Asep Muhargono: "Saatnya Bersatu Setelah Perbedaan Pilihan di Pilkada"

Asep Muhargono: "Saatnya Bersatu Setelah Perbedaan Pilihan di Pilkada"

BANDUNG, penaXpose.comPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan aman dan damai. Meski demikian, pengumuman resmi dan pelantikan calon kepala daerah (cakada) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dijadwalkan pada Desember 2024.

Dalam upaya menjaga stabilitas pasca Pilkada, Prabu Foundation menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Menjaga Kondusifitas Kamtibmas Pasca Pilkada Serentak 2024". Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bandung pada Kamis (28/11/2024) ini dihadiri pengurus Prabu Foundation dari wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek, serta sejumlah narasumber dari Direktorat Binmas Polda Jabar, Bakesbangpol Jawa Barat, dan para praktisi.

Ketua Umum Prabu Foundation, Asep Muhargono, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan nasional setelah Pilkada. “Prabu Foundation siap menjadi garda terdepan untuk mendukung kondusivitas Kamtibmas. Kami langsung mengumpulkan seluruh jaringan di Jawa Barat dan Jabodetabek sehari setelah Pilkada,” ujar Asep.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk kembali bersatu dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun berbeda pilihan selama Pilkada. “Mari bergandengan tangan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Prabu Foundation berkomitmen untuk terus berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam memastikan suasana damai dan persatuan di tengah masyarakat pasca pesta demokrasi. (Red)

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tebar Benih Ikan Nila, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tebar Benih Ikan Nila, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, penaXpose.com  – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan penaburan benih ikan nila di Taman Mangrove Ecomarine Green Save, Pelabuhan Muara Angke, pada Jumat (08/11/2024). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Robby Hefados, S.I.K., M.H., CPHR., memimpin acara tersebut bersama Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu, S.H., M.H., Kabag SDM Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Firdaus Prapanca, S.H., dan para Pejabat Utama (PJU) Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Turut hadir Kepala UP3 KPKP Mamad, Ketua DPD HNSI DKI Jakarta Darjamuni, perwakilan Kesbang Pluit Heri Irawan, serta masyarakat Pelabuhan Muara Angke.

Kegiatan diawali dengan penyerahan 10.000 benih ikan nila dari Kepala UP3 KPKP kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Indrawienny Panjiyoga. Selanjutnya, Kapolres bersama para pimpinan stakeholder dan jajaran Polres menebar benih di kolam ikan di area hutan mangrove yang memiliki luas sekitar 500 meter.

“Kegiatan ini mengimplementasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu terwujudnya swasembada pangan. Penebaran benih ikan nila ini merupakan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, sesuai dengan Asta Cita Presiden menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas,” ujar AKBP Indrawienny Panjiyoga.

Kapolres berharap, kegiatan ini tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. “Kami berharap hasil panennya nanti dapat dinikmati bersama-sama oleh masyarakat.”

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. "Terima kasih kepada stakeholder terkait, UP3 KPKP Pelabuhan Muara Angke, HNSI, dan masyarakat yang telah bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam mewujudkan swasembada pangan di wilayah Pelabuhan Muara Angke," tutupnya.


Syamsunar Sampaikan Program Menuju Perumahan Zero Waste dalam Acara Pameran Kontruksi Indonesia

Syamsunar Sampaikan Program Menuju Perumahan Zero Waste dalam Acara Pameran Kontruksi Indonesia

Tangerang, penaXpose.com | Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi menyelenggarakan Konstruksi Indonesia (KI) 2024, dengan puncak acaranya pada 6-8 November 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian (PU) selaku Ketua Pelaksana KI 2024 Indro Pantja Pramodo mengatakan kegiatan ini menjadi ajang pertemuan dan pertukaran informasi dunia konstruksi di Indonesia, dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan menarik seperti pameran konstruksi, konferensi bidang konstruksi, kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional, dan sebagainya. 

“Mendorong kemajuan sektor konstruksi adalah tujuan utama diselenggarakannya Konstruksi Indonesia dari tahun ke tahun. Konstruksi Indonesia 2024 akan membawakan tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing,” katanya.

"Kami mengundang seluruh pelaku sektor jasa konstruksi untuk turut berpartisipasi, sekaligus mengundang masyarakat untuk hadir menyaksikan kemeriahannya,” kata Indro Pantja Pramodo. Rabu (6/11/2024).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta Falken UPVC pun hadir menjadi salah satu partisipan acara Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, mulai 6 November 2024 hingga 8 November 2024. 

Falken UPVC ikut serta hadir memamerkan produk unggulannya dan juga bekerjasama dengan Kementerian Perumahan & Kawasan Pemukiman (PKP) dengan mengadakan beberapa Talk Show di booth Kementerian PKP no. 6A6. Direktur Falken UPVC - Syamsunar menjadi salah satu narasumber khusus dalam Talk Show dengan tema " MENUJU PERUMAHAN ZERO WASTE ".

Syamsunar menyampaikan Zero Waste itu sangat penting dan harus ada di setiap perumahan, kampung maupun desa. Dengan teknologi mesin " DALANG (daur ulang) " produksi PT. Humindo Group tidak akan ada lagi sampah yang tidak terdaur ulang dan terolah menjadi sebuah produk yang punya nilai tambah. Teknologi mesin DALANG sudah teruji dan dipakai oleh Falken UPVC, apakah teknologi DALANG bisa dipergunakan di perumahan, kampung dan desa menuju zero waste, jawabanya pasti bisa. Sampah organik maupun sampah non organik dipastikan terdaur ulang dengan baik dengan teknologi mesin DALANG, Falken UPVC dengan lisensi internasional menjadi bukti produk bermutu yang memanfaatkan teknologi mesin DALANG, ulas tegas Syamsunar. 

