Elemen Masyarakat Lintas Profesi Komitmen Dukung Kesuksesan Program Pemenuhan Gizi Prabowo-Gibran

Elemen Masyarakat Lintas Profesi Komitmen Dukung Kesuksesan Program Pemenuhan Gizi Prabowo-Gibran

Jakarta, penaxpose.com  | Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Anindya menekankan pentingnya melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai di masa pemerintahan Jokowi, sekaligus memastikan Prabowo dapat mencapai target-target pembangunan, termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kadin memikirkan bagaimana bisa menyukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi, supaya Pak Prabowo bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih," ungkap Anindya.

Anindya juga menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 bukanlah sebuah langkah untuk merebut kekuasaan, melainkan bentuk komitmen untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Sementara itu, dukungan terhadap program gizi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga datang dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Adib Khumaidi SpOT.

 Ia menyatakan dukungannya terhadap usulan penggunaan susu ikan dalam program makan bergizi gratis. Menurut dr Adib, program ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pemenuhan gizi pada anak-anak, terutama dalam mengatasi masalah stunting.

"Ini adalah suatu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan khususnya untuk anak-anak terkait masalah stunting," ujar dr Adib.

 Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya ini, seraya memberikan apresiasi atas terobosan yang diusulkan pemerintah dalam peningkatan gizi anak.

Senada, Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting Prof dr Agussalim Bukhari, turut mendukung penggunaan susu ikan sebagai alternatif pemenuhan gizi. 

"Meski semua yang segar lebih baik, kandungan protein dalam susu ikan relatif tinggi. Jika kandungan vitamin dan mineralnya berkurang, itu bisa ditambahkan nantinya oleh ahli farmasi," jelasnya.

 Prof Agus juga menilai bahwa susu ikan bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu yang kesulitan memberikan ikan segar kepada anak-anak karena berbagai faktor, termasuk bau amis.

***

Penggunaan TKA Asal Cina dalam Proyek Reklamasi Pantai Marunda Center Dipertanyakan

Penggunaan TKA Asal Cina dalam Proyek Reklamasi Pantai Marunda Center Dipertanyakan

Bekasi, penaxpose.com  | Proyek reklamasi pantai di kawasan Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat sorotan. Pengelola kawasan industri tersebut diduga kuat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina untuk melakukan reklamasi tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut sumber, pengelola proyek tersebut diduga tidak mematuhi ketentuan terkait penggunaan TKA, yang seharusnya memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki. Sesuai peraturan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun, dan diharuskan untuk mentransfer keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sebagai pendamping. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib mendapatkan persetujuan melalui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif, hingga mencabut izin mempekerjakan TKA. Perusahaan juga harus memastikan TKA yang dipekerjakan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Misalnya, seorang TKA yang memiliki keahlian di bidang pemasaran tidak dapat ditempatkan pada posisi administrasi keuangan.

Selain persoalan TKA, proyek reklamasi pantai Marunda Center ini juga diduga belum mengantongi semua izin yang diwajibkan oleh pemerintah. Beberapa izin yang seharusnya dipenuhi meliputi persetujuan lingkungan yang disertai dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), izin usaha pertambangan untuk material reklamasi, dan dokumen rencana induk reklamasi yang mencakup peta lokasi serta rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi.

Proses reklamasi juga memerlukan dokumen studi kelayakan yang memuat strategi pelaksanaan, analisis biaya-manfaat, serta rencana pengembalian investasi. Semua ini harus dilengkapi dengan rancangan detail yang mencakup tahapan pelaksanaan reklamasi, penggunaan peralatan, dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, perusahaan perlu menyediakan dokumen hasil laboratorium terkait material reklamasi dan studi oseanografi untuk memastikan reklamasi tidak merusak ekosistem pantai. Jika izin-izin ini tidak dipenuhi, proyek reklamasi Marunda Center dapat melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proyek reklamasi pantai ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan, mengingat potensi dampak ekologis yang dapat ditimbulkan serta isu ketenagakerjaan yang belum jelas statusnya.

(Rosid/rill/emy)



1 Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Indonesia Sentris Berhasil Terwujud

1 Dekade Presiden Jokowi, Pembangunan Indonesia Sentris Berhasil Terwujud

Jakarta, penaxpose.com  | Presiden Joko Widodo mengatakan selama 1 dekade, pihaknya berusaha keras dan akhirnya berhasil mewujudkan Pembangunan Indonesia Sentris.

Pembangunan Indonesia Sentris yang diwujudkan Presiden Jokowi tersebut dibangun dari pinggiran, desa, hingga daerah terluar. 

"Dalam 10 tahun roda pemerintahannya, telah dibangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional," jelasnya.

"50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," imbuhnya.

"Telah terjadi penurunan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024," ungkapnya. 

Hal ini memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan, tutur Presiden yang selalu merakyat.

"Saya bersyukur atas capaian pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini," ucapnya.

"Sementara itu, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," pungkasnya.

"Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen," katanya. 

"Untuk inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen," tandasnya

Disisi lain, angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, imbuhnya. 

Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023, terangnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024, ucapnya. 

Tambah Presiden Jokowi, pambangunan dalam 10 tahun ini adalah pembangunan yang yang dicita-citakan bersama. 

Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, ujarnya. (red)

Di ISF 2024, Indonesia Berkomitmen Kembangkan Energi Panas Bumi

Di ISF 2024, Indonesia Berkomitmen Kembangkan Energi Panas Bumi

Jakarta, penaxpose.com  | Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan energi terbarukan, terutama energi panas bumi, di tengah upaya global menghadapi krisis iklim. 

Dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (5/9), para pemimpin industri menyerukan kolaborasi internasional untuk mempercepat agenda keberlanjutan.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menegaskan bahwa energi panas bumi atau geothermal merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia dalam mengembangkan energi dengan nilai karbon rendah.

"Kita butuh baseload untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan. Geothermal adalah pilihan terbaik bagi Indonesia," ujar Nicke.

Nicke menambahkan, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan total potensi sebesar 28 gigawatt. Namun, saat ini, kurang dari 10 persen dari potensi tersebut yang dapat dioperasikan.

"PT Pertamina memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi ini lebih lanjut," tutur Dirut Pertamina.

Forum ISF 2024 ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi internasional dalam dekarbonisasi dan memperkuat upaya global menuju pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 11.000 peserta dari 53 negara turut hadir, menjadikan ISF sebagai pertemuan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP29 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan.

ISF 2024 menghadirkan lebih dari 250 pembicara dari kalangan pemerintah, sektor bisnis, organisasi multilateral, dan masyarakat sipil. Forum ini menggelar 10 sesi pleno dan 15 sesi tematik untuk mendiskusikan berbagai isu terkait pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi panas bumi sebagai solusi masa depan bagi Indonesia dan dunia.

Sementara itu, Direktur Geothermal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gigih Udi Atmo mengungkapkan strategi Pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi atau geothermal. Salah satunya melalui optimalisasi konsumsi listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL). 

"Kita mendorong agar masuk ke dalam RUPTL PT PLN, di RUPTL yang saat ini tahun 2021-2030, itu 3.355 megawatt ya atau 3,3 gigawatt lebih," terang Gigih.

Lebih lanjut, Direktur Geothermal Kementerian ESDM itu mengungkapkan bahwa energi panas bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia yang berpotensi mampu mengembangkan elektrifikasi hingga 24 gigawatt.

"Sumber panas bulmi secara strategis itu penting untuk transisi energi," tuturnya

ISF 2024 menandai komitmen kuat Indonesia untuk terus mengembangkan energi terbarukan dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat global.

***

Keluarga RI 1 Jadi Target Serangan Fitnah, Dugaan Gratifikasi Kaesang Bentuk Provokasi

Keluarga RI 1 Jadi Target Serangan Fitnah, Dugaan Gratifikasi Kaesang Bentuk Provokasi

Jakarta, penaxpose.com  | Keluarga RI 1 menjadi target sasaran adanya serangan fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Hal tersebut mengenai dugaan gratifikasi pada Kaesang yang jelas sebagai bentuk upaya provokasi nyata.

Terlebih, saat ini memang masih momentum jelang Pilkada Serentak 2024 sehingga suhu politik mengalami peningkatan.

Belakangan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendapatkan tuduhan tidak berdasar yang menyerangnya dan menganggap bahwa seolah dia terlibat dalam gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi untuk ke Amerika Serikat (AS) beserta sang istri.

Tidak cukup sampai di sana, provokasi berlanjut dengan menuding bahwa Ketua Umum PSI itu juga sempat menghilang semenjak kasusnya ramai diperbincangkan publik.

Seluruhnya terbantah dengan kemunculan Kaesang secara langsung pada Rabu (4/9) sore ketika menghadiri agenda rapat di Kantor DPP PSI.

Menurut Sekjen PSI, Raja Juli Antoni bahwa memang Ketumnya itu sudah tiba ke Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024 dan langsung menuju ke kantor untuk memimpin sejumlah agenda rapat.

"Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, pagi hari. Siangnya setelah salat zuhur, Mas Kaesang langsung bergabung di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujarnya.

Sehingga sudah jelas bahwa tudingan tidak berdasar kepada Kaesang hanya merupakan tindak provokatif yang berupaya untuk membuat gaduh publik saja.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Hatman mengkritik adanya rencana KPK untuk memanggil Ketum PSI itu karena hendak memintainya klarifikasi soal tudingan dugaan gratifikasi.

Alih-alih demikian, menurut Benny hendaknya KPK berfokus pada kasus yang sudah ada dan jelas seperti pengungkapan Firli Bahuri.

Bukan hanya akan membuat gaduh, namun pemanggilan Kaesang sendiri juga tidak berdasar karena dirinya tidak terikat dengan aturan sebagaimana berlaku untuk pejabat publik.

Ketua Umum PSI itu sejatinya merupakan swasta, sehingga penggunaan jet pribadi yang dia sewa pun sama sekali bukan gratifikasi dan sepenuhnya sebagai haknya.

"Oleh sebab itu, kalau dia mau sewa private jet, kemana, itu adalah haknya beliau. Ndak perlu KPK membuang-buang waktu yang enggak perlu gitu ya," kata Benny.

Senada, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menanyakan balik KPK lantaran Kaesang sejatinya bukan penyelenggara negara.

Selain itu, dia juga menjawab tudingan kaburnya Kaesang tidaklah benar.

"Emang Kaesang pejabat publik? Setahu saya Kaesang bukan pejabat publik ya," kata Bobby.

"Kabur? Mana ada kabur, enggak, enggak," imbuhnya.

(red)

Pelepasan Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, Turut Hadiri Kesbangpol Jakbar

Pelepasan Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, Turut Hadiri Kesbangpol Jakbar

JAKARTA PUSAT, penaxpose.com  | Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono telah melepas duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional untuk dibawa menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dengan proses kirab budaya pada Sabtu.

