': DAERAH

Ketua GBSB Mengajak Seluruh Masyarakat Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024

DN Desember 14, 2024

Solo, penaXpose.com - Driver Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Komunitas Grab Bike Solo Balapan (GBSB) Solo Raya mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk driver ojol untuk menjaga kamtibmas pasca Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai.

"Tahapan pencoblosan Pilkada Serentak 2024 sudah dilalui dan berjalan aman dan lancar, menciptakan kondusifitas kamtimbas yang damai merupakan tanggung jawab kita semua termasuk para driver ojol, meskipun terjadi perbedaan pendapat dan pilihan jangan dijadikan perpecahan." kata Ketua GBSB Solo Raya Riswanta dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke media, Sabtu (14/12/2024).

"Setiap orang pastinya mempunyai pendapat dan pilihanya sendiri dalam Pilkada Serentak kemarin, hal itu tentunya wajar karena bagian dari demokrasi. Yang terpenting kita harus tetap menjaga kedamaian dan kerukunan antar sesama, hingga seluruh penyelenggaraan Pilkada ini selesai," terang Riswanta yang didampingi sejumlah pengurus GBSB Solo Raya.

Selain itu GBSB Solo Raya menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi, anarkisme dan segala bentuk kekerasan sebagai kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar individu maupun kelompok.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat luas, termasuk para driver Ojol untuk bersama-sama berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas. Mewaspadai berita hoax dengan melakukan kroscek kebenaran sebuah berita/informasi sebelum membagikan, atau dengan merujuk sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggunjawabkan.

"Situasi Kamtibmas yang kondusif tersebut sebagai bagian dari jaminan kelancaran transportasi yang manfaatnya akan dirasakan oleh teman-teman driver online dan dapat membantu memulihkan maupun meningkatan perekonomian Nasional" tambah Riswanta.

"GBSB Solo Raya berharap kepada Kepala Daerah terpilih nantinya dapat memberikan perhatian lebih kepada para mitra aplikasi transportasi berbasis daring khususnya mengenai payung hukum dan tarif yang manusiawi sehingga ada kepastian hukum terhadap kesejahteraan driver ojol" tutupnya. (***)

SPN Jawa Barat Apresiasi Kenaikan UMP: Langkah Positif untuk Kesejahteraan Buruh

DN Desember 11, 2024

Jawa Barat, penaXpose.com - Serikat buruh Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan ini dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, meskipun masih ada aspirasi agar penyesuaian lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah masing-masing.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Deden Sudiana, mengungkapkan bahwa keputusan kenaikan upah secara nasional merupakan langkah positif. "Kami berharap implementasi kenaikan UMP ini dapat berjalan dengan baik di Jawa Barat sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya.

Saat ini, UMP Jawa Barat 2024 berada di angka Rp 2.057.495. Dengan adanya kenaikan sebesar 6,5 persen, UMP Jawa Barat 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.191.232. "Kami optimis bahwa kenaikan UMP yang layak dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian lokal," tambah Deden.

Ia juga menegaskan bahwa serikat pekerja di Jawa Barat akan tetap kooperatif dalam menjaga situasi kondusif antara pengusaha dan buruh. "Hal ini penting untuk menciptakan sinergi yang harmonis sehingga iklim investasi tetap stabil dan mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas," pungkasnya. (Red)

Pilkada Binjai 2024: KPU Gagal Total, Partisipasi Pemilih Merosot Drastis di Tengah Banjir

DAERAH POLITIK

DN Desember 07, 2024

Binjai, penaXpose.com | Pilkada 2024 di Kota Binjai meninggalkan noda besar pada penyelenggaraan demokrasi. Dari total 219.808 pemilih terdaftar, hanya 126.699 orang atau sekitar 57% yang menggunakan hak pilihnya.

Angka partisipasi yang merosot tajam ini jelas mencerminkan kegagalan besar KPU Kota Binjai. Di tengah bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah, KPU tetap nekat membuka TPS tanpa memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan pemilih.

Pertanyaan besar pun muncul: apakah KPU benar-benar peduli pada rakyat, atau sekadar mengejar ambisi egois?

Anggaran Miliaran, Hasil Mengecewakan Hak Konstitusi

Dengan anggaran yang mencapai Rp17,7 miliar, seharusnya KPU Kota Binjai mampu mengatasi segala kendala dan memastikan partisipasi pemilih yang optimal, bahkan di tengah bencana.

Namun kenyataannya, KPU memilih untuk bertindak gegabah dan mengabaikan realitas di lapangan.

Pembukaan TPS di lokasi yang terisolasi oleh banjir bukan hanya ceroboh, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan dalam merespons situasi darurat.

