Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024
     

Jakarta, penaXpose.com | Ketua Umum Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya terkait praktik politik uang (money politik) yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Senin (2/12/2024).

Yayang menilai, dinamika kontestasi politik tahun ini menunjukkan maraknya praktik curang, khususnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Menurut Yayang, salah satu pasangan calon dari kubu nomor urut 3, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, terindikasi melakukan pembagian sembako saat masa kampanye berlangsung. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur pelarangan politik uang dalam tiga kategori: saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

“Money politik adalah tindakan yang sangat merugikan semua pihak dalam kontestasi pilkada. Ini merusak moral generasi muda dan mencederai proses demokrasi. Bawaslu seharusnya lebih tegas dalam memantau pelaksanaan kampanye dan segera bertindak jika menemukan praktik kotor tersebut,” tegas Yayang.

Ia menambahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu harus segera mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar. Yayang juga berharap Bawaslu bekerja lebih ketat dan cepat, terutama jika Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua.

Hasil Hitung Cepat: Belum Ada Pemenang Mutlak

Hasil rekapitulasi cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat pemenangan Pilkada DKI Jakarta, yakni perolehan suara 50%+1. Data hingga Rabu, 27 November 2024, pukul 18.18 WIB, mencatat hasil sebagai berikut:

1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), meraih 40,06% suara.

2. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memperoleh 10,48%.

3. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan 49,46%.

Dengan hasil tersebut, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlanjut ke putaran kedua. Yayang optimistis bahwa pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memiliki peluang besar untuk menang jika praktik politik uang dapat dicegah.

“Jika Bawaslu mampu mengontrol dan menindak tegas pihak-pihak yang curang pada putaran kedua nanti, saya yakin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) akan keluar sebagai pemenang,” ujar Yayang.

Seruan untuk Demokrasi yang Bersih

Sebagai penutup, Yayang Rahmat menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, masyarakat, dan peserta Pilkada, dapat bersama-sama menciptakan proses yang bersih, jujur, dan adil.  (YR/Dn)

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"
     

Jakarta, penaXpose.com - Pencipta lagu "Lapah Usaha", Rusdi Mu, merasa keberatan atas viralnya lagu tersebut yang liriknya telah diubah dengan kalimat tidak pantas dan kurang edukatif oleh seorang konten kreator dengan nama panggung @Bianca. Lagu yang diciptakan Rusdi Mu, dinyanyikan oleh Rumaida, dan diaransemen oleh Tamsanjaya ini telah menjadi perhatian publik setelah muncul dalam versi yang dianggap mencederai nilai-nilai karya aslinya.

Melalui unggahan di akun Facebook-nya, Rusdi Mu menyampaikan somasi kepada @Bianca untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada dirinya, penyanyi, dan aransemennya. Ia memberikan batas waktu selama 1x24 jam bagi konten kreator tersebut sebelum melanjutkan dengan langkah hukum berupa laporan kepada pihak berwajib.

Rusdi Mu menegaskan bahwa karya seni seharusnya dihormati dan digunakan dengan bijak. Pengubahan lirik yang mengandung kalimat kotor, menurutnya, tidak hanya merugikan dirinya sebagai pencipta lagu, tetapi juga mencoreng nilai edukatif yang ingin disampaikan melalui karya tersebut.

"Kami meminta klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada pencipta, vokalis, dan tim produksi lagu ini. Jika tidak ada itikad baik dalam waktu 1x24 jam, kami tidak akan segan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang," ujarnya.

Lagu "Lapah Usaha" yang berasal dari budaya Lampung ini merupakan bagian dari warisan seni daerah yang patut dihargai dan dilestarikan. Dengan adanya permasalahan ini, Rusdi Mu berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menghargai karya seni dan tidak menyalahgunakan karya orang lain untuk tujuan yang tidak baik.

Pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diturunkan. (dn)

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga
     
Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Kabupaten Simalungun, yang kaya akan potensi alam dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kedua era ini meninggalkan jejak berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tunjung, dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Jumat (22/11/2024), mengulas perbedaan mencolok antara kedua kepemimpinan tersebut. 

"Tujuan dari analisis ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun dapat bersikap cerdas dan rasional dalam menilai kinerja pemimpin mereka," ungkap Buyung.

Bupati Simalungun JR Saragih sebelum Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH 

Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Dipertanyakan

Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah tercapai sebesar 96,42% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,19%. Hal ini mencerminkan keberhasilan JR Saragih dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Namun, era ini tidak luput dari kritik. Keterbatasan akses informasi terkait keuangan daerah dan tuduhan penggunaan anggaran yang kurang efisien memunculkan ketidakpercayaan publik. "Meski pendapatan tinggi, transparansi masih menjadi masalah utama yang harus dijawab," kata Buyung.