Heru Budi menyerahkan duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di area Cawan Monas, Jakarta, Sabtu kepada Petugas ADC Presiden untuk kemudian dibawa oleh Tim Purna Paskibraka 2023, berdasarkan tayangan langsung yang disaksikan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.( 10/8/2024).

Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera Merah Putih adalah Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah dibawa keluar menuju pelataran Monas, Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi diiring menuju kendaraan taktis Maung untuk dikirab menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

Sebanyak 180 pasang Abang-None Jakarta berbaris rapi saat Tim Purna Paskibraka membawa Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi untuk bersiap dalam prosesi kirab budaya.

Kesbangpol kota adm Jakarta Barat turut serta mengirim 20 anggota paskibraka dan  37 anggota unsur ormas Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) untùk memeriahkan pelepasan Duplikat Bendera Pusaka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Editor : Luthfi/Rilis Pray

Ketua IPJI Jakarta Barat, Serukan Pemerintah untuk Berikan Perhatian Khusus Terhadap Pencegahan Dini Judi Online pada Anak-Anak

Ketua IPJI Jakarta Barat, Serukan Pemerintah untuk Berikan Perhatian Khusus Terhadap Pencegahan Dini Judi Online pada Anak-Anak

Jakarta Barat, penaxpose.com  | Ribuan anak di Jakarta Barat diketahui terlibat dalam aktivitas judi online, menciptakan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Jakarta Barat, Lutfi, mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dini untuk melindungi anak-anak dari bahaya judi online. Kamis (1/8/2024).

Dalam pernyataannya, Lutfi menekankan pentingnya tindakan proaktif untuk mencegah penyebaran judi online di kalangan anak-anak. "Keterlibatan anak-anak dalam judi online adalah masalah serius yang memerlukan intervensi segera. Kami berharap pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat mengimplementasikan program-program pencegahan yang efektif dan komprehensif," ujar Lutfi.

Lutfi juga menyoroti perlunya edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif judi online kepada anak-anak dan orang tua. "Edukasi mengenai bahaya judi online harus dimulai dari keluarga dan sekolah. Orang tua dan pendidik perlu diberdayakan dengan informasi dan alat yang tepat untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia maya," tambahnya.

Dalam upaya mendukung pencegahan dini, Lutfi mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, termasuk peningkatan pengawasan terhadap situs judi online, kampanye sosialisasi yang masif, serta kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs-situs tersebut.

Masyarakat Jakarta Barat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan melindungi generasi muda dari ancaman judi online. "Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak kita," tutup Lutfi.

Dengan meningkatnya kasus judi online di kalangan anak-anak, harapan besar diletakkan pada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah preventif yang efektif.

(red)

Menuju Tahun Emas 2045: Pemerintahan yang Baru Mencetak 1 Juta Orang Kaya Baru dan Mendukung Pemerintah Pusat APBN Idealnya Rp 7,5 Triliun

Menuju Tahun Emas 2045: Pemerintahan yang Baru Mencetak 1 Juta Orang Kaya Baru dan Mendukung Pemerintah Pusat APBN Idealnya Rp 7,5 Triliun

Jakarta, penaxpose.com  | Promosindo Group tetap meningkatkan program dari jangka pendek untuk menuju jangka panjang, seperti Strategi Nasional Mandiri dan Program Ketahanan Kedaulatan Pangan beserta turunannya.

Hal itu dikatakan Presiden Promosindo Group, Witarsa Winata, BA., kepada awak media ini di Jakarta 31/7 melalui rillisnya.

Selanjutnya dikatakannya, untuk menuju Tahun Emas, yaitu tahun 2045 mendatang, marilah bergabung bersama Majapahitnya Promosindo Group membangun negeri ini dengan 25 rincian.


Rincian 25 Underline untuk Menuju Indonesia Emas Tahun 2045


Program Perkebunan dan Produk Pertanian Pintar  (P4P):

Nilai Pagu Rp 5.000.000.000,-

Jumlah quota 200(dua ratus) produk pertanian pintar

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.000.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu Program Kartu KIS Rp 514.000.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lkasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 514.610.118.000.000,-


Program Modal Nasional dan Internasional (P2P):

Nilai pagu Rp 10.000.000.000,-

Jumlah quota 10(sepuluh) Usser

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 100.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu Program Kartu KIS Rp 51.400.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp. 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 52.010.118.000.000,-


Program Kartu Indonesia Sakti(KIS)

Nilai pagu Rp 100.000,-

Jumlah quota 150.000(seratus lima puluh ribu) Usser

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 15.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu Program Kartu KIS Rp 7.710.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 8.320.118.000.000,-


Program Pendampingan Member Get Mitra(MGM):

Nilai pagu Rp 500.000,-

Jumlah quota 2.400(dua ribu empat ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.200.000.000,-

 Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 616.800.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp. 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp. 1.226.918.000.000,-


Program Pendampingan Tenaga Sosialisasi Nasional (TSN):

Nilai pagu Rp 1.500.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 450.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 231.300.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 841.418.000.000,-



*PROGRAM LAYANAN ANTAR KULINER UMKM (KISS FOOD) :*

Nilai Pagu Rp. 5.000.000,-

Jumlah Quota 2.400 (Dua Ribu Empat Ratus)

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp. 12.000.000.000,- Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Rp. 6.168.000.000.000,-