Menurut saya, perumahan-perumahan disini harus memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri. Zero Waste ini sangat bagus untuk memancing agar pengembang ikut menerapkannya juga. Saya juga ngga tau ya, apakah program ini dapat di buat regulasi dari kementerian. Jika bisa di buatkan aturan, artinya tidak ada lagi permasalahan sampah,” tutur Syamsunar, saat di mintai tanggapannya di ICE BSD (7/11/2024).

Ia menambahkan, zero waste tersebut merupakan sistem pengelolaan sampah yang dampaknya lebih bagus ketimbang Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang ada di beberapa titik perumahan.

“Kalau TPS3R itukan di ambil hanya yang memiliki nilai ekonomis, sisanya kemudian di bawa ke TPA. Nah jika itu di terapkan, maka yang organik itu bisa jadi magot, pupuk dan yang punya nilai ekonomis itu menjadi hak pemulung iya kan,” tambahnya.

Perihal sampah yang sulit di urai seperti bekas pampers, sepatu, baju, topi itu tidak memiliki nilai akan menjadi masalah untuk pemerintah dan juga pemerintah daerah. Ia memberikan saran, menurutnya permasalahan tersebut dapat di rumuskan penyelesaiannya dengan teknologi mesin DALANG (Daur Ulang) . 

Syamsunar pun menutup Talk Show Menuju Perumahan Zero Waste dengan pernyataan bahwa semua stake holder harus terlibat mulai dari diri sendiri, rumah dan lingkungan sekitarnya, mulai dari masyarakat yaitu tiap keluarga / rumah tangga, perusahaan swasta maupun kantor - kantor instansi pemerintah dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati / Wali kota, Gubernur sampai Presiden harus sama peduli dan terlibat dalam permasalahan sampah ini, harus benar tercipta dari hulu sampai hilir pengelolaan daur ulang sampah yang baik, terpadu, terintegrasi dan tersistematis dalam bentuk kebijakan aturan dan pelaksanaan pengelolaan daur ulang sampah dan sampai produksi hasil daur ulangnya terdistribusi dengan baik dan benar. Sampah adalah salah satu harta yang bernilai dan mempunyai manfaat untuk hidup kita semua, apabila kita mampu berkomitmen bersama Indonesia Menuju Zero Waste mulai dari rumah kita dan diri kita masing - masing. (Ade Gunawan)

Ketum Benteng #212# Jokowi: GSN Berpotensi Jadi Kabinet Bayangan, Ini Bahayanya

Ketum Benteng #212# Jokowi: GSN Berpotensi Jadi Kabinet Bayangan, Ini Bahayanya

Jakarta, penaxpose.comRelawan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilu Pilpres 2024 resmi bertransformasi menjadi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). GSN diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (2/11/2024) di Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Rusan Roeslani, Ketua Umum GSN, menjelaskan bahwa GSN merupakan paguyuban yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang masih banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Namun, Eta Wiwid, Ketua Umum Benteng #212# Jokowi, Jembatan Kemajuan Bangsa (JKB), dan Praka 08, menyampaikan kekhawatirannya terkait keberadaan GSN. Menurutnya, meskipun GSN sangat diperlukan oleh pemerintah saat ini, ada risiko karena beberapa pengurus GSN juga menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini, menurutnya, bisa mempengaruhi kinerja GSN dan program nasional.

"Saya khawatir GSN sebagai paguyuban bisa berubah menjadi kabinet bayangan, di mana para menteri memiliki kekuatan sendiri," ujarnya.

Eta menekankan bahwa para menteri sebaiknya hanya menjadi penasihat dan pembina GSN, dengan Presiden Prabowo-Gibran sebagai pembina utamanya. Sedangkan kepengurusan GSN, lanjutnya, seharusnya diisi oleh para ketua umum relawan yang telah berjuang selama ini.

"Ketum GSN its ok, pembina sebagai Presiden its ok, tetapi pengurus dan anggotanya harus dari para relawan, bukan para menteri," tegasnya.

Eta juga mengkhawatirkan bahwa dualisme jabatan ini bisa berdampak pada program nasional yang dijalankan oleh Presiden Prabowo-Gibran.

"Menteri harus fokus pada kinerjanya, sementara GSN berfungsi sebagai kontrol program kerja mereka. Jika tidak, GSN bisa berubah menjadi kabinet bayangan, yang sangat berbahaya terkait kebijakan yang diambil oleh para menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran," pungkasnya.

(Robert Siagian/Rilis Pray)

Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar Terima Audiensi DPP Walubi

Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar Terima Audiensi DPP Walubi

JAKARTA, penaxpose.com Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Walubi di ruang kerjanya pada Kamis (31/10/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan majelis, Sekretaris Jenderal DPP Walubi Bhante Kanit, Ketua Harian Bhante Phabakaro, serta anggota Sangha, Lama, Suhu, dan perwakilan dari KCBI. Dalam audiensi ini, DPP Walubi juga didampingi oleh Dirjen Bimas Buddha, Drs. Supriyadi, M.Pd.

Kedatangan DPP Walubi bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Menteri Agama serta menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Prof. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama RI. Selain itu, mereka juga menginformasikan mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Walubi yang akan digelar dalam waktu dekat.

Romo Asun, salah satu perwakilan DPP Walubi, menyampaikan harapannya agar Prof. Nasaruddin Umar dapat menjadi "orang tua" bagi semua agama di Indonesia, serta berharap agar di bawah kepemimpinannya, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dapat semakin terjaga. "Kami percaya bahwa Munas Walubi ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan umat Buddha dengan Kementerian Agama RI," ujar Romo Asun.

Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, menyambut baik kedatangan DPP Walubi dan menegaskan pentingnya dialog antaragama untuk membangun toleransi dan kerukunan di Indonesia. "Kementerian Agama selalu mendukung setiap kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi dan kerja sama antarumat beragama," kata Prof. Nasaruddin.

Pertemuan ini diakhiri dengan saling memberikan cendera mata dan foto bersama.

(Red)

Deklarasi Jejaring Panca Mandala Simalungun: Membangun Sinergi Pembumian Pancasila di Tano Habonaron Do Bona

Deklarasi Jejaring Panca Mandala Simalungun: Membangun Sinergi Pembumian Pancasila di Tano Habonaron Do Bona

Simalungun, penaxpose.com | Rabu, 23 Oktober 2024 

Kabupaten Simalungun resmi mendeklarasikan pembentukan Jejaring Panca Mandala (JPM) dalam sebuah acara yang digelar di Gedung MUI Kabupaten Simalungun, Jl. Sangnawaluh Km 3.5, Pematangsiantar. 

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Simalungun, Arifin Nainggolan, SH, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dr. H. Muhamad Nurdin Panjaitan, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, dr. H. Bahrum Saleh, MA, serta sejumlah tokoh agama, akademisi, ormas, mahasiswa, dan seluruh pengurus JPM Kabupaten Simalungun.

Ketua JPM Kabupaten Simalungun, dr. Corry, M.Si, menjelaskan bahwa hadirnya JPM di Tano Habonaron Do Bona diharapkan mampu mendukung upaya Pembinaan Ideologi Pancasila dan memperkuat kelembagaan terkait di Kabupaten Simalungun. 

"Kami berupaya mendorong agar JPM dapat bekerja secara sinergis, efektif, efisien, dan memberikan dampak luas dalam membumikan Pancasila di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya ini," jelas dr. Corry.



Kepala Kesbangpol Kabupaten Simalungun, Arifin Nainggolan, SH, menambahkan bahwa JPM di Simalungun hadir sebagai wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dari berbagai lapisan. 

"Kita mungkin berbeda, namun kita tetap bersaudara dalam naungan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Ketua FKUB, dr. H. Muhamad Nurdin Panjaitan, menekankan bahwa Pancasila bukan hanya pedoman bagi kerukunan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi kerukunan di Kabupaten Simalungun. 

"Nilai-nilai Pancasila masih relevan sebagai landasan kerukunan di masyarakat hingga saat ini," tegasnya.

Mewakili Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Dr. Andriono Manalu, M.Pd., menyatakan bahwa peran akademisi dalam pembumian Pancasila sangat strategis. 

"Kami akan mengajak mahasiswa dan generasi muda di Kabupaten Simalungun, termasuk pelaku UMKM dan anak muda, untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong-royong dan saling menghormati harus terus diperkuat," ungkapnya.

Acara deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membumikan Pancasila secara lebih luas di tengah masyarakat Kabupaten Simalungun.

(S. Hadi Purba)



Komite Aksi Nasional Driver Online (KOMANDO) Pastikan Tidak Turun ke Jalan Pada 20 Oktober 2024 Saat Pelantikan Presiden dan Wapres RI Terpilih

Komite Aksi Nasional Driver Online (KOMANDO) Pastikan Tidak Turun ke Jalan Pada 20 Oktober 2024 Saat Pelantikan Presiden dan Wapres RI Terpilih

Jakarta, penaxpose.com - Komite Aksi Nasional Driver Online (KOMANDO) di wilayah Jabodetabek pastikan tidak akan ikut turun ke jalan dalam bentuk apapun pada saat Pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 besok.

Serta mendukung Polri dan Pemerintah dalam menjaga kondusifitas kamtibmas pada hari Pelantikan Bpk. Prabowo Subianto dan Bpk. Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Aksi Nasional Driver Online (KOMANDO) Wahyu Kuncoro kepada awak media, bersama dengan beberapa Ketua Komunitas KOMANDO di Jakarta Timur, Sabtu (19/10/2024).

"Kegiatan konsolidasi ini dalam rangka menyamakan Visi bahwa kami sangat mendukung Pemerintahan yang akan datang dengan menaruh harapan besar terkait nasib dan kesejahteraan driver taksi online di Indonesia." Jelas Wahyu.

Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Jokowi karena kinerja beliau juga sudah banyak. Tidak ada yang sempurna.

Kami berharap Bapak Jokowi mendorong kepada Pak Prabowo untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan untuk melanjutkan harapan-harapan kami di masa kepemimpinannya ke depan. 

Komite Aksi Nasional Driver Online (KOMANDO) juga merupakan salah satu tim relawan yang ditunjuk secara sah oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN) 02 untuk segmentasi khusus driver taksi online pada saat Kampanye Pilpres 2024 lalu.  

Wahyu menekankan anggota driver taksi online agar tidak turun ke jalan untuk mencegah hal-hal tidak di inginkan terjadi, yang akhirnya bisa membuka peluang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan massa driver taksi online sebagai obyek dan alat burgening untuk sebuah kepentingan pribadi maupun kelompok. 

"KOMANDO akan merayakan kemenangan pasangan Presiden dan Wapres RI terpilih dengan Do’a bersama dengan harapan para pemimpin di Pemerintahan yang baru lebih memperhatikan nasib driver taksi online, dan kami akan terus berjuang menuntut keadilan dan perlindungan hukum yang saling menguntungkan. Selamat bekerja Bapak Prabowo - Gibran" pungkas Wahyu. ***

Sambut Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Ojol KON Tanpa Turun ke Jalan

Sambut Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Ojol KON Tanpa Turun ke Jalan

Jakarta, penaxpose.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) khususnya wilayah Jabodetabek pastikan tidak akan ikut turun ke jalan pada hari Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang, terang Ketua Presidium Andi Kristiyanto, S.Sos disela kegiatan konsolidasi KON di RM. Saung Ayena Jl. Prof Supomo Tebet Jaksel, Kamis, (17/10/2024). 