Era Radiapoh Hasiholan Sinaga: Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Tertinggal

Di bawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Akses informasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan publik meningkat. Selain itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif yang diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan baru muncul. Data keuangan tahun 2024 menunjukkan kendala dalam realisasi belanja daerah. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi program-program pemerintah sering tertunda. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah hambatan tersebut disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Tantangan Keuangan Simalungun: Transparansi dan Efisiensi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi pendapatan yang besar, namun tantangan utamanya adalah menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.

"Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Buyung. Ia menambahkan bahwa evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik terkait efisiensi serta transparansi anggaran.

Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dapat terus berkomitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera, transparan, dan berkelanjutan. Data dalam analisis ini mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Keuangan RI. (S. Hadi Purba)

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online
     

SIMALUNGUN, penaxpose.com – Penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat dalam kasus beking judi online oleh Polda Metro Jaya memunculkan dampak terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie, yang baru menjabat selama 15 bulan, dikenal sebagai sosok yang tegas dan berada di garis terdepan dalam upaya pemberantasan situs-situs judi online yang telah meresahkan masyarakat.

Ketua Projo Simalungun, Resianto Sumbayak, menyatakan keyakinannya bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga merupakan Ketua Umum Projo, adalah pribadi yang tegas dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Terutama dalam hal pemberantasan judi online.

"Saya yakin Pak Budi Arie Setiadi adalah orang yang tegas dan tidak neko-neko. Beliau selalu bertanggung jawab, terutama dalam memberantas judi online. Setahu kami, itu adalah instruksi langsung dari Bapak Jokowi saat masih menjabat sebagai Presiden. Jadi, tuduhan bahwa Pak Budi Arie melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politisasi yang keji. Ini sangat melukai hati anggota Projo di seluruh Indonesia," ucap Resianto.

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas situs-situs judi online.

Projo Simalungun menegaskan bahwa pegawai Komdigi yang menjadi pelindung situs judi online yang ditangkap merupakan pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Mereka meyakini Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tidak terkait dengan jaringan mafia judi online tersebut.

"Projo Simalungun mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan kami berharap agar bandar besar judi online juga segera ditangkap," tegas Resianto.

Sebagai organisasi yang setia pada kepentingan rakyat, Projo sangat menentang segala bentuk penipuan dan penghisapan terhadap rakyat kecil. Projo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan judi online demi masa depan bangsa, keluarga, dan anak-anak Indonesia yang terbebas dari jeratan judi.

(S. Hadi Purba)

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"
     

Jakarta, penaxpose.com - Masih banyaknya permasalahan tata cara dan mekanisme pemilihan RT, RW dan LMK di lapangan yang kurang di pahami masyarakat sehingga menjadi persoalan tersendiri bahkan bisa mengarah kesenjangan dimasyarakat itu sendiri.

Knapa.!. Pasalnya ternyata pemilihan tersebut acap kali menjadi kisruh bahkan bisa mengarah keharmonisan antar warga. Dan ini sering terjadi pada tahapan pemilihan maupun di pemilihanya. Hampir semua terjadi di setiap kelurahan di Jakarta Barat.

"Saya memahami prihal ini sering terjadi di setiap pemilihan RT, RW dan lmk. Tapi, apapun bentuknya, bila terjadi kekisruhan yang pasti Pemerintahan daerah lah yang harus bertanggung jawab, Bidang Pemerintahan-Cq," ungkap Robert, S sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaenisme) Jakarta, Rabu (23/10/2024) di bilangan Mangga Besar Jakarta Barat.

Padahal, katanya, sudah jelas tertuang dalam peraturan Pergub No.22 tahun 2022 tentang RT, RW dan penjelasannya, dan Perda no.5 tahun 2010 tentang LMK dan penjelasannya, tapi kenyataanya masih ada polemik dikalangan Masyarakat terkait itu.

"Berarti Pemko melalui bidang Pemerintahan tidak bekerja secara maksimal karena kurangnya sosialisasi yang sampai kemasyarakat. Dan buktinya carut marut ini masih sering terjadi," tandasnya.

Dia juga meminta pada Pj Gubernur agar mengevaluasi Astpem Pemerintahan Kota Jakarta Barat dan kalau perlu diganti.

"Astapem Kota Jakarta Barat kalau perlu diganti karena tidak becus mengurusi pemilihan RT/RW dan LMK. Ini termasuk pembinaan. Kalau tidak bisa membina ya ganti saja. Dari terjadi gejolak di Masyarakat yang mengakibatkan timbul ketidak harmonisan dikalangan Masyarakat," imbuhnya.

