Ketua GBSB Mengajak Seluruh Masyarakat Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024

Ketua GBSB Mengajak Seluruh Masyarakat Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
     

Solo, penaXpose.com - Driver Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Komunitas Grab Bike Solo Balapan (GBSB) Solo Raya mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk driver ojol untuk menjaga kamtibmas pasca Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai. 

"Tahapan pencoblosan Pilkada Serentak 2024 sudah dilalui dan berjalan aman dan lancar, menciptakan kondusifitas kamtimbas yang damai merupakan tanggung jawab kita semua termasuk para driver ojol, meskipun terjadi perbedaan pendapat dan pilihan jangan dijadikan perpecahan." kata Ketua GBSB Solo Raya Riswanta dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke media, Sabtu (14/12/2024). 

"Setiap orang pastinya mempunyai pendapat dan pilihanya sendiri dalam Pilkada Serentak kemarin, hal itu tentunya wajar karena bagian dari demokrasi. Yang terpenting kita harus tetap menjaga kedamaian dan kerukunan antar sesama, hingga seluruh penyelenggaraan Pilkada ini selesai," terang Riswanta yang didampingi sejumlah pengurus GBSB Solo Raya. 

Selain itu GBSB Solo Raya menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi, anarkisme dan segala bentuk kekerasan sebagai kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar individu maupun kelompok.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat luas, termasuk para driver Ojol untuk bersama-sama berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas. Mewaspadai berita hoax dengan melakukan kroscek kebenaran sebuah berita/informasi sebelum membagikan, atau dengan merujuk sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggunjawabkan.

"Situasi Kamtibmas yang kondusif tersebut sebagai bagian dari jaminan kelancaran transportasi yang manfaatnya akan dirasakan oleh teman-teman driver online dan dapat membantu memulihkan maupun meningkatan perekonomian Nasional" tambah Riswanta. 

"GBSB Solo Raya berharap kepada Kepala Daerah terpilih nantinya dapat memberikan perhatian lebih kepada para mitra aplikasi transportasi berbasis daring khususnya mengenai payung hukum dan tarif yang manusiawi sehingga ada kepastian hukum terhadap kesejahteraan driver ojol" tutupnya. (***)

SPN Jawa Barat Apresiasi Kenaikan UMP: Langkah Positif untuk Kesejahteraan Buruh

SPN Jawa Barat Apresiasi Kenaikan UMP: Langkah Positif untuk Kesejahteraan Buruh
     

Jawa Barat, penaXpose.com - Serikat buruh Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan ini dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, meskipun masih ada aspirasi agar penyesuaian lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah masing-masing.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Deden Sudiana, mengungkapkan bahwa keputusan kenaikan upah secara nasional merupakan langkah positif. "Kami berharap implementasi kenaikan UMP ini dapat berjalan dengan baik di Jawa Barat sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya.

Saat ini, UMP Jawa Barat 2024 berada di angka Rp 2.057.495. Dengan adanya kenaikan sebesar 6,5 persen, UMP Jawa Barat 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.191.232. "Kami optimis bahwa kenaikan UMP yang layak dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian lokal," tambah Deden.

Ia juga menegaskan bahwa serikat pekerja di Jawa Barat akan tetap kooperatif dalam menjaga situasi kondusif antara pengusaha dan buruh. "Hal ini penting untuk menciptakan sinergi yang harmonis sehingga iklim investasi tetap stabil dan mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas," pungkasnya. (Red)

Pilkada Binjai 2024: KPU Gagal Total, Partisipasi Pemilih Merosot Drastis di Tengah Banjir

Pilkada Binjai 2024: KPU Gagal Total, Partisipasi Pemilih Merosot Drastis di Tengah Banjir
     

 


Binjai, penaXpose.com | Pilkada 2024 di Kota Binjai meninggalkan noda besar pada penyelenggaraan demokrasi. Dari total 219.808 pemilih terdaftar, hanya 126.699 orang atau sekitar 57% yang menggunakan hak pilihnya. 

Angka partisipasi yang merosot tajam ini jelas mencerminkan kegagalan besar KPU Kota Binjai. Di tengah bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah, KPU tetap nekat membuka TPS tanpa memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan pemilih. 

Pertanyaan besar pun muncul: apakah KPU benar-benar peduli pada rakyat, atau sekadar mengejar ambisi egois?

Anggaran Miliaran, Hasil Mengecewakan Hak Konstitusi

Dengan anggaran yang mencapai Rp17,7 miliar, seharusnya KPU Kota Binjai mampu mengatasi segala kendala dan memastikan partisipasi pemilih yang optimal, bahkan di tengah bencana. 

Namun kenyataannya, KPU memilih untuk bertindak gegabah dan mengabaikan realitas di lapangan. 

Pembukaan TPS di lokasi yang terisolasi oleh banjir bukan hanya ceroboh, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan dalam merespons situasi darurat.