"Kegitan konsolidasi ini dalam rangka menyamakan Visi bahwa kami sangat mendukung Pemerintahan yang akan datang dan KON pun juga menaruh harapan besar kepada pemerintahan yang akan datang terkait nasib dan status ojol di Indonesia." Jelas Andi.

Koalisi Ojol Nasional (KON) merupakan salah satu tim relawan yang ditunjuk secara sah oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN) 02 untuk segmentasi khusus Ojek online pada saat Kampanye Pilpres 2024 lalu. 

Andi menekankan anggota ojol KON agar tidak turun Ke jalan untuk mencegah hal-hal tidak di inginkan terjadi, yang akhirnya bisa membuka peluang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan ojol sebagai obyek dan alat burgening untuk sebuah kepentingan baik pribadi maupun kelompok. 

"Selain itu KON secara organisasi mempunyai cara yang berbeda untuk merayakan kemenangan pasangan Presiden terpilih, Kami (KON) akan melakukan tasyakuran dan Doa bersama agar para pemimpin baru negeri ini terketuk nurani nya untuk bisa lebih aware terhadap driver ojek online yang lebih dari 1 dekade berjuang menuntut keadilan dan perlindungan terhadap profesi pekerjaannya." 

Andi juga mengatakan tasyakuran yang akan dilakukan setelah pelantikan nanti juga merupakan bentuk lanjutan dari perjuangan KON selama ini dan inshaalloh KON menargetkan 1000 mitra pengemudi ojek online untuk ikut serta dalam acara tasyakuran yang akan di gelar nanti, untuk tempat dan waktu pelaksanaannya direncanakan setelah situasi sudah kondusif dan kita godok di tingkat internal Pengurus Koalisi Ojol Nasional. tutup Andi.  ***

Konsultan Properti: Program 1 Juta Apartemen Prabowo-Gibran Bantu Anak Muda Dapat Hunian Layak

Konsultan Properti: Program 1 Juta Apartemen Prabowo-Gibran Bantu Anak Muda Dapat Hunian Layak

Jakarta, penaxpose.com - Konsultan property, Direktur Strategic Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo mengungkapkan program pembangunan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran dapat membantu generasi milenial dan gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan.

“Program pembangunan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan dari presiden terpilih Prabowo Subianto-wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat membantu generasi milenial dan gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” kata Arief.

Menurut Arief, dengan asumsi proyek apartemen ini dapat dikembangkan di lahan-lahan milik BUMN dan dengan skema kerjasama tertentu bisa menekan biaya lahan lebih murah yg ujungnya akan membuat harga jual/sewa unit apartemen lebih murah.

Selain itu, program 1 juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik.

“Program 1 juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” ujarnya.

"Program ini juga meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial dan gen Z," tambahnya.

Di sisi lain, Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam.

“Melalui program hilirisasi, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah harus diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia,” imbuh Bambang.

“Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir,” jelasnya.

Kemudian, Ketua Pos Gibran, Benny Hutapea menambahkan bahwa Pos Gibran merupakan inisiatif untuk membangun daya dukung daerah dengan memanfaatkan potensi Generasi Milenial dan Gen Z melalui modernisasi dan inovasi.

“Program ini bertujuan menciptakan generasi muda yang profesional, mampu mendukung program hilirisasi nasional, serta mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Benny.

“Program ini juga mencakup beberapa inisiatif utama. Pertama Badan Usaha Milik Milenial (BUMM). Sebagai ruang eksplorasi bisnis bagi generasi milenial dan gen z, BUMM memberikan media untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui modernisasi dan inovasi bisnis yang disinkronisasikan dengan RPJMN dan RPJMD. Kedua, tenaga ahli milenial (millenial expert),” ujarnya.

Dengan diterapkannya berbagai program unggulan Prabowo-Gibran diharapkan dapat meningkatkan rasio perekenomian dan kesejahteraan masyarakat karena negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya pembangunan nasional. Rill/Red

Satu Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Infrastruktur Merata di Seluruh Pelosok Indonesia

Satu Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Infrastruktur Merata di Seluruh Pelosok Indonesia

JAKARTA, penaxpose.com  — Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Indonesia. 

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur sangat masif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur yang masif ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade ini,” katanya dalam salah satu acara diskusi pada Jumat (4/10).

Pemerataan pun terus terjadi, lanjut Susiwijono, bahwa selama era kepemimpinan Presiden RI ketujuh tersebut, sudah ada 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi bahkan di luar Pulau Jawa.

Sehingga dengan banyaknya KEK tersebut, maka mampu mendorong pembangunan sumber ekonomi baru bahkan juga di kawasan 3T dan perbatasan.

“Saat ini dari 22 KEK yang beroperasi, juga 15 ada di luar Jawa, demikian juga dengan beberapa daerah 3T, pemerintah terus mendorong adanya pembangunan sumber ekonomi baru di kawasan perbatasan,” jelas Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian itu.

Dirinya pun berharap pembangunan infrastruktur yang telah digagas Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo karena menilai bahwa Kepala Negara telah mewujudkan sebuah warisan luar biasa.

Bahkan, akademisi tersebut menilai bahwa Presiden Jokowi merupakan Bapak Infrastruktur Indonesia.

“Kita memberikan apresiasi Pak Jokowi bahwa beliau merupakan Bapak Infrastruktur Indonesia karena meninggalkan legacy luar biasa,” katanya.

Lebih lanjut, Guru Besar FEB UI itu memandang kebutuhan dasar masyarakat di pelosok tanah air banyak terpenuhi dan stabilitas harga terjaga akibat masifnya pembangunan infrastruktur. 