Perlu diketahui, dari pantauan Media dilapangan. Sering terjadinya problematika tata cara pemilihan RT, RW dan LMK dikarenakan, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan pemilihan secara keseluruhan, mekanisme persyaratan bagi calon dan biaya kegiatan pemilihan.

ActualNews/penaxpose/Tim/Red

Memoles Citra di Akhir Masa Jabatan, Pakar dari Stikosa AWS: Jangan Korbankan Masyarakat

Memoles Citra di Akhir Masa Jabatan, Pakar dari Stikosa AWS: Jangan Korbankan Masyarakat
     

Surabaya, penaxpose.com - Kabar politisi sibuk memoles citra positif menjelang akhir masa jabatan menuai pendapat dari Jokhanan Kristiyono, pemerhati komunikasi politik dari Stikosa AWS. Katanya, pemolesan citra dalam politik sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang bingung memahami apa yang terjadi.

"Secara umum, penciptaan narasi positif ini hal yang wajar. Karena politisi berharap dapat menghindari kritik dari lawan politik atau media," ungkapnya di Kampus Stikosa AWS, Kamis (17/10/2024).

Fenomena politisi yang memoles citra positif menjelang akhir masa jabatan, kata Jokhanan, kerap terjadi untuk menjaga atau menciptakan citra positif. 

Dengan cara ini politisi berharap dapat mempertahankan basis pendukung yang sudah ada dan bahkan menarik simpati dari kelompok pemilih baru. Ini penting untuk menjaga pengaruh politik mereka, baik di masa jabatan saat ini maupun di masa depan.

Alasan lain, ini dilakukan untuk membangun legasi. Politisi ingin meninggalkan warisan positif selama menjabat. Dengan mempromosikan pencapaian dan program-program yang berhasil, mereka berharap dapat dikenang sebagai pemimpin yang sukses.

"Bagi politisi yang ingin melanjutkan karir politik, citra positif sangat penting untuk mendapatkan dukungan partai atau masyarakat dalam pemilihan berikutnya. Di sisi lain, citra yang baik dapat membuka peluang bagi politisi untuk mendapatkan posisi strategis di sektor swasta setelah pensiun dari dunia politik," terang Jokhanan yang juga tercatat sebagai Ketua Stikosa AWS ini.

Dalam hal apapun, reputasi selalu menjadi hal yang penting. Kalkulasi sederhana, kata Jokhanan, semakin lemah tingkat popularitas seorang politisi, semakin besar kemungkinan ia akan melakukan upaya ekstra untuk memoles citra. 

Hal lain, situasi politik yang dinamis dan kompetitif juga dapat mendorong politisi untuk lebih agresif dalam mempromosikan diri.

Kebingungan Masyarakat

Ketika reputasi dari politisi menurun, dan saat itu juga dia bekerja keras memoles citra di media berita dan media sosial, sebetulnya yang paling dikorbankan adalah masyarakat.

"Karena mereka akan kesulitan mencari jawaban, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana membedakan antara upaya pemolesan citra yang manipulatif dan yang memang seharusnya. Apalagi jika aksi pemolesan merambah media mainstream," kata Jokhanan. 

Dalam kondisi demikian, ia pun mengingatkan bahwa literasi media selalu dibutuhkan. Apakah tindakan seorang politisi sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan? Jika ada ketidaksesuaian yang signifikan, maka perlu dipertanyakan ketulusan upaya pemolesan citra mereka.

"Jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Cobalah untuk mencari informasi dari berbagai media, termasuk media sosial dan laporan independen. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif," tegas Jokhanan.

Inisiatif ini diperlukan agar masyarakat terbiasa melakukan analisis kritis terhadap sebuah klaim. Setiap klaim yang disampaikan oleh politisi perlu diuji kebenarannya. Periksa data, fakta, dan bukti yang mendukung klaim tersebut. Jangan mudah percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan.

Meski agak berisiko, membaca reaksi publik juga jadi jalan keluar. Bagaimana publik merespons upaya pemolesan citra tersebut? Apakah ada banyak pihak yang meragukan atau bahkan mengkritik? Reaksi publik bisa menjadi indikator yang cukup baik untuk menilai keaslian upaya tersebut.

"Lihatlah jejak rekam seorang politisi. Apakah mereka memiliki sejarah panjang dalam melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang mereka promosikan saat ini? Jejak rekam bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakter dan niat seseorang," tutup Jokhanan.