Praktisi hukum, Adv. Johendri Perangin-angin, SH., dengan tegas mengkritik langkah KPU. “Ini bukan hanya soal angka partisipasi yang rendah. Ini adalah kegagalan besar dalam menjalankan amanat konstitusi. KPU menunjukkan keputusan yang tidak hanya gegabah, tetapi juga mengabaikan kenyataan sosial dan geografis di lapangan. Keputusan mereka jelas mencoreng kredibilitas dan integritas mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Johendri, Sabtu (7/12/2024).

Johendri juga menegaskan bahwa tindakan KPU melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU diharuskan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang aman, lancar, dan inklusif. 

Namun, pembukaan TPS di daerah yang terisolasi jelas menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut.

“PSS yang dilaksanakan di 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota hanya menyelesaikan sebagian masalah, sementara bencana banjir tidak hanya melanda Binjai Kota. KPU gagal memahami besarnya dampak bencana dan mengabaikan prinsip aksesibilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga dengan jelas menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih, terutama di daerah terdampak bencana. KPU wajib memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara layak dan aman. Tindakan membuka TPS di lokasi terisolasi—di mana pemilih tidak bisa menjangkau tempat pemungutan suara—jelas melanggar prinsip dasar ini.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini adalah malpraktek demokrasi yang merugikan rakyat dan menghina integritas pemilu itu sendiri,” ujar Harkarando Siregar, SH., seorang advokat yang terkenal tegas. Harkarando mengecam keras kebijakan KPU yang membuka TPS di daerah yang tidak terjangkau oleh pemilih karena banjir. 

“KPU menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap hak rakyat untuk memilih. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip dasar demokrasi.”

KPU Kota Binjai tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, mereka juga berisiko melanggar UU No. 10/2016 dan PKPU No. 17/2024. 

Ini bukan lagi soal kebijakan yang salah, melainkan pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam integritas pemilu dan merusak kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pilkada yang gagal ini bukan hanya angka partisipasi yang rendah, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi. 

Rakyat berhak mendapatkan pemilu yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pemilih, tanpa terkecuali. KPU Kota Binjai harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas kelalaian ini.

Partisipasi Pemilih yang Tergerus oleh Kelalaian KPU

Partisipasi pemilih yang jeblok di tengah bencana ini bukan hanya soal angka. Ini adalah cerminan dari seberapa buruk pengelolaan demokrasi di Kota Binjai. Kegagalan KPU untuk merespons keadaan darurat dengan bijaksana dan bertanggung jawab merusak citra demokrasi. Tanpa perbaikan yang serius, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan semakin rapuh.

Jangan biarkan kebodohan dan ketidakmampuan menguasai proses demokrasi. Rakyat berhak atas pemilu yang lebih baik, bukan pemilu yang terjerumus dalam kegagalan fatal seperti ini.

(Laporan S.Hadi/SMJ)

Bobby-Surya Menang di Labuhanbatu dengan Perolehan Suara 53 Persen

Bobby-Surya Menang di Labuhanbatu dengan Perolehan Suara 53 Persen
     

Rantauprapat, penaXpose.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution dan Surya, unggul di Kabupaten Labuhanbatu dengan perolehan suara sementara sebesar 53 persen berdasarkan hasil hitungan cepat Tim Kampanye Daerah (TKD), Kamis (28/11/2024).

Ketua TKD Bobby-Surya Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Riduan Dalimunthe, dalam keterangannya menyampaikan bahwa dari total 9 kecamatan, pasangan Bobby-Surya memperoleh 95.096 suara dari total 180.003 suara sah yang masuk.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Labuhanbatu yang telah memberikan kepercayaan kepada Bobby-Surya untuk memimpin Sumatera Utara ke depan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat yang menginginkan perubahan di sektor pendidikan, ekonomi, dan pembangunan,” ujar Riduan yang didampingi Wakil Sekretaris Heriansyah Nasution dan Andre Harahap dari TKD Provinsi Sumatera Utara.

Riduan menambahkan, Bobby-Surya berkomitmen mengedepankan prinsip restorative justice dalam melindungi masyarakat dan memajukan daerah.

Sementara itu, dalam Pilkada serentak untuk Kabupaten Labuhanbatu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Maya Hasmita dan Jamri berhasil unggul dengan memperoleh 112.152 suara atau 49 persen dari total 229.337 suara sah. Pasangan dengan slogan Labuhanbatu Cerdas Bersinar ini menguasai 6 kecamatan, yaitu:

Kecamatan Rantau Utara: 24.082 suara

Kecamatan Rantau Selatan: 17.003 suara

Kecamatan Bilah Barat: 10.944 suara

Kecamatan Bilah Hulu: 15.967 suara

Kecamatan Pangkatan: 11.374 suara

Kecamatan Panai Tengah: 9.486 suara

Adapun pasangan Faizal Amri Siregar-Raja Fatahillah memperoleh 28.187 suara (12 persen), dan pasangan Hendri Daulay-Ellya Rosa Siregar meraih 88.998 suara (39 persen).