“Seluruh kebutuhan dasar masyarakat terus dipasok dan didorong dengan perbaikan konektivitas, termasuk juga jalan desanya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, harga-harga menjadi stabil” ucapnya. 

Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Jokowi fokus mempercepat pembangunan berbagai proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, serta transportasi umum. Salah satu capaian terbesarnya adalah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa hingga Jalan Trans Papua.

****

Bang Luthfi: FPK sebagai Wadah Pemersatu dan Pembauran Kebangsaan

Bang Luthfi: FPK sebagai Wadah Pemersatu dan Pembauran Kebangsaan

Jakarta Barat, penaxpose.com Sabtu, 5 Oktober 2024, Bang Luthfi, yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Vivi, anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jakarta Barat, menjelaskan pentingnya peran FPK dalam membina dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam pandangannya, FPK merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, ras, dan etnis melalui dialog dan interaksi sosial. 

"FPK memiliki tugas pokok yang sangat penting dalam menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menjaring aspirasi masyarakat terkait isu-isu pembauran kebangsaan dan menyelenggarakan forum dialog dengan tokoh adat, suku, dan masyarakat luas," ujar Bang Luthfi saat ditemui di Jakarta Barat.

Lebih lanjut, Bang Luthfi menekankan bahwa FPK juga berperan sebagai penyelenggara sosialisasi kebijakan terkait pembauran kebangsaan. Selain itu, FPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait persatuan nasional.

"Selain sebagai wadah untuk menjaring aspirasi, FPK juga berperan aktif dalam memfasilitasi, membina, dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembauran kebangsaan. Kami berupaya agar masyarakat dari berbagai suku, ras, dan etnis dapat berinteraksi dengan baik, khususnya dalam aspek kebudayaan, pendidikan, serta perekonomian," tambahnya.

Menurut Luthfi, FPK adalah ruang untuk komunikasi dan kerja sama antara warga, bertujuan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. "Pembauran kebangsaan tidak hanya tentang saling menghormati, tetapi juga tentang merawat harmoni melalui interaksi sosial yang positif," tuturnya.

Dengan peran yang diembannya, FPK diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan integrasi sosial yang kuat di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (Lth)

Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pakar Ajak Masyarakat Sukseskan Program Keberlanjutan dan Transisi Pemerintahan

Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pakar Ajak Masyarakat Sukseskan Program Keberlanjutan dan Transisi Pemerintahan

Jakarta, penaxpose.com  –  Pengamat Ekonomi UI, Athor Subroto menyampaikan apresiasi yang besar terhadap kinerja Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa berada di level 5 pada masa periode Presiden Jokowi meskipun adanya dinamika geopolitik dan ekonomi dunia yang saat ini berada pada tekanan yang kencang. Hal tersebut merupakan suatu resiliens ekonomi yang sangat luar biasa.

“Adanya pertumbuhan ekonomi di level 5 itu suatu resiliens ekonomi yang sangat luar biasa dari Presiden Jokowi hingga saat ini. Kalau kita lihat indikator pasar saham saja bagaimana sekarang perkembangannya, yang terus mendekati angka level psikologis yaitu hampir 8.000,” kata Athor Subroto.

Athor menambahkan bahwa Presiden Jokowi bisa terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan negara-negara lain karena memiliki fondasi yang kuat seperti program hilirisasi yang dilakukan Pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi.

“Di tengah banyaknya gemputan disrupsi supply chain global, Indonesia masih bisa bertahan dan tumbuh disbanding negara lain bahkan dari negara maju sekalipun seperti Eropa. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki fondasi yang multiplier effectnya bisa menjaga proses ekonomi terjadi di dalam sehingga multipliernya semakin besar. Dengan begitu bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen di era Prabowo,” tambahnya.

Sedangkan, Pengamat Politik, Faisyal Chaniago mengatakan bahwa Prabowo Subianto pasti bisa melanjutkan pertumbuhan ekonomi dari era Presiden Jokowi. Begitu pula dengan program hilirisasi karena akan menjadi income terbesar bagi Indonesia.

“Geopolitik global yang sangat fluktuatif mampu dilewati Indonesia dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Pemerintah selanjutnya harus menjalankan hilirisasi karena ini akan menjadi income terbesar nanti,” ujar Faisyal.

Selain itu, Presiden Jokowi terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat agar tidak terjadi penurunan kelas menengah.

“Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, selama ini Presiden Jokowi terus menjaga itu. Jangan sampai ada penurunan kelas menengah karena itu akan mengguncang negara,” tuturnya.

Menurutnya, di masa transisi ini sangat penting bagi seluruh masyarakat agar tidak terjadi tumpeng tindih kebijakan sehingga seluruh program dapat berjalan dengan baik di era pemerintahan Prabowo.

“Program yang sudah berjalan misalnya infrastruktur tol itu jangan sampai berhenti karena Pembangunan itu tidak hanya cukup 10 tahun saja. Maka dari itu, harus kontinu dan itu membutuhkan transisi yang mulus sehingga perlu adanya kerja sama dan sinergitas,” kata Faisyal.

“Kriteria pemilihan kabinet di Prabowo pun mengedepankan integritas agar program Pembangunan dapat berjalan dengan berkesinambungan,” tambahnya.

Faisyal pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk ikut mendukung dan mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan Jokowi dan mendukung transisi pemerintahan Prabowo-Gibran, karena efek jangka panjang tersebut nantinya akan dirasakan oleh semua warga Indonesia. 

“Jaminan transisi akan membuat seluruh masyarakat Indonesia terus akan maju, tidak akian pernah berpikir mundur kembali karena ini suatu jalan yang harus kita tempuh untuk maju dan mengejar ketertinggalan,” tutupnya. ***

Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi

Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi

JAKARTA, penaxpose.com  - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini, sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota Terpilih DPD RI dan DPR RI Periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

"Pembangunan Indonesia hendaknya berprinsip kepada keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi," kata LaNyalla. 