(Redho)

Aktivis Pro Demokrasi: Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau Gubernur 2024-2029

Aktivis Pro Demokrasi: Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau Gubernur 2024-2029
     

Papua Barat Daya, penaxpose.com  | Aktivis Pro Demokrasi asal Tanah Papua, Dominggus Yable, menekankan pentingnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Menurutnya, pemilihan ini bukan hanya soal ambisi personal atau kelompok tertentu, melainkan menyangkut masa depan tatanan sosial masyarakat di Papua Barat Daya yang harus diperbaiki demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, serta peningkatan kualitas ekonomi rakyat.

"Untuk itu, diperlukan figur yang tepat, tanpa kepentingan pribadi, yang mampu membangun infrastruktur, membenahi suprastruktur, dan memperbaiki kualitas kehidupan ekonomi rakyat Papua Barat Daya," ujar Dominggus Yable.

Ia menambahkan bahwa keputusan PDI Perjuangan mengusung Letnan Jenderal TNI (Purn.) Joppye Onesimus Wayangkau sebagai calon Gubernur dan Ibrahim Wugaje sebagai calon Wakil Gubernur bukanlah kebetulan. "Ini adalah keputusan yang tepat karena mereka adalah putra terbaik asli Papua," tegasnya.

Sebagai informasi, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje telah resmi diumumkan dan menerima rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Dominggus Yable, sebagai aktivis pro demokrasi asal Tanah Papua, menyampaikan apresiasinya. "Tidak ada kata lain selain Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau sebagai Gubernur, dan Ibrahim Wugaje sebagai Wakil Gubernur 2024-2029," ucapnya.

Dominggus juga menekankan bahwa pemilihan ini merupakan momentum terbaik bagi rakyat Papua Barat Daya untuk memilih pemimpin masa depan yang bijak, berintegritas, demokratis, visioner, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

"Dengan hadirnya kedua calon ini, yang diusung oleh PDI Perjuangan, saya yakin mereka adalah solusi terbaik untuk masa depan Papua Barat Daya," pungkasnya.

Sumber: Dominggus Yable (Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua)

SDN IV Made Lamongan Diduga Lakukan Pungli, Kasusnya Dilaporkan ke Polisi

SDN IV Made Lamongan Diduga Lakukan Pungli, Kasusnya Dilaporkan ke Polisi
     

Lamongan, penaxpose.com  | Pasca ramainya pemberitaan tentang adanya pungutan liar yang dilakukan oleh SDN IV Made Lamongan, kini persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum.

Hal tersebut ditenggarai karena pihak sekolah meminta pungutan setiap bulannya kepada para siswanya sebesar Rp 75.000 per bulan.

Bahkan pungutan tersebut terkesan bersifat wajib, meskipun sudah ada keterangan sumbangan, namun faktanya setiap siswa dikenakan biaya Rp 50.000, untuk uang sukarela, Rp 20.000, untuk uang paguyuban dan pembayaran bisaroh Rp 5.000.

Jika siswa tidak membayar iuran besaran kisaran tersebut, maka diharuskan melakukan pelunasan secara double pada bulan berikutnya.

Atas dasar itulah, salah satu wali murid dari siswa SDN IV Made Lamongan ini melaporkan kejadian ini kepada Mapolres Lamongan atas dugaan pungutan liar.

Tidak hanya disitu saja, wali murid yang bernama Baihaki Akbar yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) melaporkan pihak Komite, Kepala Ssekolah, Wali Kelas, dan Ketua Paguyuban karena diduga mereka terlibat dan mengetahui dalam proses pungutan biaya tersebut.

"Jadi ini mutlak perbuatan tindak pidana, kan sudah jelas bahwasanya Sekolah Dasar, apalagi negeri sudah tentu semua pembiayaannya gratis dan ditanggung oleh negara, namun disini mereka sudah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya," tandas Baihaki (25/8) usai membuat laporan di Mapolres Lamongan.

Sementara itu seperti yang diketahui sebelumnya, pihak Kepala Sekolah SDN IV Made Lamongan mengelak jika hal tersebut dikatakan pungli, karena ia berdalih bahwasanya sudah disetujui oleh Bupati Lamongan untuk meminta sejumlah uang tersebut.

Baihaki Akbar juga akan melaporkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMPN 3 Lamongan atas dugaan pungli dengan modus pembelian kain seragam Rp. 1.700.000, uang kegiatan 1 Rp. 1.800.000, dan uang kegiatan 2 Rp. 2.100.000, untuk siswa yang baru masuk kelas 7 SMPN 3 Lamongan, dan uang kegiatan Rp. 1.800.000, untuk kelas 8 dan 9 SMPN 3 Lamongan.