Nilai Pagu Kantor Rp. 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

 Per Titik Kabupaten dan Kota Rp. 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp. 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp. 6.778.118.000.000,-


Program Layanan Antar Sembako(Kiss Jek):

Nilai pagu Rp 10.000.000,-

Jumlah quota 2.400(dua ribu empat ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 24.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 12.336.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 12.946.118.000.000,-


Program Layanan Pembayaran Payment Poin Online Bank(PPOB):

Nilai pagu Rp 15.000.000,-

Jumlah quota 2.400(dua ribu empat ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 36.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 18.504.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 19.114.118.000.000,-


Program Layanan Penjualan Sembako(E-Warung):

Nilai pagu Rp 25.000.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 7.500.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 38.550.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 39.160.118.000.000,-


Program Layanan Penjualan Sembako Online(E-Kolling):

Nilai pagu Rp 50.000.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 15.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai Total Rp 7.100.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 7.710.118.000.000,-


Program Layanan Ekspedisi Pangan dan Sembako(Kiss Box):

Nilai pagu Rp 150.000.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 45.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 23.130.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 23.740.118.000.000,-


Program Layanan Penjualan Toko Pangan dan Sembako(Minimarket):

Nilai pagu Rp.250.000.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 75.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 38.550.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 39.160.118.000.000,-


Program Layanan Stokis Penjualan Pangan dan Sembako(Distributor):

Nilai pagu Rp 500.000.000,- 

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 150.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 77.100.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 77.710.118.000.000,-


Program Layanan Gudang dan Stokis Penjualan Komoditi dan Pangan(Principle):

Nilai pagu Rp 1.000.000.000,-

Jumlah quota 300(tiga ratus)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 300.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 154.200.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp. 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp. 154.810.118.000.000,-


Program Pengadaan Lahan dan Pembangunan Depo Pangan (Depo Pangan):

Nilai pagu Rp 16.500.000.000,-

Jumlah quota 6(enam)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 99.000.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 50.886.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 51.496.118.000.000,-


Program Pengadaan Pangan Paket Sembako 13 Item(PKSM):

Nilai pagu Rp 30.000.000.000,-

Jumlah quota 1(satu)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp. 30.000.000.000,- 

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 15.420.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 16.030.118.000.000,-


Program Pembangunan Kota Mandiri Terpadu(KMTC):

Nilai pagu Rp 17.000.000.000.000,-

Jumlah quota 1(satu)

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 17.000.000.000.000,- 

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total Rp 8.738.000.000.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 8.738.610.118.000.000,-


Program Pembangunan Jetty Antar Pulau(PJAP):

Nilai pagu Rp 100.000.000.000,-

Jumlah quota 1(satu)

Per titik Kepulauan Rp 100.000.000.000,- 

Jumlah lokasi 17.001 titik

Nilai total Rp 1.700.100.000.000.000,-

Nilai pagu kapal dan kantor Rp 25.000.000.000,-

Jumlah lokasi 17.001(tujuh belas ribu satu) kapal/ kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 17.001 titik Pulau dan Kepulauan

Nilai total pagu kantor Rp 425.025.000.000.000,-

Nilai grand total Rp 2.125.125.000.000.000,-


Program Pos Corporate Social Resposibility (PCSR):

Nilai pagu Rp 1.000.000.000,-

Jumlah quota 1(satu) 

Per titik Desa/ Kelurahan Rp 1.000.000.000,-

 Jumlah lokasi 83.763 titik

Nilai total Rp 83.763.000.000.000,-

Nilai pagu kantor R 1.187.000.000,-

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 84.373.118.000.000,-


Program Pembangunan Wifi Kecamatan(Wifi):

Nilai pagu Rp. 125.000.000,- 

Jumlah quota 1(satu)

Per titik Kecamatan Rp 125.000.000,-

Jumlah lokasi 7.277 titik

Nilai total Rp 909.625.000.000,-

Nilai pagu kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514(lima ratus empat belas) kantor

Per titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah lokasi 514 titik

Nilai total pagu kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai grand total Rp 1.519.743.000.000,-


Program Pembangunan Wifi Kabupaten dan Kota(Wifi):

Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah Quota 1(Satu)

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.000.000.000,- 

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Rp 514.000.000.000,-

Nilai Pagu Kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp 1.124.118.000.000,-


Program Pembangunan Video Tron(PVTR):

Nilai Pagu Rp 1.000.000.000,-

Jumlah Quota 6 (Enam)

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 6.000.000.000,- 

Jumlah Lokasi 514 Titik

Dengan Nilai Total Rp 3.084.000.000.000,-

Nilai Pagu Kantor Rp. 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp 3.694.118.000.000,-


Program Pembiayaan Modal Kerja UMKM(P2MK-UMKM):

Nilai Pagu Rp 100.000.000,-

Jumlah Quota 5.000 (Lima Ribu) UMKM

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 500.000.000.000,- 

Jumlah Lokasi 514 Titik

Dengan Nilai Total Rp 257.000.000.000.000,-

Nilai Pagu Kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp 257.610.118.000.000,-


Program Pembiayaan Modal Kerja Holding Company(P2MK-HC):

Nilai Pagu Rp 1.000.000.000,-

Jumlah Quota 1.000 (Seribu) Perusahaan

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.000.000.000.000,

Jumlah Lokasi 514 Titik

Dengan Nilai Total Rp 514.000.000.000.000,-

Nilai Pagu Kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

 Per Titik Kabupaten dan Kota Rp. 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp 514.610.118.000.000,-