Ketua Bintang 08 Prabowo Sumut, Nur Azman Nasution, turut mengungkapkan rasa bangganya atas kemenangan Bobby-Surya di Labuhanbatu. “Kemenangan Bobby-Surya adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” ujarnya.

(S. Hadi P.)

PKS Dibenci, PKS Dirindu: Cerita Haru di Tengah Pilkada dan Bencana Banjir

PKS Dibenci, PKS Dirindu: Cerita Haru di Tengah Pilkada dan Bencana Banjir
     

Medan, penaXpose.com | Jumat,  29 November 2024 

Di tengah hiruk-pikuk Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024, terselip kisah mengharukan sekaligus menggelitik dari Kota Medan. Peristiwa ini menjadi potret tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan tugas politik dapat berjalan beriringan.

Cerita bermula dari seorang warga korban banjir di Gang Eka Rukun, Medan Johor, yang terus mendesak kader DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera mengirimkan bantuan makanan. Warga tersebut, yang enggan disebutkan namanya, merasa kesal karena bantuan nasi untuk sarapan pagi belum juga tiba. Kader PKS menjelaskan bahwa bantuan sedang dipersiapkan, namun desakan itu terus datang.

"Saat itu, kami memang sedang sibuk dengan tugas Pilwalkot, tetapi hati nurani kami tetap menyeruak untuk membantu sesama," ujar Abdul Aziz, seorang tokoh masyarakat sekaligus kader PKS, kepada awak media saat meninjau korban banjir di Medan.

Meskipun tugas Pilkada menyita tenaga, pikiran, dan waktu, kader PKS tetap berusaha menjalankan peran ganda dengan memberikan bantuan kepada para korban banjir. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Medan dan Sumatera Utara ini telah menambah beban berat di tengah pesta demokrasi.

Antara Kritik dan Harapan

Cerita ini menjadi semakin menarik ketika seorang warga, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan Ketua DPRa Gedung Johor, menyampaikan kritik pedas kepada PKS terkait keputusan politiknya. Warga tersebut merasa kecewa ketika PKS tidak mengusung Edy Rahmayadi atau Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, melainkan memilih mendukung Bobby Nasution.

Namun, ketika bantuan dari PKS tiba di lokasi banjir, warga ini tetap meminta kepastian apakah bantuan makanan hanya untuk sarapan atau juga mencakup makan siang dan malam. Sambil tersenyum, kader PKS menanggapi dengan bertanya, "Bapak tadi coblos siapa waktu Pilwalkot? Coblos nomor 3, HIRO?" Warga itu pun menjawab dengan tersipu, "Rahasia, itu urusan saya."

Refleksi Kehidupan dan Tantangan Kedepan

Kisah ini mencerminkan dinamika masyarakat dalam menghadapi musibah dan pesta demokrasi. PKS, yang sebelumnya dikritik dan bahkan dihujat, tetap menunjukkan komitmennya dalam membantu sesama, tanpa memandang pilihan politik.

Abdul Aziz juga mengungkapkan keharuannya melihat hasil penghitungan suara Pilwalkot Medan. "Kalah dan menang adalah bagian dari kehidupan, semuanya digilir oleh Sang Maha Kuasa," tuturnya.

Berdasarkan prediksi BMKG Wilayah I Medan, curah hujan di Sumatera Utara diperkirakan akan terus terjadi hingga 4 Desember 2024, dengan potensi banjir dan longsor yang harus diantisipasi.

Di tengah tantangan tersebut, kader-kader PKS tetap bersemangat memberikan bantuan kepada para korban banjir. Hingga hari ketiga pasca-bencana, mereka masih berada di lapangan, melayani masyarakat dengan tulus.

“Musibah dan bencana datang tanpa kita tahu waktunya. Namun, kami bersyukur kader-kader PKS di mana saja tetap semangat membantu dan melayani masyarakat,” pungkas Abdul Aziz.

(S. Hadi Purba)

Hari Pertama Menjabat Kembali, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga Terima Penghargaan Paritrana Award 2024

Hari Pertama Menjabat Kembali, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga Terima Penghargaan Paritrana Award 2024
     

Simalungun, penaXpose.com – Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengawali hari pertama kembali bertugas setelah masa cuti dengan menerima penghargaan bergengsi Paritrana Award 2024. Penghargaan ini diterima langsung di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Senin (25/11/2024).

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Ingrid Mayasari, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas komitmen dan keberhasilannya dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sejak Januari 2023 hingga Desember 2024.

Paritrana Award 2024 sendiri merupakan penghargaan tertinggi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkomitmen dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Penghargaan ini secara resmi diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., dalam acara yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, Jalan Kuningan, Jakarta, pada 12 September 2024.

Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan ini. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak di Kabupaten Simalungun dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Bupati Simalungun.