Bukan hanya itu saja, Baihaki Akbar yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia akan segera melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan atas dugaan pencatutan nama instansi APH terkait proyek yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pungkasnya.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)

AMI Siap Geruduk dan Kepung Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Terkait Dugaan Mark Up

AMI Siap Geruduk dan Kepung Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Terkait Dugaan Mark Up
     

Surabaya, penaxpose.com  | Aliansi Madura Indonesia (AMI) sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kontrol, akan menggelar aksi demo besar-besaran di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Gedung Grahadi dan Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Demo besar-besaran Aliansi Madura Indonesia (AMI) akan dilaksanakan pada hari Selasa - Jum'at 27 - 30 Agustus 2024 terkait dugaan Mark Up dengan berbagai modus yang terjadi di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Adapun tuntutan kami diantaranya sebagai berikut:

1. Copot dan Pecat kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

2. Copot dan Pecat Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

3. Meminta PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Segera Mencopot Kepala Dinas dan Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

4. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Untuk Segera Memanggil dan Memeriksa Kepala Dinas dan Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Kami juga akan melaporkan secara resmi kasus dugaan Mark up yang terjadi di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kami juga berkomitmen akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas ke akar-akarnya.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)

Andi Abbas Kambau Dukung Program Ketum Golkar Bahlil Kawal Program Presiden Terpilih Prabowo - Gibran

Andi Abbas Kambau Dukung Program Ketum Golkar Bahlil Kawal Program Presiden Terpilih Prabowo - Gibran
     
Andi Abbas Kambau Relawan Atau Sahabat Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia

Jakarta, penaxpose.com  | Andi Abbas Kambau dukung program Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengawal program Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran, sebagaimana telah dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke XI Partai Golkar resmi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si., sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029, pada Munas XI 2024 di JCC, Jakarta.

Andi Abbas Kambau Relawan Sahabat Bahlil, kepada media, Jumat (23/8/2024), menyampaikan, sebagai pimpinan baru dan gagasan juga baru, saya siap bersama pak Bahlil dalam mendukung program Partai Golkar akan mengawal dan siap menjadi Benteng Partai Golkar pada kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo - Gibran, tegasnya.

Lalu, dibawah perintah langsung Ketua Umum Bahlil akan membuat wadah yang bernama Benteng Partai Golkar untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin akan terjadi nantinya baik di luar Partai Golkar maupun di dalam Partai Golkar.

Andi Abbas Kambau optimis, Bahil Lahadalia dengan segudang prestasi organisasi mampu memimpin Partai Golkar. Bahlil adalah putra asli Indonesia Timur, dia lahir dan besar di Banda, Maluku Utara, lalu setelah dewasa bersama keluarganya pindah Fakfak, Papua Barat, Bahlil lulus di SMEA Yapis Fakfak, lalu melanjutkan pendidikannya ke Jayapura di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay, lulus mendapat gelar Megister, ujarnya.

Ketua Umum Golkar Bahlil memiliki banyak prestasi bahkan Bahlil sudah menjadi Ketua Senat dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), bahkan karir puncaknya, Bendahara Umum PB HMI. Bahlil juga dikenal sebagai pengusaha sukses dan aktif di organisasi HIPMI, kesuksesan puncaknya saat menjalani bisnis di bidang perkebunan, properti, logistik, konstruksi dan pertambangan.

"Bahlil kariernya sukses dalam kewirausahaan semangkin cemerlang saat pelaksanaan Musyawarah Nasional HIPMI terpilih sebagai Ketua HIPMI periode 2015 - 2019," kata Andi yang juga Pengurus HIPMI.

(S.Hadi PURBA/Rel)

Aktivis Pro Demokrasi: Lukas Borsafe Sosok Nasionalis Sejati yang Tepat Pimpin Mimika 2024-2029

Aktivis Pro Demokrasi: Lukas Borsafe Sosok Nasionalis Sejati yang Tepat Pimpin Mimika 2024-2029
     

Mimika, penaxpose.com  | Menurut hemat saya sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua menilai bahwa sosok Lukas Borsafe adalah putra terbaik asli Mimika yang juga Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika, sehingga pantas memimpin Kabupaten Mimika periode 2024-2029. Minggu (18/82024).

Beliau adalah sosok nasionalis sejati yang bisa menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta rakyat terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Beliau mampu membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dan individu lainnya atau sesama anak bangsa.

Selain itu, Lukas Borsafe mampu membangun dan mempererat tali persaudaraan diantara sesama warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan berdemokrasi, dan juga sebagai sosok yang bisa berupaya dalam menghilangkan dan menghapuskan ekstrimisme atau tuntutan yang berlebihan dari suatu warga negara atau masyarakat kepada Pemerintah dengan pendekatan sosial budaya atau secara adat.