Program Upah KerjaKetahananKedaulatanPangan Beserta turunannya(P2KPBT):

Nilai Pagu Rp 6.000.000,-

Jumlah Quota 10.000 (Sepuluh Ribu) Karyawan

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 720.000.000.000,- 

Jumlah Lokasi 514 Titik

Dengan Nilai Total Rp 370.080.000.000.000.-

Nilai Pagu Kantor Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kantor

Per Titik Kabupaten dan Kota Rp 1.187.000.000,-

Jumlah Lokasi 514 Titik

Nilai Total Pagu Kantor Rp 610.118.000.000,-

Nilai Grand Total Rp 370.690.118.000.000,-

(S. Hadi Purba)

Sambut HUT RI ke-79, RW 03 Kedoya Selatan Gelar Turnamen Cup

Sambut HUT RI ke-79, RW 03 Kedoya Selatan Gelar Turnamen Cup

JAKARTA, penaxpose.com  | Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024, Pengurus RW 03 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat membentuk Panitia yang akan mengadakan berbagai macam kegiatan, khususnya pertandingan sepak bola Turnamen Cup RW 03.

Turnamen ini akan diselenggarakan mulai hari Minggu (7 Juli 2024) sampai dengan Sabtu (17 Agustus 2024), disetiap hari Sabtu dan Minggu, berlangsung di Stadion Sepak Bola Pola Kedoya Pilar, di Jl. Pilar Baru No.3 4, RT. 004 RW. 03, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Turnamen diikuti oleh 11 club bola yang ada di wilayah RW 03. Untuk pertandingan pada hari Minggu ini (21 Juli 2024) untuk Team Pertama antara ORANGE vs CHEDORAY pukul 15.30 WIB. Dilanjutkan pertandingan kedua dari tim RW 03 vs PPSU pada pukul 16.30 WIB. 

Pantauan Awak Media Turnamen berlangsung sangat meriah ditambah dengan kehadiran para pendukung dari masing-masing tim.

Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI, Makmun BJ mengatakan, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami mengajak seluruh warga untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dan mengenang jasa-jasa para Pahlawan yang sudah memperjuangkan Kemerdekaan. Tujuan diselenggarakan acara ini menumbuhkan rasa cinta, persatuan dan kesatuan terhadap NKRI, mengenang dan menghargai jasa-jasa para Pahlawan, meningkatkan jiwa sportifitas dan mendorong rasa bangga dan cinta tanah air, ucap Makmun BJ saat diwawancarai Awak Media. Minggu (21 Juli 2024).

Lanjut Makmun BJ, "Jenis perlombaan yang diadakan, antara lain Sepak Bola, Jalan Santai dan Senam Masal, Hias Gapura dilingkungan masing-masing RT. Adapun hadiah Turnamen:

Juara ke 1 : Uang Pembinaan Rp 3.000.000,-

Juara ke 2 : Uang Pembinaan RP 2.000.000,-

Juara ke 3 : Uang Pembinaan RP 1.000.000,-

Juara ke 4 : Uang Pembinaan RP 500.000,-

Top Score : Rp 500.000,-

Puncak pertandingan memperebutkan Juara 1 pada tanggal 17 Agustus 2024, sekaligus pembagian Tropy Piala Juara ke-1," pungkasnya.

Robbi DKI Jakarta

Warga: Kapan Pembangunan Jalan Raya Provinsi Parungpanjang - Cigudeg??? Pak RT : "Saya Bukan PUPR"

Warga: Kapan Pembangunan Jalan Raya Provinsi Parungpanjang - Cigudeg??? Pak RT : "Saya Bukan PUPR"

Parungpanjang BOGOR, penaxpose.com  | "Saya Bukan PUPR" inilah kalimat kelakar yang keluar dari seorang Aceng yang merupakan tokoh sekaligus Ketua RT. 001/01 Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang - Bogor. Saat dirinya ditanya oleh warganya terkait pembangunan jalan Provinsi Parungpanjang - Cigudeg yang kabarnya akan segera dibangun oleh Pemerintah.

Hal ini disampaikan Aceng, saat ditemui Awak Media dikediamannya. Minggu (07/07/24). Ia mengatakan, warganya sering bertanya pada dirinya tentang kapan pembangunan jalan tersebut. Itu tak lain karena warganya sudah mendengar akan pembangunan revitalisasi jalan Provinsi Parungpanjang - Cigudeg yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Juni/Juli tahun ini.

Sejak mendengar adanya informasi itu, banyaklah warga yang bertanya pada dirinya, "Pak RT kapan perbaikan jalan, katanya Juni-Juli ini? ", tanya beberapa warga pada pak RT Aceng. 

Dengan senyum dan penuh canda RT Aceng menjawab," Saya Bukan PUPR", kelakar RT Aceng.

Lebih lanjut Aceng menyampaikan pada warganya agar bersabar dan terus mendukung serta mendorong Pemerintah untuk segera melaksanakan pembangunan revitalisasi jalan Provinsi Parungpanjang-Cigudeg.

Kerinduan warga masyarakat Parungpanjang khususnya Desa Lumpang memang sudah sejak lama. Mendengar informasi bahwa Pemerintah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) akan segera memperbaiki insfrastruktur jalan ini, tentu warga masyarakat Parungpanjang menjadi sumeringah.