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (S. Hadi Purba)

Pidato Penutup Kampanye: Partai Pengusung Yakin RHS-AZI Menang di Pilkada Simalungun

Pidato Penutup Kampanye: Partai Pengusung Yakin RHS-AZI Menang di Pilkada Simalungun
     

Simalungun, penaXpose.com – Partai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH (RHS) dan Azi Pratama Pangaribuan (AZI), menggelar acara pidato penutup kampanye pada Sabtu (23/11/2024). Acara berlangsung di kediaman Radiapoh Hasiholan Sinaga, Tigarunggu, Kecamatan Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun.

Koalisi partai pengusung, yang terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, Perindo, PKS, dan Partai Gelora, sepakat untuk menyatukan kekuatan guna memastikan kemenangan RHS-AZI pada Pilkada Simalungun yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ketua Tim Pemenangan RHS-AZI, Ramadhani Purba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras selama masa kampanye.

"Kami mengapresiasi kerja keras semua tim RHS-AZI yang telah berjuang tanpa lelah untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 pada Pilkada Simalungun. Semua ini demi mewujudkan Simalungun yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye, C. Haloho, juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif pada hari pencoblosan.

"Saya mengajak seluruh tim dan masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November nanti. Bersama-sama kita coblos nomor urut 1, RHS-AZI, demi melanjutkan pembangunan di Simalungun," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, calon Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH, yang didampingi calon Wakil Bupati Azi Pratama Pangaribuan, menyampaikan pidato penutup kampanyenya.

"Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim RHS-AZI atas dedikasi dan kerja keras selama kampanye ini. Kepemimpinan kami selama 3 tahun 6 bulan, termasuk menghadapi tantangan masa pandemi COVID-19, telah difokuskan pada pembangunan Kabupaten Simalungun," ujar RHS.

Ia juga mengajak masyarakat untuk melanjutkan program-program unggulan, seperti Marharoan Bolon, yang telah membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

"Mari kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti. Coblos nomor 1, RHS-AZI, untuk melanjutkan pembangunan dan mewujudkan Kabupaten Simalungun yang lebih baik," tambahnya.

Acara berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh partai pengusung, tim pemenangan, serta masyarakat pendukung RHS-AZI. Semua pihak optimistis bahwa pasangan nomor urut 1 akan memenangkan Pilkada Simalungun 2024.

(S. Hadi P. Tambak)

Era JR Saragih, Belasan ASN di Simalungun Dipecat dan Dipenjara karena Korupsi

Era JR Saragih, Belasan ASN di Simalungun Dipecat dan Dipenjara karena Korupsi
     
JR Saragih Bupati Simalungun 2 Periode Sebelum Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH

Simalungun, penaXpose.com | Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dan dijatuhi hukuman penjara karena terlibat kasus korupsi. PTDH ini dilakukan pada tahun 2018, di era JR Saragih menjabat sebagai Bupati Simalungun.

Berikut daftar nama ASN yang terlibat kasus korupsi dan dikenai PTDH: JWS, LD, PS, JS, IMSG, RS, JESS, RS, WMS, OJ, MS, JS, JS, dan AMR.

Rincian ASN yang Terjerat Kasus Korupsi:

- JWS: Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Simalungun.

- LD: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.

- PS: Pelaksana pada SD Negeri 094132 Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok.

- JS: Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

- IMSG: Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori.

- RS: Pelaksana di UPT Puskesmas Tapian Dolok.

- JESS: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.

- RS: Pelaksana pada Kesbangpol.

- WMS: Pelaksana pada UPT PPKB Kecamatan Siantar serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- MS: Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD).

- OJ: Pelaksana pada Kesbangpol.

- JS (Jhonny Siahaan): Pelaksana pada Kesbangpol.

- JS: Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- dr. AMR: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.


Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Simalungun Jhonny Saragih

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Simalungun, Jonni Saragih, saat dikonfirmasi pada Kamis (22/11/2024) sekitar pukul 12.35 WIB, membenarkan bahwa belasan ASN tersebut telah diberhentikan. "Iya, dengan tidak hormat," jawab Jonni melalui pesan singkat.

Jonni menjelaskan bahwa PTDH terhadap belasan ASN tersebut disertai dengan Surat Keputusan (SK) yang sudah disampaikan oleh BKPPD Simalungun. "Surat keputusan sudah diterbitkan dan disampaikan. PTDH dilakukan setelah ada putusan hukum tetap (inkracht) atas kasus korupsi yang melibatkan mereka," tambah Jonni, yang juga mantan Sekretaris DPRD Simalungun.

Kasus ini menjadi salah satu contoh penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

(S. Hadi Purba)

Mantan Wakil Bupati Simalungun, Nuriaty Damanik, SH, Himbau Masyarakat Dukung Radiapoh-Azi dan Pilih Nomor 1

Mantan Wakil Bupati Simalungun, Nuriaty Damanik, SH, Himbau Masyarakat Dukung Radiapoh-Azi dan Pilih Nomor 1
     

Simalungun, penaXpose.com | Nuriaty Damanik, SH, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Simalungun masa kepemimpinan JR Saragih (2005-2010) sekaligus Ketua Pengajian Sakinah se-Kabupaten Simalungun, mengimbau masyarakat untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) dan Azi Pratama Pangaribuan (Azi) dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.