Tafsir terhadap setiap sosok pemimpin di daerah masing-masing tentunya berdasarkan pada berbagai macam persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga diperlakukan sosok figur potensial yang mengerti dan memahami hak-hak dasar rakyat diwilayah atau daerah tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena setiap persoalan yang dihadapi di setiap daerah, ada yang sama dan ada pula yang berbeda.

Setiap calon pemimpin tentunya harus diukur kemampuan dan rekam jejaknya, ketika ia selalu berjuang secara aktif di garis rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat pada umumnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Sosok Lukas Borsafe adalah sosok nasionalis sejati sekaligus figur masa depan Kabupaten Mimika yang selalu aktif membela hak-hak dasar masyarakat adat daripada suku-suku asli yang memiliki hak ulayat diwilayah Administrasi Kabupaten Mimika.

Dari sisi kapasitas, kapabilitas dan kemampuan, maka menurut hemat saya bahwa sosok Lukas Borsafe Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika adalah salah satu figur potensial sekaligus putra terbaik Mimika yang menurut saya sangat kompeten untuk memimpin Kabupaten Mimika 2024-2029.

Dari latar belakang sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika, tentunya saya memastikan bahwa beliau adalah sosok nasionalis sejati sekaligus Putra Asli Mimika yang sangat mumpuni. Apalagi beliau adalah salah satu figur yang demokratis dan tegas dalam membela hak-hak dasar Suku Aika pada khususnya dan suku-suku lainnya yang ada di Kabupaten Mimika.

Tentunya kita semua mengetahui bahwa, Kabupaten Mimika adalah salah satu Kabupaten yang berpenghasilan besar untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya PT. Freeport Indonesia, tentu dengan adanya operasi perusahaan tambang terbesar, seperti Freeport diwilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mimika, maka diperlakukan pemimpin di Kabupaten Mimika adalah sosok Pemimpin Putra Asli Mimika yang sudah teruji dan memahami persoalan hak-hak masyarakat adat atau suku-suku yang ada di Kabupaten Mimika sehingga bisa bersinergi.

Kabupaten Mimika adalah salah satu Kabupaten diwilayah Provinsi Papua Tengah, sehingga semua pihak harus mengerti dan memahami, bahwa setiap pemimpin diwilayah Papua, baik Kabupaten maupun Provinsi harus orang asli Papua, karena dijamin dalam ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua, tentunya saya menilai bahwa sosok Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika, Lukas Borsafe adalah sosok Putra Terbaik Asli Mimika sekaligus Nasionalis Sejati yang sangat tepat untuk memimpin Kabupaten Mimika periode 2024-2029.

(YD)

Dana Rehab Dinas PUPR Banyak Bocor, AMI Siapkan Laporan

Dana Rehab Dinas PUPR Banyak Bocor, AMI Siapkan Laporan
     

Surabaya, penaxpose.com  | Penggunaan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jawa Timur menjadi sorotan Aliansi Madura Indonesia (AMI). Diduga Anggaran pemeliharaan sebesar Rp 4 miliar dari APBD 2024 untuk rusunawa terkesan dihamburkan.

Pasalnya, ada dugaan penggunaan dana rehab dari beberapa rusunawa milik Pemprov Jatim di Mark up, seperti yang terjadi di Sier, Jemundo, Sumurwelut dan Gunungsari dengan berbagai modus.

Salah satunya adalah dugaan Mark Up rehab kamar Rusun yang harus mengeluarkan biaya sebesar 1,3 juta hanya untuk pengerjaan 1 hari saja. 

Sedangkan kamar Rusun berukuran standar 24 M² yang seyogyanya bisa dikerjakan oleh 2-3 orang saja, namun ini diduga dikerjakan oleh 8 pekerja hingga menimbulkan pemborosan.

Bahkan tidak hanya disitu saja, AMI juga menemukan fakta mengejutkan atas laporan penggunaan truk pengangkut penertiban Rusunawa Gunungsari yang dalam laporannya menggunakan 46 Truk pengangkut, padahal yang digunakan diduga hanyalah 10 truk saja.

"Itu hanya sebagian kecil contoh dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jawa Timur, nanti kita akan jabarkan satu persatu seluruh persoalan yang terjadi menyangkut masalah ini," tandas Baihaki Akbar selaku ketua umum AMI dalam keterangannya.

Baihaki menambahkan bahwasanya persoalan ini tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut kemaslahatan bersama, dan merupakan sebuah kebobrokan yang sangat buruk.