Dijelaskan oleh LaNyalla Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini juga lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Negara-negara lama itu adalah kerajaan dan kesultanan nusantara. Sehingga Indonesia adalah negara super majemuk. Karena penduduk Indonesia, selain terpisah-pisah oleh lautan, menurut data Indonesia.go.id, negara ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan bahasa, adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

"Untuk itu, kebijakan pemerintah harus kita kawal dan kita dorong untuk memastikan terwujudnya partisipasi publik yang aktif dan bermakna, atau public meaningful participation, dan tetap dalam koridor nilai-nilai kebangsaan," paparnya. 

Dengan demikian, kata LaNyalla, bangsa ini akan semakin kuat. Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan, merasakan makna dari tujuan lahirnya negara ini. Sehingga pembentukan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya, akan terbangun dengan sendirinya, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat. Akibat disrupsi yang dialami semua negara di dunia, baik disrupsi akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara," ujarnya. 

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai, dalam rangka memperkokoh kedaulatan sebuah negara, diperlukan satu tekad bersama, membutuhkan kerja sama, semangat kejuangan dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.

"Makanya Pancasila sebagai norma hukum tertinggi harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh para anggota legislatif, baik di DPR RI maupun di DPD RI. Karena kita sebagai bangsa telah bersepakat bulat, bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah digali oleh para pendiri bangsa adalah identitas kita sebagai bangsa dan negara," jelas LaNyalla.

Sehingga, LaNyalla melanjutkan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas, melalui penyatuan langkah, kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI beserta jajaran, Plt Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiyono beserta jajaran, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta jajaran dan ratusan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (*)

Tokoh Agama Apresiasi Satu Dekade Kinerja Presiden Jokowi, Dukung Program Keberlanjutan Prabowo-Gibran

Tokoh Agama Apresiasi Satu Dekade Kinerja Presiden Jokowi, Dukung Program Keberlanjutan Prabowo-Gibran

Jakarta, penaxpose.com  | Kesuksesan pemerintahan satu dekade Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur masif dan stabilitas ekonomi mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Di tengah masa transisi menuju kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tokoh Ormas keagamaan menaruh apresiasi sekaligus harapan akan keberlangsungan program kerja Jokowi. Konsep kesinambungan ini diharapkan dapat memperkuat pondasi yang telah diletakkan, sehingga berbagai program pembangunan dapat terus berlanjut demi kemajuan bangsa.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menyampaikan apresiasi atas stabilitas dan pembangunan yang telah dicapai selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan di era pemerintahan mendatang, agar program yang telah dimulai tidak terhenti.

"Kami bersyukur bahwa Indonesia sampai detik ini dalam kondisi yang aman dan nyaman. Infrastruktur telah terbangun sangat banyak, segala kebutuhan yang hari ini sangat dibutuhkan telah dipenuhi," ujar KH. Marsudi. Ia juga berharap agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dapat meneruskan program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. "Jangan sampai ada yang terputus, karena kalau terputus nanti ada sesuatu yang nganggur kemudian berhenti dan kurang manfaatnya," tambahnya.

Selain itu, KH. Marsudi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama, terutama di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kehidupan beragama di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang belum bisa hidup bersama secara damai.

"Kita orang yang beragama, ajaran agama sudah sangat jelas. Jika sudah terpilih, maka ke depan tinggal dilantik dan akan membentuk kabinet. Maka cukup ikuti saja aturan ini, tidak perlu khawatir, karena semuanya sudah jelas aturannya," pungkasnya.

Sekjen PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, juga mengungkapkan apresiasi atas kinerja Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan kestabilan ekonomi. "Ada empat capaian menonjol, salah satunya pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta membuka daerah-daerah terisolasi," ujarnya.

Prof. Abdul Mu’ti juga menegaskan pentingnya mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. "Terpilihnya Prabowo dan Gibran bukan hanya kemenangan bagi mereka, tetapi juga kemenangan bagi bangsa Indonesia. Kita harus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada pemerintahan baru untuk melanjutkan penyelenggaraan negara," tegasnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan transisi pemerintahan ini dapat berjalan lancar dan program-program keberlanjutan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi dapat terus berkembang di bawah kepemimpinan baru. (red)

Ketua Umum RANGER, Iswadi: PMI Harus Lebih Dicintai Masyarakat di HUT ke-73

Ketua Umum RANGER, Iswadi: PMI Harus Lebih Dicintai Masyarakat di HUT ke-73

Jakarta, penaxpose.com  | Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Palang Merah Indonesia (PMI) ke-73 yang jatuh pada 17 September 2024, Ketua Umum PMI, Yusuf Kalla, menyampaikan pesan penting terkait solidaritas kemanusiaan dan peran PMI dalam melayani masyarakat di tengah krisis dan bencana.

Dalam sambutannya, Yusuf Kalla menekankan bahwa PMI adalah garda terdepan dalam penanganan bencana, sekaligus simbol persaudaraan yang menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan. "Dengan semangat gotong-royong, kita diharapkan terus mendukung upaya kemanusiaan demi terciptanya masyarakat yang lebih peduli dan tanggap terhadap sesama," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum RANGER dan juga Pengurus PMI, Iswadi, turut menyampaikan harapan besarnya terhadap PMI. Dalam keterangannya kepada media, Iswadi mengungkapkan, "Semoga di usia PMI yang ke-73, PMI semakin dicintai oleh masyarakat, lebih akuntabel, dan mandiri."