Sejumlah spanduk bertuliskan "Kami Warga Desa Lumpang Mendukung Pembangunan Revitalisasi Jalan Parungpanjang - Cigudeg" pun, terpangpang disetiap titik diwilayah Desa Lumpang. Hal ini merupakan bentuk dukungan warga Desa Lumpang terhadap pemerintah, agar segera merealisasikan pembangunan Revitalisasi Jalan Provinsi Parungpanjang - Cigudeg.

Ditempat berbeda awak media juga menemui seorang tokoh yang merupakan Ketua RW. 01 Desa Lumpang. Ia menyampaikan, "Kami selaku perwakilan masyarakat, khusunya RW. 01 mendukung penuh pembangunan jalan raya Provinsi atau jalan raya Parungpanjang", tegas Cece Minggu, (07/07/24).

"Kalau ada orang yang menghambat Pembangunan Jalan Raya Provinsi Parungpanjang, kami bersama warga akan menghadapi agar pembangunan Jalan Raya Provinsi Parungpanjang tersebut bisa segera dibangun. Jadi khususnya warga RW 02 Kp. Cilangkap, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, akan terus berjuang dan mendukung pemerintah", tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Sangsang selaku Ketua Paguyuban RT/RW, juga sekaligus mewakili Kadus, BPD, Karang Taruna dan Warga Desa Lumpang bahwa warga masyarakat Parungpanjang mendukung penuh dan tentu mendambakan pembangunan jalan tersebut.

"Kami masyarakat Parungpanjang sangat mendukung penuh pembangunan jalan raya Parungpanjang sampai dengan Sudamanik, wilayah Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor", pungkasnya.

Indra/Red

Mendorong Pelaku Usaha UMKM dalam Percepatan Digitalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Mendorong Pelaku Usaha UMKM dalam Percepatan Digitalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Jakarta, penaxpose.com  |  Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM.

Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce.

Sektor UMKM merupakan sektor yang dapat membantu pemerintah dalam pemasukan keuangan negara melalui pajak PPN dan lainnya.

Raden tedy, ketua asosiasi umkm naik kelas,menjelaskan saat ini dengan banyak nya kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang menggerakkan para pelaku UMKM sangat membantu UMKM namun dengan adanya penambahan pajak PPN 10 % menjadi 12 % membutuhkan kebijakan khusus terhadap para pelaku UMKM agar kenaikan pajak PPN tidak bergulir kepada pelaku UMKM.

Saat ini sekitar 7 JT pelaku UMKM di dalam komunitas UMKM naik kelas yang di ketuai oleh Sdr. Raden Tedy yang tergabung dalam naungannya masih mendukung kebijakan pemerintah dan ingin bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah agar potensi devisa negara di sektor pajak dapat meningkat serta mempercepat program digitalisasi UMKM.

(red/ucu)

Direktorat Jenderal Kebudayaan Merayakan 7 Tahun UU Pemajuan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan Merayakan 7 Tahun UU Pemajuan Kebudayaan

Jakarta, penaxpose.com - Kebudayaan Indonesia yang kaya menjadi identitas nasional dan aset pembangunan. Untuk melindungi dan memanfaatkannya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menyatakan undang-undang ini lahir dari kesadaran akan pentingnya kebudayaan dalam pembangunan nasional. Jumat (21/6).

Sejak diberlakukan, undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan kebudayaan di Indonesia, dengan kebijakan yang partisipatif dan melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah kini berperan sebagai fasilitator, mendukung inisiatif masyarakat.

Fokus kebijakan berubah dari cabang budaya tertentu menjadi pendekatan holistik pada ekosistem kebudayaan. Hal ini memastikan keberlanjutan praktik dan ekspresi budaya. Hilmar menegaskan bahwa undang-undang ini mengaktifkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan memperkuat ekosistem kebudayaan, serta melindungi dan melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, memperkuat diplomasi budaya, dan meningkatkan pendidikan serta penelitian di bidang kebudayaan.

Program seperti Dana Indonesiana, Pekan Kebudayaan Nasional, dan penguatan ekosistem film telah meningkatkan tata kelola layanan kebudayaan, membuka akses, menjamin pemerataan kesempatan, serta mendorong inovasi dan partisipasi publik.

Dalam merayakan tujuh tahun pemajuan kebudayaan, Ditjen Kebudayaan menyelenggarakan acara Jalan Kebudayaan. Acara ini meningkatkan kesadaran publik tentang program kebudayaan pemerintah dan mendorong partisipasi publik. Acara ini dihadiri tokoh-tokoh seni dan budaya seperti Reza Rahadian, Ratri Anindyajati, Dian Jennie Cahyawati, Andi Malewa, dan Hardiansyah, serta dimeriahkan oleh pertunjukan budaya dari Boogie Papeda, Ranie Jambak, The Talkback Band, dan Teater Anak Sekolah Seni Tubaba.

Reza Rahadian menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Ditjen Kebudayaan, yang tidak hanya membantu pelaku seni tetapi juga memperkuat identitas nasional. 

(Pokjawarkotu)

GPIB Hadiri Undangan Seminar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bersama BNPT

GPIB Hadiri Undangan Seminar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bersama BNPT

JAKARTA, penaxpose.com - Bertempat di Aula SMAN 80 Jakarta, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang berkerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar seminar dengan mengangkat tema "Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku".