Praktisi hukum, Adv. Johendri Perangin-angin, SH., dengan tegas mengkritik langkah KPU. “Ini bukan hanya soal angka partisipasi yang rendah. Ini adalah kegagalan besar dalam menjalankan amanat konstitusi. KPU menunjukkan keputusan yang tidak hanya gegabah, tetapi juga mengabaikan kenyataan sosial dan geografis di lapangan. Keputusan mereka jelas mencoreng kredibilitas dan integritas mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Johendri, Sabtu (7/12/2024).

Johendri juga menegaskan bahwa tindakan KPU melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU diharuskan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang aman, lancar, dan inklusif.

Namun, pembukaan TPS di daerah yang terisolasi jelas menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut.

“PSS yang dilaksanakan di 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota hanya menyelesaikan sebagian masalah, sementara bencana banjir tidak hanya melanda Binjai Kota. KPU gagal memahami besarnya dampak bencana dan mengabaikan prinsip aksesibilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga dengan jelas menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih, terutama di daerah terdampak bencana. KPU wajib memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara layak dan aman. Tindakan membuka TPS di lokasi terisolasi—di mana pemilih tidak bisa menjangkau tempat pemungutan suara—jelas melanggar prinsip dasar ini.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini adalah malpraktek demokrasi yang merugikan rakyat dan menghina integritas pemilu itu sendiri,” ujar Harkarando Siregar, SH., seorang advokat yang terkenal tegas. Harkarando mengecam keras kebijakan KPU yang membuka TPS di daerah yang tidak terjangkau oleh pemilih karena banjir.

“KPU menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap hak rakyat untuk memilih. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip dasar demokrasi.”

KPU Kota Binjai tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, mereka juga berisiko melanggar UU No. 10/2016 dan PKPU No. 17/2024.

Ini bukan lagi soal kebijakan yang salah, melainkan pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam integritas pemilu dan merusak kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pilkada yang gagal ini bukan hanya angka partisipasi yang rendah, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi.

Rakyat berhak mendapatkan pemilu yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pemilih, tanpa terkecuali. KPU Kota Binjai harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas kelalaian ini.

Partisipasi Pemilih yang Tergerus oleh Kelalaian KPU

Partisipasi pemilih yang jeblok di tengah bencana ini bukan hanya soal angka. Ini adalah cerminan dari seberapa buruk pengelolaan demokrasi di Kota Binjai. Kegagalan KPU untuk merespons keadaan darurat dengan bijaksana dan bertanggung jawab merusak citra demokrasi. Tanpa perbaikan yang serius, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan semakin rapuh.

Jangan biarkan kebodohan dan ketidakmampuan menguasai proses demokrasi. Rakyat berhak atas pemilu yang lebih baik, bukan pemilu yang terjerumus dalam kegagalan fatal seperti ini.

(Laporan S.Hadi/SMJ)

Bobby-Surya Menang di Labuhanbatu dengan Perolehan Suara 53 Persen

DAERAH POLITIK

DN November 29, 2024

Rantauprapat, penaXpose.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution dan Surya, unggul di Kabupaten Labuhanbatu dengan perolehan suara sementara sebesar 53 persen berdasarkan hasil hitungan cepat Tim Kampanye Daerah (TKD), Kamis (28/11/2024).

Ketua TKD Bobby-Surya Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Riduan Dalimunthe, dalam keterangannya menyampaikan bahwa dari total 9 kecamatan, pasangan Bobby-Surya memperoleh 95.096 suara dari total 180.003 suara sah yang masuk.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Labuhanbatu yang telah memberikan kepercayaan kepada Bobby-Surya untuk memimpin Sumatera Utara ke depan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat yang menginginkan perubahan di sektor pendidikan, ekonomi, dan pembangunan,” ujar Riduan yang didampingi Wakil Sekretaris Heriansyah Nasution dan Andre Harahap dari TKD Provinsi Sumatera Utara.

Riduan menambahkan, Bobby-Surya berkomitmen mengedepankan prinsip restorative justice dalam melindungi masyarakat dan memajukan daerah.

Sementara itu, dalam Pilkada serentak untuk Kabupaten Labuhanbatu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Maya Hasmita dan Jamri berhasil unggul dengan memperoleh 112.152 suara atau 49 persen dari total 229.337 suara sah. Pasangan dengan slogan Labuhanbatu Cerdas Bersinar ini menguasai 6 kecamatan, yaitu:

Kecamatan Rantau Utara: 24.082 suara

Kecamatan Rantau Selatan: 17.003 suara

Kecamatan Bilah Barat: 10.944 suara

Kecamatan Bilah Hulu: 15.967 suara

Kecamatan Pangkatan: 11.374 suara

Kecamatan Panai Tengah: 9.486 suara

Adapun pasangan Faizal Amri Siregar-Raja Fatahillah memperoleh 28.187 suara (12 persen), dan pasangan Hendri Daulay-Ellya Rosa Siregar meraih 88.998 suara (39 persen).