Untuk itulah, Aliansi Madura Indonesia bakal menggelar aksi secara besar-besaran untuk menyikapi permasalahan ini dan akan segera membuat laporan kepada komisi pemberantasan korupsi.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)

Dukungan Terus Mengalir pada Kaspudin Nor untuk Menjabat Sebagai Dewan Pengawas KPK

Dukungan Terus Mengalir pada Kaspudin Nor untuk Menjabat Sebagai Dewan Pengawas KPK
     


JAKARTA, penaxpose.com - Seleksi Calon Dewas KPK periode 2024-2029 yang diumumkan tanggal 8 Agustus 2024, Panitia telah menyisihkan sebanyak 106 orang peserta dari jumlah 146 pendaftar yang lolos administrasi dan setelah hasil tes tertulis, maka saat ini 40 orang peserta yang lolos tes tertulis untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu profil asesmen dan tes-tes berikutnya, kemudian untuk diajukan ke DPR dan Presiden.

Hal yang menarik dalam seleksi tersebut, juga dukungan dari berbagai pihak terhadap Kaspudin Nor untuk menjadi Dewan Pengawas KPK terus mengalir.

Sebagaimana pendapat sebelumnya dari mantan Hakim Agung RI, Prof. Dr. Amran Suadi yang juga Ketua Muda Kamar Perdata Agama MA. RI, dan Dr. Rahimullah Wakil Rektor Universitas Syatiagama yang juga mantan Sekjend MPR RI mendukung dan yakin dengan rekam jejak dan integritasnya Kaspudin Nor dapat dipercaya dan dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK.

Menurut keduanya, KPK membutuhkan perhatian dan perbaikan kedepan, menjadi lembaga yang kuat dan dipercaya dalam pemberantasan korupsi sehingga dibutuhkan orang-orang berpengalaman dan juga orang yang bersih. Untuk itu, Kaspudin Nor, menurut beliau adalah sosok yang sederhana ini adalah orang yang tepat menduduki jabatan Dewan Pengawas KPK, karena selain berpengalaman juga sosok yang bersih dan dipercaya. 

Selain dukungan dari kalangan akademisi dan tokoh penting dari mantan pejabat negara yang mendukung Kaspudin Nor, kali ini juga dukungan dari kalangan masyarakat, yaitu Iskandar Halim, SH. MH., Dewan Pembina Yayasan Masjid Ar-Rahman Bidang Pendidikan yang juga Sekretaris PERSADI DKI Jakarta dan selaku Praktisi Hukum, menyatakan.

"Dukungannya saya kepada Kaspudin Nor sebagai Dewan Pengawas KPK dengan alasan bahwa, Kaspudin Nor adalah sosok yang mumpuni dengan pengalaman yang cukup matang didunia penegakan hukum dan juga aktifis anti korupsi, karena rekam jejaknya yang lengkap, yaitu dalam ilmu hukum, Kaspudin tidak di ragukan lagi, selain sebagai Advokat Senior juga akademisi, tentu sangat memahami, baik teori dan praktek dalam bidang hukum dan penegakan hukum".

Iskandar menambahkan,  "Selain itu juga Kaspudin Nor pernah dipercaya negara sebagai Komisioner Kejaksaan RI yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan terhadap kinerja dan prilaku Aparat Penegak Hukum Kejaksaan dan Pegawai Kejaksaan adalah sangat mendukung. Apalagi saat ini oleh Lembaga Advokat,  Kaspudin Nor juga dipercaya sebagai Pengawas Advokat Peradi dan selaku Dewan Kehormatan Ikadin terkait masalah profesional dan prilaku advokat yang terkait bidang etiik dan juga pengajar calon para advokat, serta aktifis anti korupsi. Maka saya optimis, Kaspudin adalah salah satu orang yang akan dipilih nantinya sebagai Dewan Pengawas KPK," tegas Iskandar meyakini.

Selain rekam jejak sebagaimana tersebut, Kaspudin Nor dipercaya oleh lembaga ormas maupun lembaga lainnya, juga lembaga keagamaan, yaitu di Lembaga Majelis Ulama Indonesia, Kaspudin Nor dipercaya sebagai Pengurus, sebagai Wakil Sekretaris di Komisi Hukum dan Hak Azasi Manusia. Hĥal ini adalah bukti Kaspudin memiliki rekam jejak dan dedikasi yang tinggi di masyarakat.

Sementara itu di lain tempat, Ketua Dewan Pengawas Umum BPPKB Banten Ambu Shanti Sanjaya memberikan apresiasi dan mendukung agar Kaspudin Nor dipercaya sebagai Dewan Pengawas KPK.