Iswadi juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan PMI melalui donasi. "Donasi yang diberikan akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk aksi sosial penanggulangan bencana dan kebakaran," tambahnya. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung kegiatan PMI yang bertemakan adaptasi pada ulang tahun kali ini, sebagai bentuk respons terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Salahsatu dari banyak kegiatan yang pernah dilakukan RANGER dalam Donor Darah 


Sekilas Tentang PMI

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi kemanusiaan yang telah berdiri sejak 17 September 1945. Sejak awal berdirinya, PMI konsisten menjalankan misi membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik, serta krisis kesehatan. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, PMI terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam penanganan bencana, donor darah, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Di usia yang ke-73 tahun ini, PMI terus berkembang dan berupaya menjadi lembaga yang semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat, dengan prinsip kemanusiaan yang kuat dan semangat gotong-royong yang melekat pada setiap kegiatannya. (red)

Elemen Masyarakat Lintas Profesi Komitmen Dukung Kesuksesan Program Pemenuhan Gizi Prabowo-Gibran

Elemen Masyarakat Lintas Profesi Komitmen Dukung Kesuksesan Program Pemenuhan Gizi Prabowo-Gibran

Jakarta, penaxpose.com  | Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Anindya menekankan pentingnya melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai di masa pemerintahan Jokowi, sekaligus memastikan Prabowo dapat mencapai target-target pembangunan, termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kadin memikirkan bagaimana bisa menyukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi, supaya Pak Prabowo bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih," ungkap Anindya.

Anindya juga menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 bukanlah sebuah langkah untuk merebut kekuasaan, melainkan bentuk komitmen untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Sementara itu, dukungan terhadap program gizi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga datang dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Adib Khumaidi SpOT.

 Ia menyatakan dukungannya terhadap usulan penggunaan susu ikan dalam program makan bergizi gratis. Menurut dr Adib, program ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pemenuhan gizi pada anak-anak, terutama dalam mengatasi masalah stunting.

"Ini adalah suatu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan khususnya untuk anak-anak terkait masalah stunting," ujar dr Adib.

 Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya ini, seraya memberikan apresiasi atas terobosan yang diusulkan pemerintah dalam peningkatan gizi anak.

Senada, Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Prof dr Agussalim Bukhari, turut mendukung penggunaan susu ikan sebagai alternatif pemenuhan gizi. 

"Meski semua yang segar lebih baik, kandungan protein dalam susu ikan relatif tinggi. Jika kandungan vitamin dan mineralnya berkurang, itu bisa ditambahkan nantinya oleh ahli farmasi," jelasnya.

 Prof Agus juga menilai bahwa susu ikan bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu yang kesulitan memberikan ikan segar kepada anak-anak karena berbagai faktor, termasuk bau amis.

***

Penggunaan TKA Asal Cina dalam Proyek Reklamasi Pantai Marunda Center Dipertanyakan

Penggunaan TKA Asal Cina dalam Proyek Reklamasi Pantai Marunda Center Dipertanyakan

Bekasi, penaxpose.com  | Proyek reklamasi pantai di kawasan Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat sorotan. Pengelola kawasan industri tersebut diduga kuat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina untuk melakukan reklamasi tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut sumber, pengelola proyek tersebut diduga tidak mematuhi ketentuan terkait penggunaan TKA, yang seharusnya memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki. Sesuai peraturan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun, dan diharuskan untuk mentransfer keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sebagai pendamping. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib mendapatkan persetujuan melalui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif, hingga mencabut izin mempekerjakan TKA. Perusahaan juga harus memastikan TKA yang dipekerjakan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Misalnya, seorang TKA yang memiliki keahlian di bidang pemasaran tidak dapat ditempatkan pada posisi administrasi keuangan.

Selain persoalan TKA, proyek reklamasi pantai Marunda Center ini juga diduga belum mengantongi semua izin yang diwajibkan oleh pemerintah. Beberapa izin yang seharusnya dipenuhi meliputi persetujuan lingkungan yang disertai dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), izin usaha pertambangan untuk material reklamasi, dan dokumen rencana induk reklamasi yang mencakup peta lokasi serta rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi.

Proses reklamasi juga memerlukan dokumen studi kelayakan yang memuat strategi pelaksanaan, analisis biaya-manfaat, serta rencana pengembalian investasi. Semua ini harus dilengkapi dengan rancangan detail yang mencakup tahapan pelaksanaan reklamasi, penggunaan peralatan, dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, perusahaan perlu menyediakan dokumen hasil laboratorium terkait material reklamasi dan studi oseanografi untuk memastikan reklamasi tidak merusak ekosistem pantai. Jika izin-izin ini tidak dipenuhi, proyek reklamasi Marunda Center dapat melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proyek reklamasi pantai ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan, mengingat potensi dampak ekologis yang dapat ditimbulkan serta isu ketenagakerjaan yang belum jelas statusnya.

(Rosid/rill/emy)



1 Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Indonesia Sentris Berhasil Terwujud

1 Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Indonesia Sentris Berhasil Terwujud

Jakarta, penaxpose.com  | Presiden Joko Widodo mengatakan selama 1 dekade, pihaknya berusaha keras dan akhirnya berhasil mewujudkan Pembangunan Indonesia Sentris.

Pembangunan Indonesia Sentris yang diwujudkan Presiden Jokowi tersebut dibangun dari pinggiran, desa, hingga daerah terluar. 

"Dalam 10 tahun roda pemerintahannya, telah dibangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional," jelasnya.

"50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," imbuhnya.

"Telah terjadi penurunan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024," ungkapnya. 

Hal ini memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan, tutur Presiden yang selalu merakyat.

"Saya bersyukur atas capaian pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini," ucapnya.

"Sementara itu, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," pungkasnya.

"Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen," katanya. 