Imbauan ini disampaikan Nuriaty saat menghadiri acara silaturahmi dengan kepengurusan Pengajian Sakinah di Kabupaten Simalungun, yang berlangsung di Jalan Kouswari No. 8, Pematang Siantar, Jumat (22/11/2024).

“Saya, selaku Ketua Umum Pengajian Sakinah di Kabupaten Simalungun, telah berkeliling bertemu para anggota, dan mereka sangat antusias untuk mendukung Pak Radiapoh. Mereka bahkan ingin bertemu langsung dengan Ny. Ratnawati Radiapoh. Saat ini, kepengurusan kami di setiap kecamatan berjumlah 25 orang, dan semuanya telah memutuskan untuk mendukung Pak Radiapoh di Pilkada mendatang,” ujar Nuriaty.

Ia juga mengajak bukan hanya anggota pengajian, tetapi juga keluarga besar mereka, seperti suami, anak, dan saudara-saudara, untuk memberikan dukungan kepada Radiapoh Hasiholan Sinaga.


“Alasan saya mendukung Pak Radiapoh adalah karena saya melihat kinerjanya yang luar biasa, meskipun baru 3,5 tahun menjabat. Sebagai mantan Wakil Bupati, saya sangat menghargai kepemimpinan beliau yang mampu menciptakan stabilitas dan menata pemerintahan dengan baik. Saya juga bergabung dalam tim pemenangannya untuk memastikan Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik di masa depan,” tambah Nuriaty.

Lebih lanjut, Nuriaty memuji peran Ny. Ratnawati Radiapoh yang aktif terjun langsung ke masyarakat dan menunjukkan kepeduliannya.

“Saya berharap pasangan Radiapoh-Azi dapat memenangkan Pilkada ini demi membawa perubahan positif untuk Kabupaten Simalungun,” tuturnya.

Mendapat dukungan penuh dari Hj. Nuriaty Damanik dan seluruh anggota Pengajian Sakinah, Ny. Ratnawati Radiapoh mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Kami berharap doa dan dukungan terus mengalir agar kita dapat mencapai tujuan bersama, yakni memenangkan Radiapoh-Azi di Pilkada 2024,” ucap Ratnawati Radiapoh.

(S. Hadi Purba)

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga
     
Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Kabupaten Simalungun, yang kaya akan potensi alam dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kedua era ini meninggalkan jejak berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tunjung, dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Jumat (22/11/2024), mengulas perbedaan mencolok antara kedua kepemimpinan tersebut. 

"Tujuan dari analisis ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun dapat bersikap cerdas dan rasional dalam menilai kinerja pemimpin mereka," ungkap Buyung.

Bupati Simalungun JR Saragih sebelum Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH 

Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Dipertanyakan

Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah tercapai sebesar 96,42% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,19%. Hal ini mencerminkan keberhasilan JR Saragih dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Namun, era ini tidak luput dari kritik. Keterbatasan akses informasi terkait keuangan daerah dan tuduhan penggunaan anggaran yang kurang efisien memunculkan ketidakpercayaan publik. "Meski pendapatan tinggi, transparansi masih menjadi masalah utama yang harus dijawab," kata Buyung.

Era Radiapoh Hasiholan Sinaga: Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Tertinggal

Di bawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Akses informasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan publik meningkat. Selain itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif yang diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan baru muncul. Data keuangan tahun 2024 menunjukkan kendala dalam realisasi belanja daerah. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi program-program pemerintah sering tertunda. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah hambatan tersebut disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Tantangan Keuangan Simalungun: Transparansi dan Efisiensi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi pendapatan yang besar, namun tantangan utamanya adalah menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.

"Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Buyung. Ia menambahkan bahwa evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik terkait efisiensi serta transparansi anggaran.

Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dapat terus berkomitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera, transparan, dan berkelanjutan. Data dalam analisis ini mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Keuangan RI. (S. Hadi Purba)

Aliansi APANI Jiwa Demokrasi Tuntut Transparansi dan Netralitas KPU Simalungun

Aliansi APANI Jiwa Demokrasi Tuntut Transparansi dan Netralitas KPU Simalungun
     

Simalungun, penaXpose.com | Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anak Negeri untuk Jiwa Demokrasi (APANI Jiwa Demokrasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun pada Senin (18/11/2024). Massa menuntut transparansi, netralitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan pelaksanaan Pilkada.

Koordinator aksi, Ramadan S. Manurung, menyoroti adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun. “Kami meminta BPKAD, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Simalungun segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU. Dalam pelaksanaannya, diduga ada ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan kenyataan di lapangan,” tegas Ramadan.