Ketua Bintang 08 Prabowo Sumut, Nur Azman Nasution, turut mengungkapkan rasa bangganya atas kemenangan Bobby-Surya di Labuhanbatu. “Kemenangan Bobby-Surya adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” ujarnya.

(S. Hadi P.)

PKS Dibenci, PKS Dirindu: Cerita Haru di Tengah Pilkada dan Bencana Banjir

DAERAH PERISTIWA

DN November 29, 2024

Medan, penaXpose.com | Jumat, 29 November 2024

Di tengah hiruk-pikuk Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024, terselip kisah mengharukan sekaligus menggelitik dari Kota Medan. Peristiwa ini menjadi potret tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan tugas politik dapat berjalan beriringan.

Cerita bermula dari seorang warga korban banjir di Gang Eka Rukun, Medan Johor, yang terus mendesak kader DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera mengirimkan bantuan makanan. Warga tersebut, yang enggan disebutkan namanya, merasa kesal karena bantuan nasi untuk sarapan pagi belum juga tiba. Kader PKS menjelaskan bahwa bantuan sedang dipersiapkan, namun desakan itu terus datang.

"Saat itu, kami memang sedang sibuk dengan tugas Pilwalkot, tetapi hati nurani kami tetap menyeruak untuk membantu sesama," ujar Abdul Aziz, seorang tokoh masyarakat sekaligus kader PKS, kepada awak media saat meninjau korban banjir di Medan.

Meskipun tugas Pilkada menyita tenaga, pikiran, dan waktu, kader PKS tetap berusaha menjalankan peran ganda dengan memberikan bantuan kepada para korban banjir. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Medan dan Sumatera Utara ini telah menambah beban berat di tengah pesta demokrasi.

Antara Kritik dan Harapan

Cerita ini menjadi semakin menarik ketika seorang warga, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan Ketua DPRa Gedung Johor, menyampaikan kritik pedas kepada PKS terkait keputusan politiknya. Warga tersebut merasa kecewa ketika PKS tidak mengusung Edy Rahmayadi atau Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, melainkan memilih mendukung Bobby Nasution.

Namun, ketika bantuan dari PKS tiba di lokasi banjir, warga ini tetap meminta kepastian apakah bantuan makanan hanya untuk sarapan atau juga mencakup makan siang dan malam. Sambil tersenyum, kader PKS menanggapi dengan bertanya, "Bapak tadi coblos siapa waktu Pilwalkot? Coblos nomor 3, HIRO?" Warga itu pun menjawab dengan tersipu, "Rahasia, itu urusan saya."

Refleksi Kehidupan dan Tantangan Kedepan

Kisah ini mencerminkan dinamika masyarakat dalam menghadapi musibah dan pesta demokrasi. PKS, yang sebelumnya dikritik dan bahkan dihujat, tetap menunjukkan komitmennya dalam membantu sesama, tanpa memandang pilihan politik.

Abdul Aziz juga mengungkapkan keharuannya melihat hasil penghitungan suara Pilwalkot Medan. "Kalah dan menang adalah bagian dari kehidupan, semuanya digilir oleh Sang Maha Kuasa," tuturnya.

Berdasarkan prediksi BMKG Wilayah I Medan, curah hujan di Sumatera Utara diperkirakan akan terus terjadi hingga 4 Desember 2024, dengan potensi banjir dan longsor yang harus diantisipasi.

Di tengah tantangan tersebut, kader-kader PKS tetap bersemangat memberikan bantuan kepada para korban banjir. Hingga hari ketiga pasca-bencana, mereka masih berada di lapangan, melayani masyarakat dengan tulus.

“Musibah dan bencana datang tanpa kita tahu waktunya. Namun, kami bersyukur kader-kader PKS di mana saja tetap semangat membantu dan melayani masyarakat,” pungkas Abdul Aziz.

(S. Hadi Purba)

Hari Pertama Menjabat Kembali, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga Terima Penghargaan Paritrana Award 2024

DAERAH PERISTIWA

DN November 25, 2024

Simalungun, penaXpose.com – Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengawali hari pertama kembali bertugas setelah masa cuti dengan menerima penghargaan bergengsi Paritrana Award 2024. Penghargaan ini diterima langsung di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Senin (25/11/2024).

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Ingrid Mayasari, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas komitmen dan keberhasilannya dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sejak Januari 2023 hingga Desember 2024.

Paritrana Award 2024 sendiri merupakan penghargaan tertinggi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkomitmen dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Penghargaan ini secara resmi diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., dalam acara yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, Jalan Kuningan, Jakarta, pada 12 September 2024.

Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan ini. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak di Kabupaten Simalungun dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Bupati Simalungun.

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (S. Hadi Purba)

Pidato Penutup Kampanye: Partai Pengusung Yakin RHS-AZI Menang di Pilkada Simalungun

DAERAH POLITIK

DN November 24, 2024

Simalungun, penaXpose.com – Partai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH (RHS) dan Azi Pratama Pangaribuan (AZI), menggelar acara pidato penutup kampanye pada Sabtu (23/11/2024). Acara berlangsung di kediaman Radiapoh Hasiholan Sinaga, Tigarunggu, Kecamatan Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun.

Koalisi partai pengusung, yang terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, Perindo, PKS, dan Partai Gelora, sepakat untuk menyatukan kekuatan guna memastikan kemenangan RHS-AZI pada Pilkada Simalungun yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ketua Tim Pemenangan RHS-AZI, Ramadhani Purba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras selama masa kampanye.

"Kami mengapresiasi kerja keras semua tim RHS-AZI yang telah berjuang tanpa lelah untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 pada Pilkada Simalungun. Semua ini demi mewujudkan Simalungun yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye, C. Haloho, juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif pada hari pencoblosan.

"Saya mengajak seluruh tim dan masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November nanti. Bersama-sama kita coblos nomor urut 1, RHS-AZI, demi melanjutkan pembangunan di Simalungun," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, calon Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH, yang didampingi calon Wakil Bupati Azi Pratama Pangaribuan, menyampaikan pidato penutup kampanyenya.

"Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim RHS-AZI atas dedikasi dan kerja keras selama kampanye ini. Kepemimpinan kami selama 3 tahun 6 bulan, termasuk menghadapi tantangan masa pandemi COVID-19, telah difokuskan pada pembangunan Kabupaten Simalungun," ujar RHS.

Ia juga mengajak masyarakat untuk melanjutkan program-program unggulan, seperti Marharoan Bolon, yang telah membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

"Mari kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti. Coblos nomor 1, RHS-AZI, untuk melanjutkan pembangunan dan mewujudkan Kabupaten Simalungun yang lebih baik," tambahnya.

Acara berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh partai pengusung, tim pemenangan, serta masyarakat pendukung RHS-AZI. Semua pihak optimistis bahwa pasangan nomor urut 1 akan memenangkan Pilkada Simalungun 2024.

(S. Hadi P. Tambak)

Era JR Saragih, Belasan ASN di Simalungun Dipecat dan Dipenjara karena Korupsi

DAERAH

DN November 23, 2024

JR Saragih Bupati Simalungun 2 Periode Sebelum Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH

Simalungun, penaXpose.com | Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dan dijatuhi hukuman penjara karena terlibat kasus korupsi. PTDH ini dilakukan pada tahun 2018, di era JR Saragih menjabat sebagai Bupati Simalungun.

Berikut daftar nama ASN yang terlibat kasus korupsi dan dikenai PTDH: JWS, LD, PS, JS, IMSG, RS, JESS, RS, WMS, OJ, MS, JS, JS, dan AMR.

Rincian ASN yang Terjerat Kasus Korupsi:

- JWS: Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Simalungun.

- LD: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.

- PS: Pelaksana pada SD Negeri 094132 Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok.

- JS: Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

- IMSG: Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori.

- RS: Pelaksana di UPT Puskesmas Tapian Dolok.

- JESS: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.

- RS: Pelaksana pada Kesbangpol.

- WMS: Pelaksana pada UPT PPKB Kecamatan Siantar serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- MS: Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD).

- OJ: Pelaksana pada Kesbangpol.

- JS (Jhonny Siahaan): Pelaksana pada Kesbangpol.

- JS: Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- dr. AMR: Pelaksana pada Dinas Kesehatan Simalungun.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Simalungun Jhonny Saragih

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Simalungun, Jonni Saragih, saat dikonfirmasi pada Kamis (22/11/2024) sekitar pukul 12.35 WIB, membenarkan bahwa belasan ASN tersebut telah diberhentikan. "Iya, dengan tidak hormat," jawab Jonni melalui pesan singkat.

Jonni menjelaskan bahwa PTDH terhadap belasan ASN tersebut disertai dengan Surat Keputusan (SK) yang sudah disampaikan oleh BKPPD Simalungun. "Surat keputusan sudah diterbitkan dan disampaikan. PTDH dilakukan setelah ada putusan hukum tetap (inkracht) atas kasus korupsi yang melibatkan mereka," tambah Jonni, yang juga mantan Sekretaris DPRD Simalungun.

Kasus ini menjadi salah satu contoh penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

(S. Hadi Purba)