Sebagai narasumber pertama dalam seminar tersebut ialah Diena Haryana yang merupakan Founder Sejiwa Foundation, yang juga merupakan Dewan Penasehat dari DPP Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) dan sebagai narasumber kedua adalah Dr.Nike dari Kabid Perempuan dan Anak dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Rabu (26/06/2024).

Seminar tersebut merupakan kegiatan untuk membentuk generasi smart yang merupakan generasi sehat mental, keluarga cerdas dan tangguh dengan harapan seminar tersebut dapat memberikan edukasi dini untuk mengantisipasi kenakalan remaja, intoleran, bahaya tawuran, bahaya sex bebas, bahaya geng motor dan penyimpangan lainnya.

Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Ir. Agung Karang dalam statementnya melalui pesan WhatsApp kepada Awak Media menyampaikan, "Wanita GPIB sebagai ibu rumah tangga di rumah harus setiap saat mengawasi perkembangan tingkah laku anak-anaknya, bilamana ada yang aneh atau perilaku yang tidak biasa, maka segera ditanya atau diselidiki ke anaknya, cek HP anaknya, apakah ada janjian untuk tawuran, geng motor, intoleran dan lain-lain. Ajak komunikasi dari hati kehati. Anak harus sudah pulang sampai rumah paling lambat jam 21.00 WIB," ucap Agung Karang.

Lebih lanjut Agung Karang mengatakan, "Kenakalan anak-anak dimulai dari rumah yang tidak harmonis, ditambah lingkungannya dan salah pergaulan. Maka peran orang tua sangat penting untuk menciptakan anak-anak yang cerdas, sopan santun, budi pekerti yang baik, berakhlak, bermoral dan berkarakter Pancasila, ciptakan generasi smart," ujarnya.

Diakhir acara, peserta seminar tersebut mendapatkan sertifikat langsung dari Taufan Bakrie, M.Si., yang merupakan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DKI Jakarta.

Perwakilan dari DPP GPIB yaitu Leni Meriyanti, A.Md.; WaSekjen 1 DPP GPIB, Rika Rachmawati, SE.; Wasekjen 2, Lies Nur Fajar, S.Pd.; Wabendum 1, Dewi Sayekti; Wabendum 2, Wina Syafiana, A.Md.; Ketua Departemen Sosial.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama.

(Tim/red)

Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Perangi Judi Online dengan Dukungan Penuh Masyarakat dan Penegak Hukum

Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Perangi Judi Online dengan Dukungan Penuh Masyarakat dan Penegak Hukum


Jakarta, penaxpose.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online,  yang bertujuan untuk memerangi praktek judi online yang semakin merambah di berbagai wilayah negara ini. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberantas praktik perjudian ilegal yang merugikan banyak pihak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), yang juga memimpin Satgas tersebut, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah perjudian online ilegal yang semakin merajalela. 

“Amanat dari Bapak Presiden adalah untuk menerapkan kebijakan konkret dan komprehensif dalam memotong ekosistem perjudian daring,” kata Menkopolhukam. 

Dirinya mejelaskan, keterlibatan langsung dari pihak Kepolisian dengan dukungan dari BIN dan TNI diperlukan, yang akan turun langsung ke lapangan.

Menkopolhukam juga menyatakan apresiasinya terhadap dukungan penuh dari masyarakat dan penegak hukum dalam upaya memberantas praktik perjudian online ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa sebagai Ketua Harian pencegahan, pihaknya melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan judi online.

“Kominfo juga melakukan penanganan judi online melalui sistem komunikasi, yaitu, pemblokiran konten judi online, menutup Internet Service Provider (ISP) dan menghentikan akses telegram sebagai platform yang paling banyak mempromosikan judi online, serta memberlakukan sanksi administratif pada pelaku judi online,” tutur Budi.

Keangggotaan Satgas ini juga melibatkan aparat kepolisian, jaksa, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN dan unsur lain yang berwenang untuk menangani kasus-kasus perjudian online.

Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tidak terjerat dalam praktik perjudian online yang dapat merugikan secara finansial dan merusak kehidupan sosial. Edukasi akan ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online serta cara menghindari godaan tersebut.

Menkominfo Budi mengungkapkan, operator seluler Telkomsel, XL, dan Smartfren sangat kooperatif dalam upaya pemberantasan judi online.

"Saya komunikasi dengan Dirut operator seluler agar pulsa hp tidak digunakan untuk memfasilitasi untuk judi online. Telkomsel, XL, dan Smartfren sangat kooperatif dalam pemberantasan judi online," kata Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyuarakan larangan dan bahaya terkait judi online. Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.

"Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha," ujar Presiden.

Jokowi menekankan dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi, seperti kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat

“Pemerintah terus secara serius melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online,” katanya.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang risiko terjerumus dalam praktik perjudian online ilegal, diharapkan dapat membentengi individu dan keluarga dari dampak negatif yang ditimbulkan. [-red]

Di Tamson Parungpanjang Tim 7 Jokowi Ngopi Taheur Sambil Bicara Hilirisasi

Di Tamson Parungpanjang Tim 7 Jokowi Ngopi Taheur Sambil Bicara Hilirisasi

Parungpanjang Bogor, penaxpose.com  | Sudah berulang kali Dian Sumarwan Sekjen Pos Raya Indonesia Tim 7 Jokowi mendatangi Desa Jagabita Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Terdengar dia dan berbagai elemen disana mendeklarasikan Catur Satya Hilirisasi Kedaulatan Pangan.