Dalam aksi ini, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama:

1. Netralitas Penyelenggara Pemilu: KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak kepada pihak tertentu.

2. Audit Dana Hibah: BPKAD, Inspektorat, dan DPRD diminta mengaudit penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD: Mendesak anggota DPRD Kabupaten Simalungun segera aktif menjalankan fungsi pengawasan.

4. Kampanye di Lokasi Terlarang: Mengecam keputusan KPU yang mengizinkan kampanye di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekolah.

5. Pekerja Pelipatan Surat Suara: Meminta transparansi terkait alokasi dana untuk pelipatan surat suara.

6. Pemasangan APK: Mengkritisi alat peraga kampanye (APK) yang dinilai tidak sesuai standar kualitas pemasangan.

7. Lokasi Debat Kandidat: Menolak rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Medan karena dana kegiatan berasal dari masyarakat Simalungun.

8. Pemulihan Debat di Tanah Simalungun: Mendesak KPU mengganti Event Organizer (EO) yang tidak mampu menyelenggarakan debat di wilayah setempat.

9. Ancaman Pembubaran KPU: Jika tuntutan tidak dipenuhi, APANI akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Kabupaten Simalungun.

Dalam orasinya, massa menekankan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. “Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai penyelenggaranya merusak esensi demokrasi dengan praktik-praktik curang,” ujar salah satu orator.

Aksi sempat diwarnai kekecewaan karena tidak ada staf atau pejabat KPU yang hadir di kantor, meski mobil dinas terlihat terparkir di lokasi. Massa pun menaburkan bunga di atas mobil dinas sebagai simbol protes.

Aksi yang berlangsung hampir ricuh ini berakhir dengan teriakan, “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia!” sebelum massa membubarkan diri. Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh APANI Jiwa Demokrasi.

Reporter: S. Hadi Purba

Mantan Wakil Bupati Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus Dukung RHS-AZI Nomor 1

Mantan Wakil Bupati Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus Dukung RHS-AZI Nomor 1
     

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) dan Azi Pratama Pangaribuan (AZI), terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari para pensiunan kepala sekolah dasar di Kecamatan Sidamanik serta Rospita Sitorus, mantan calon Wakil Bupati yang pernah berpasangan dengan Anton Ahmad Saragih.

Dalam acara silaturahmi bersama Ny. Ratnawati Radiapoh yang digelar di kediaman Rospita Sitorus di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Sabtu (16/11/2024), para tokoh ini menyerukan kepada masyarakat, khususnya kaum ibu, untuk memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 1, RHS-AZI.

Salah seorang pensiunan kepala sekolah negeri menyampaikan keyakinannya bahwa RHS-AZI merupakan pasangan pemimpin yang layak melanjutkan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

"Saya, sebagai pensiunan kepala sekolah, siap memenangkan RHS-AZI karena mereka benar-benar ingin membawa Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik. Radiapoh, meskipun hanya menjabat selama 3,5 tahun, telah menciptakan rasa nyaman bagi para pegawai dan pejabat di Simalungun. Hal ini membuat mereka bekerja maksimal tanpa rasa takut terhadap pergantian jabatan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Radiapoh, sejumlah kemajuan telah dirasakan oleh masyarakat meskipun dalam waktu yang relatif singkat.

Hal senada disampaikan oleh Rospita Sitorus, yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati bersama Anton Saragih pada Pilkada 2020. Rospita dengan tegas menyatakan dukungannya untuk RHS-AZI.

"Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Azi Pratama Pangaribuan harus dimenangkan agar Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik. Saya sudah memahami bahwa Radiapoh adalah sosok pemimpin yang benar-benar memikirkan kemajuan Kabupaten Simalungun. Dia layak melanjutkan kepemimpinannya," ujar Rospita.

Acara silaturahmi ini berlangsung hangat, diwarnai dengan antusiasme masyarakat yang hadir. Dukungan dari para tokoh masyarakat ini semakin menguatkan langkah RHS-AZI dalam menghadapi Pilkada mendatang.

(S. Hadi Purba)

Pengajian Akbar, Ribuan Warga Bandar Masilam Sambut Antusias Pasangan RHS-AZI

Pengajian Akbar, Ribuan Warga Bandar Masilam Sambut Antusias Pasangan RHS-AZI
     

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Azi Pratama Pangaribuan (RHS-AZI), mendapat sambutan hangat dari ribuan warga Kecamatan Bandar Masilam dalam acara Pengajian Akbar Pujakesuma, Kamis (14/11/2024). Pasangan ini dikenal sebagai pemimpin yang toleran dan nasionalis, yang kehadirannya menuai pujian dari masyarakat setempat.

Radiapoh Hasiholan Sinaga yang duduk lesehan bersama masyarakat menunjukkan sosoknya yang humanis dan merakyat. Kehadirannya memperlihatkan kesederhanaan yang semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, Pasangan RHS-AZI diberikan pakaian adat Pujakesuma yang langsung dipasangkan oleh Ketua Paguyuban Pujakesuma Kabupaten Simalungun, H. Girun.