"Untuk inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen," tandasnya

Disisi lain, angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, imbuhnya. 

Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023, terangnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024, ucapnya. 

Tambah Presiden Jokowi, pambangunan dalam 10 tahun ini adalah pembangunan yang yang dicita-citakan bersama. 

Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, ujarnya. (red)

Di ISF 2024, Indonesia Berkomitmen Kembangkan Energi Panas Bumi

Di ISF 2024, Indonesia Berkomitmen Kembangkan Energi Panas Bumi

Jakarta, penaxpose.com  | Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan energi terbarukan, terutama energi panas bumi, di tengah upaya global menghadapi krisis iklim. 

Dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (5/9), para pemimpin industri menyerukan kolaborasi internasional untuk mempercepat agenda keberlanjutan.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menegaskan bahwa energi panas bumi atau geothermal merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia dalam mengembangkan energi dengan nilai karbon rendah.

"Kita butuh baseload untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan. Geothermal adalah pilihan terbaik bagi Indonesia," ujar Nicke.

Nicke menambahkan, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan total potensi sebesar 28 gigawatt. Namun, saat ini, kurang dari 10 persen dari potensi tersebut yang dapat dioperasikan.

"PT Pertamina memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi ini lebih lanjut," tutur Dirut Pertamina.

Forum ISF 2024 ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi internasional dalam dekarbonisasi dan memperkuat upaya global menuju pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 11.000 peserta dari 53 negara turut hadir, menjadikan ISF sebagai pertemuan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP29 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan.

ISF 2024 menghadirkan lebih dari 250 pembicara dari kalangan pemerintah, sektor bisnis, organisasi multilateral, dan masyarakat sipil. Forum ini menggelar 10 sesi pleno dan 15 sesi tematik untuk mendiskusikan berbagai isu terkait pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi panas bumi sebagai solusi masa depan bagi Indonesia dan dunia.

Sementara itu, Direktur Geothermal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gigih Udi Atmo mengungkapkan strategi Pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi atau geothermal. Salah satunya melalui optimalisasi konsumsi listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL). 

"Kita mendorong agar masuk ke dalam RUPTL PT PLN, di RUPTL yang saat ini tahun 2021-2030, itu 3.355 megawatt ya atau 3,3 gigawatt lebih," terang Gigih.

Lebih lanjut, Direktur Geothermal Kementerian ESDM itu mengungkapkan bahwa energi panas bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia yang berpotensi mampu mengembangkan elektrifikasi hingga 24 gigawatt.

"Sumber panas bulmi secara strategis itu penting untuk transisi energi," tuturnya

ISF 2024 menandai komitmen kuat Indonesia untuk terus mengembangkan energi terbarukan dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat global.

***

Keluarga RI 1 Jadi Target Serangan Fitnah, Dugaan Gratifikasi Kaesang Bentuk Provokasi

Keluarga RI 1 Jadi Target Serangan Fitnah, Dugaan Gratifikasi Kaesang Bentuk Provokasi

Jakarta, penaxpose.com  | Keluarga RI 1 menjadi target sasaran adanya serangan fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Hal tersebut mengenai dugaan gratifikasi pada Kaesang yang jelas sebagai bentuk upaya provokasi nyata.

Terlebih, saat ini memang masih momentum jelang Pilkada Serentak 2024 sehingga suhu politik mengalami peningkatan.

Belakangan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendapatkan tuduhan tidak berdasar yang menyerangnya dan menganggap bahwa seolah dia terlibat dalam gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi untuk ke Amerika Serikat (AS) beserta sang istri.

Tidak cukup sampai di sana, provokasi berlanjut dengan menuding bahwa Ketua Umum PSI itu juga sempat menghilang semenjak kasusnya ramai diperbincangkan publik.

Seluruhnya terbantah dengan kemunculan Kaesang secara langsung pada Rabu (4/9) sore ketika menghadiri agenda rapat di Kantor DPP PSI.

Menurut Sekjen PSI, Raja Juli Antoni bahwa memang Ketumnya itu sudah tiba ke Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024 dan langsung menuju ke kantor untuk memimpin sejumlah agenda rapat.

"Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, pagi hari. Siangnya setelah salat zuhur, Mas Kaesang langsung bergabung di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujarnya.

Sehingga sudah jelas bahwa tudingan tidak berdasar kepada Kaesang hanya merupakan tindak provokatif yang berupaya untuk membuat gaduh publik saja.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Hatman mengkritik adanya rencana KPK untuk memanggil Ketum PSI itu karena hendak memintainya klarifikasi soal tudingan dugaan gratifikasi.

Alih-alih demikian, menurut Benny hendaknya KPK berfokus pada kasus yang sudah ada dan jelas seperti pengungkapan Firli Bahuri.

Bukan hanya akan membuat gaduh, namun pemanggilan Kaesang sendiri juga tidak berdasar karena dirinya tidak terikat dengan aturan sebagaimana berlaku untuk pejabat publik.

Ketua Umum PSI itu sejatinya merupakan swasta, sehingga penggunaan jet pribadi yang dia sewa pun sama sekali bukan gratifikasi dan sepenuhnya sebagai haknya.

"Oleh sebab itu, kalau dia mau sewa private jet, kemana, itu adalah haknya beliau. Ndak perlu KPK membuang-buang waktu yang enggak perlu gitu ya," kata Benny.

Senada, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menanyakan balik KPK lantaran Kaesang sejatinya bukan penyelenggara negara.

Selain itu, dia juga menjawab tudingan kaburnya Kaesang tidaklah benar.

"Emang Kaesang pejabat publik? Setahu saya Kaesang bukan pejabat publik ya," kata Bobby.

"Kabur? Mana ada kabur, enggak, enggak," imbuhnya.

(red)