menurutnya, hanya dengan kerja bersama dan berkesinambungan, visi tersebut dapat terwujud.

Visi:

“Menjadi fasilitator dan motivator yang mendukung kepuasan pelayanan masyarakat serta toleransi tinggi untuk mewujudkan kedamaian, kebersamaan, keamanan, dan kesejahteraan bagi warga RW 09.”

Misi:

1. Melanjutkan dan menyempurnakan program kerja yang ada.

2. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

3. Mewujudkan lingkungan sehat, aman, bersih, dan asri.

4. Membangun kerukunan antarwarga dan memperkokoh persatuan.

5. Mendorong semangat gotong royong.

6. Menjalin kerja sama dengan lembaga internal dan eksternal.

7. Mendukung berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian masyarakat.

8. Memperbaiki sarana dan prasarana publik.

Harapan Warga

Dengan mengusung tema Perubahan yang Berkelanjutan, warga RW 09 berharap regenerasi kepemimpinan ini dapat menghadirkan pemimpin yang mampu membawa lingkungan menuju arah yang lebih baik, serta menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan.

Pemilihan Ketua RW 09 ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh warga untuk bersama-sama mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan di wilayah mereka.

(AG)