"RHS-AZI adalah penjaga Pujakesuma Kabupaten Simalungun," seru H. Girun, disambut yel-yel kemenangan oleh ribuan warga yang hadir.

Radiapoh menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Kecamatan Bandar Masilam, khususnya keluarga besar Pujakesuma, atas dukungan dan perannya dalam memenangkan pasangan RHS-AZI. Ia juga menegaskan bahwa selama 3,5 tahun masa jabatannya, pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat selalu diutamakan demi kesejahteraan warga Simalungun

“Ini adalah bukti nyata bahwa RHS benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ucap Radiapoh.

Lebih lanjut, Radiapoh menegaskan komitmennya bahwa jika terpilih kembali, pasangan RHS-AZI akan membangun Simalungun lebih baik lagi melalui kolaborasi antara Simalungun atas dan bawah.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Simalungun, DR. Azi Pratama Pangaribuan, SH MH, dalam pidatonya menyoroti permasalahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Ia prihatin dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di kawasan tersebut, namun sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari luar daerah.

Azi menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar masyarakat Simalungun dapat bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak di daerahnya sendiri. Ia berjanji, jika diberi amanah untuk memimpin, RHS-AZI akan memperjuangkan sektor pendidikan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Kami akan memastikan bahwa masyarakat Simalungun mendapat kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengimpor tenaga kerja dari luar,” tegas Azi, yang disambut tepuk tangan meriah dari warga, terutama kaum ibu.

Acara Pengajian Akbar tersebut juga diisi tausiyah oleh Ustadz Hasbi Al Mawardi Lubis.

Laporan: S. Hadi Purba

Truk Tambang Mulai Beroperasi Pasca Penghentian, Polisi Siapkan Sanksi Tegas Bila Melanggar

Truk Tambang Mulai Beroperasi Pasca Penghentian, Polisi Siapkan Sanksi Tegas Bila Melanggar
     

KOTA TANGERANG, penaXpose.com -- Penghentian aktivitas kendaraan tambang (sumbu 3 atau lebih) di Tangerang Raya selama 3 hari mulai Selasa, (12/11) hingga hari ini Kamis, (14/11), telah selesai. Dipastikan kendaraan tambang pembawa material tanah, pasir dan batu tersebut mulai beraktivitas melintas di wilayah Tangerang Raya mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Guna memastikan penegakan peraturan lalulintas pada jam operasional kendaraan tambang itu. Ratusan personel gabungan siaga di 8 pos pantau gabungan di wilayah kota/kabupaten Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan, ada 5 (lima) persyaratan wajib yang harus dibawa pada saat berkendara oleh pengemudi truk tambang ini. Hal tersebut disampaikan sesuai hasil evaluasi dan rapat koordinasi digelar di Pendopo Bupati Tangerang, kawasan Pasar Lama, kelurahan Sukaasih, Kota Tangerang, kemarin.

"Sesuai hasil rapat koordinasi, Kami (Polri), TNI, Pemerintah Daerah Kota dan Kabupeten Tangerang, bahwa pengemudi kendaraan tambang (sumbu 3 atau lebih), baik itu tanah, pasir dan batu, wajib dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM, STNK, KIR, Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dari Instansi Berwenang dan Surat penunjukan Pengemudi dari perusahaan angkutan," ungkap Zain dalam keterangan, Kamis (14/11/2024).

Tindakan tegas petugas gabungan akan diterapkan di 8 pos pantau gabungan, apabila 5 (lima) ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sanksi itu berupa tilang hingga truk dikandangkan atau di putar balik, termasuk bila jam operasional dilanggar.

"Kita tindak tegas bila pengemudi tidak dapat menunjukkan lima ketentuan tersebut. dan kita minta kepada sopir-sopir ini untuk tidak konvoi, termasuk kita akan cek urine secara random, memastikan sopir tidak dalam pengaruh narkoba," tegasnya.

Zain menerangkan, Jam Operasional Kendaraan tambang (tanah, pasir dan batu) itu berlaku mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB sebagaimana di atur dalam Perbup Tangerang No 12 tahun 2022 dan Perwal Tangerang No 93 tahun 2022.

"Kepada masyarakat yang beraktivitas saat jam operasional kendaraan tambang untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan memaksakan menyalip kendaraan bertonase besar bila tak cukup ruang, gunakan helm dan patuhi aturan tertib berlalu lintas guna mendukung Kamseltibcarlantas. Silahkan hubungi Polsek terdekat atau WhatsApp Pengaduan di nomor 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota. Laporkan bila menemukan pelanggaran kendaraan tambang," tandasnya. (Emy)

Kakantah BPN Jakut Siap Beri Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Kakantah BPN Jakut Siap Beri Pelayanan Prima kepada Masyarakat
     

Jakarta, penaXpose.com - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berkomitmen dalam mendukung program 100 hari kerja Menteri ATR/BPN. Salah satunya untuk melakukan pensertipikatan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Berkomitmen mewujudkan perbaikan kualitas dan kinerja, metakan potensi masalah pertanahan yang perlu segera diselesaikan kepada masyarakat Jakarta Utara.