Dan ini isi Deklarasi itu :

Catur Satya 

Hilirisasi Kedaulatan Pangan

1. Setia dan taat kepada Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Setia kepada Negara dan Presiden Joko Widodo, dalam mewujudkan Persatuan Rakyat Ekonomi Mandiri.

3. Menciptakan tata ruang dan tata kelola Hilirisasi Kedaulatan Pangan untuk kemajuan Bangsa dan kesejahteraan Rakyat.

4. Saatnya kerja bersama tingkatkan ekonomi rakyat, saat ini dan seterusnya akan kami hadirkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk Indonesia Maju.

Demikian pernyataan sikap kami sebagai bentuk kesetiaan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Parung Panjang, 29 Februari 2024

Selanjutnya pernyataan sikap bersama disana ditandatangani Camat Parungpanjang, Kepala Desa Jagabita, Perwakilan TNI POLRI, Karang Taruna, Pelaku Usaha, Tim Kerja Hilirisasi Kedaulatan Pangan Dan Sekjen Pos Raya Indonesia Tim 7 Jokowi.

Desa Jagabita akan menjadi percontohan hilirisasi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan wilayah sekitar terhubung untuk menghadirkan peran Desa Membangun.

Medi Susanto Ketua Pos Raya Indonesia Parungpanjang, yang juga Ketua Karang Taruna disana ingin Hilirisasi Kedaulatan Pangan berjalan.

"Hilirisasi yaa proses Kedaulatan Pangan yang dimulai dari hulu sampai kehilir, yang dilakukan disini dari mulai menanam jagung hibrida sampai nantinya dijadikan pakan ternak," ucap Medi di Tamson Desa Jagabita, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam podcast Sabtu malam (15/6/24).

Aktifitas obrolan sambil menikmati kopi taheur akan ditayangkan sebagai bentuk pocast yang bisa dipahami masyarakat luas lewat media sosial pemuda kreatif Parungpanjang.

Dibawakan oleh TB. Ule Sulaeman alias Kang Ule podcast dalam narasi ngopi 'Ngobrol Permasalahan Indonesia' menjadi lebih santai, tapinya lebih mengena. Malam itu Dian Sumarwan ikut ambil bicara bersama Kang Uson Pengelola Taman Uson.

"Apa sih Hilirisasi itu menurut Pos Raya Indonesia kang Dian," tegas Kang Ule.

"Seperti keinginan Presiden Jokowi untuk terciptanya korporasi rakyat mandiri, langkah adalah proses dari hulu kehilir dengan penopang adanya kekuatan industri dari masyarakat wilayah atau desa, diantaranya untuk stabilnya harga ayam dipasar perlu adanya industri pakan, seperti yang dikatakan Kang Medi, untuk  mengelola hasil pertanian jagung. Kalau perlu bibit ayam, peternak ayam dan pupuk dari kemandirian masyarakat jadi sampai ke pembeli harga ayam dan telur terjangkau dan stabil," papar Dian diberbagai selah obrolan malam itu.

Ternyata dalam obrolan, selain Tamson sebagai Cofee Shop ala pedesaan dengan tanaman bambu asli disekitarnya, Kang Uson sampaikan kalau disana memproduksi pupuk cair, organik dan kompos dan itu bagian dari hilirisasi itu.

(Indra)

Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2024, Pengemudi Sehati Satu Nusa (PSSN) Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2024, Pengemudi Sehati Satu Nusa (PSSN) Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Jakarta, penaxpose.com  - Pasca penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Komunitas Pengemudi Sehati Satu Nusa (PSSN) berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI.

“Penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berlangsung dengan aman dan damai, untuk itu kami mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan kami mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk teman-teman pengemudi untuk menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan sehingga tidak tercipta suatu tindakan yang anarkis dan ricuh” kata Ketua Komunitas Pengemudi Sehati Satu Nusa (PSSN) Dwi Isnanto saat jumpa pers dengan awak media, hari ini.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar semua elemen masyarakat tidak terpecah belah dan jangan mau di adu domba sehingga tercipta polarisasi di tengah – tengah masyarakat pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang sah karena adanya perbedaan atau pandangan terhadap salah satu paslon.

“Masyarakat jangan sampai termakan informasi atau berita hoax, menolak keras ujaran kebencian dan segala bentuk kekerasan serta intoleransi untuk menghindari konflik sosial bermasyarakat dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Tak hanya itu, Komunitas Pengemudi Sehati Satu Nusa (PSSN) juga mendukung kebijakan pemerintah bidang transportasi, mendukung pemulihan perekonomian nasional dan mengimbau kepada seluruh pengemudi untuk mematuhi aturan tertib berlalulintas demi keselamatan bersama.

“Pesan penting lainnya adalah agar para pengemudi selalu menjaga keselamatan dalam berkendara. Saling mengingatkan kepada sesama pengemudi, karena kita berjuang di jalanan demi kesejahteraan keluarga, mari kita jaga keselamatan mulai dari pintu rumah sampai kembali lagi kerumah,” terangnya.

Dwi mengutarakan sebagai komunitas yang anggotanya berprofesi sebagai pengemudi kami membutuhkan keamanan yang kondusif. Karena itu kemitraan dengan Polri dan pemerintah sangat penting dilakukan untuk menjaga iklim usaha agar berjalan baik.

"Kita akan bersinergi dengan Polri dan stakeholder lainya dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan kerusakan jalan akibat truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL), tentunya untuk kelancaran angkutan logistik sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian nasional," tutupnya.  (Red)