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Sontang Coin Manurung, S.ST, MH ketika menerima kunjungan tim media Online Jayaposnews.co.id, Rabu (13/11/2024) di kantor BPN Jakarta Utara.

”BPN Jakarta Utara siap bekerja keras dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita siap melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan oleh bapak Nusron Wahid, antara lain mewujudkan perbaikan kualitas dan kinerja Kementerian ATR/BPN. Memetakan potensi masalah yang perlu segera diselesaikan,” ungkap Sontang, sebelumnya bertugas di Kanwil BPN Jambi sebagai Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Pertemuan yang penuh keakraban itu, Sontang menyatakan dia dan semua jajaran siap bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Terkait adannya sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan oknum internal dalam diri ATR/BPN, Sontang menyatakan pihaknya akan memperkuat, memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, serta integritas sumber daya manusia dari internal BPN itu sendiri. (emy)

7 Anggota Tim Hukum Calon Bupati Simalungun Anton-Benny Mengundurkan Diri, Pindah ke RHS-AZI

7 Anggota Tim Hukum Calon Bupati Simalungun Anton-Benny Mengundurkan Diri, Pindah ke RHS-AZI
     

Simalungun, penaxpose.com – Jumlah pengunduran diri dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih-Benny Gusman Sinaga, terus bertambah. Setelah beberapa simpatisan dari Kecamatan Tanah Jawa, Pematang Bandar, dan Huta Bayu Raja memilih bergabung dengan pasangan calon Radiapoh Hasiholan Sinaga-Azi Pratama Pangaribuan (RHS-AZI), kini giliran tim hukum dari pasangan Anton-Benny yang menyatakan mundur.

Ramot Saragih, salah satu anggota tim hukum Anton-Benny, menyebutkan bahwa tujuh orang anggota tim hukum telah mengundurkan diri. "Ada tujuh orang dari tim hukum Anton-Benny yang mengundurkan diri," kata Ramot saat dikonfirmasi melalui seluler, Rabu (6/11/2024) sekitar pukul 19.58 WIB.

Surat pengunduran diri mereka telah disampaikan kepada Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, Anton-Benny, yakni Imman Nainggolan. "Kami serahkan kepada Kepala Sekretariat tadi. Yang mundur termasuk saya, Pondang Hasibuan, dan Benny Girsang," ujar Ramot sambil mengirimkan foto daftar nama yang mengundurkan diri.

Pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Bawaslu dan KPU Simalungun, karena nama mereka tercatat sebagai anggota tim hukum pasangan calon nomor urut 2. "Kami ingin memastikan nama kami dicabut dari daftar tim hukum," lanjut Ramot.

Ramot menambahkan bahwa alasan pengunduran diri ini disebabkan oleh tidak adanya komitmen dari pasangan calon Anton-Benny. Hingga saat ini, mereka bahkan belum pernah bertemu langsung dengan pasangan calon tersebut, meskipun telah mempersiapkan draft pandangan hukum. "Kami diajak bergabung oleh Pak Tagor Siahaan, tetapi sampai sekarang belum pernah ada pertemuan dengan calon," sesal Ramot.

Pondang Hasibuan, anggota tim hukum lainnya yang turut mengundurkan diri, menegaskan bahwa mereka bergabung sebagai profesional. "Pak Tagor awalnya mengajak kami sebagai advokat untuk membela secara hukum pasangan 02 (Anton-Benny)," ungkap Pondang. Namun, hingga pengunduran diri mereka, Surat Keputusan (SK) atau pendelegasian tugas hukum kepada tim tersebut tak kunjung diberikan. "Kami tidak pernah bertemu dengan paslon, apalagi membicarakan hal-hal terkait hukum yang akan dikerjakan. Janji pertemuan selalu diundur," tambahnya.

Akhirnya, para anggota tim hukum memutuskan untuk mundur. "Itulah dasar utama kami mengundurkan diri," tandas Pondang.

Terpisah, Tagor Siahaan selaku Direktur Hukum/Badan Advokasi pasangan calon Anton-Benny mengonfirmasi adanya pengunduran diri dari tim hukum. "Iya, benar," ujar Tagor. Menurutnya, tidak ada penandatanganan surat kuasa khusus, yang menjadi perbedaan pandangan antara tim hukum yang mengundurkan diri dan pihaknya.

Tagor menjelaskan bahwa saat mereka diajak bergabung dalam tim hukum Anton-Benny, tidak ada perjanjian mengenai kompensasi khusus. "Ini adalah ruang politik, dan mungkin cara pandang mereka berbeda," jelasnya, sambil menegaskan bahwa tim hukum yang mengundurkan diri memang belum pernah bertemu dengan pasangan calon.

(S. Hadi Purba)