"Saya sangat bangga dan bahagia atas lolosnya Kaspudin Nor pada ujian tertulis mengikuti seleksi calon dewan pengawas KPK," ucap Ambu Shanti penuh semangat. 

Menurutnya, Kaspudin Nor juga sesungguhnya adalah keluarga besar dari organisasi BPPKB Banten, "Menurut saya beliau adalah sosok yang dapat dipercaya, berjiwa tenang, sederhana, merakyat, dan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik. Beliau bisa dikatakan salah satu putra terbaik bangsa yang bisa ditauladani, untuk itu saya selaku Ketua Pengawas Umum BPPKB Banten sangat mengapresiasi dan mendukung penuh agar Kaspudin Nor dipercaya sebagai salah satunya Dewan Pengawas KPK", ujar Ambu Shanti yakin.

Ambu Shanti Sanjaya menambahkan, "Saya yakin dengan bergabungnya Kaspudin sebagai Dewan Pengawas di KPK, maka KPK nantinya akan menjadi lebih baik lagi sebagai lembaga yang mampu memberantas korupsi di Indonesia", tegas Ambu Shanty penuh harap.

(Pray)

Sosok Akademisi dan Advokat Senior, Kaspudin Nor Lulus Tes Tertulis Calon Dewan Pengawas KPK RI, Dukungan Terus Mengalir

Sosok Akademisi dan Advokat Senior, Kaspudin Nor Lulus Tes Tertulis Calon Dewan Pengawas KPK RI, Dukungan Terus Mengalir
     

JAKARTA, penaxpose.com  | Kaspudin Nor, yang saat ini menjabat sebagai Pengawas PERADI dan merupakan mantan anggota Komisi Kejaksaan RI, berhasil lulus dalam tes tertulis calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Panitia Seleksi calon Dewan Pengawas KPK hari ini (8/8/2024), 

Kaspudin Nor mantan Komisioner Komisi Kejaksaan RI yang juga Akademisi dan Advokat Senior adalah salah satu dari sejumlah kandidat yang berhasil melewati tahap tes tertulis, yang merupakan bagian dari proses seleksi yang ketat untuk mengisi posisi di Dewan Pengawas KPK.

Dalam wawancara terpisah, Dr. Rahimullah, SH,, M.Si., mantan Sekretaris Jenderal MPR RI dan Wakil Rektor Universitas Satyagama memberikan testimoni positif mengenai Kaspudin Nor. 

Dr. Rahimullah yang telah lama mengenal Kaspudin Nor, mulai dari masa mereka sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Satyagama sebelum tahun 2000-an, hingga saat Kaspudin Nor menempuh pendidikan dan lulus Magister Ilmu Pemerintahan dan kini sebentar lagi menyelesaikan program S3 nya. 

Rahimullah mengungkapkan pandangannya tentang integritas dan kualitas Kaspudin Nor.

"Saya mengenal Kaspudin Nor, sejak Kaspudin masih sangat muda dan saya melihat sosok yang memiliki integritas tinggi dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ia selalu berpikir lebih dulu sebelum berbicara dan selalu berpikir positif. Kaspudin Nor adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Ia tidak suka berbohong dan memiliki semangat kerja yang tinggi serta berani menjunjung kebenaran," ujar Dr. Rahimullah.

Masih ditambahkan, menurut Dr. Rahimullah, sosok Kaspudin sangat unik dan komplit, boleh dibilang tokoh masyarakat dan aktif di berbagai organisasi masyarakat. Untuk itu Kaspudin memiliki pengalamannya lengkap di bidang hukum, selain Dosen juga Advokat Senior yang saya ketahui Kaspudin juga sosok yang santun, mempunyai pengalaman dibidang Leadership dan Pengawasan, yaitu Komisioner Komisi Kejaksaan, Pengawas dan Dewan Kehormatan Advokat, dan dipercaya oleh Majelis Ulama Indonesia di Komisi Hukum dan Hak Azasi Manusia, semua terkait masalah penegakan hukum etika dan agama.

Menurut saya, kata Dr. Rahimullah, "Kehadiran Kaspudin Nor sebagai Calon Dewan Pengawas KPK sangat tepat dan mempunyai harapan positif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih baik lagi, karena rekam jejak Kaspudin yang lengkap dan solid dalam hal pengawasan hukum dan etika profesi dan kinerja Aparat Penegak Hukum tidak diragukan. 

"Saya berharap Kaspudin bisa duduk sebagai Dewan Pengawas KPK," kata Dr. Rahimullah dengan penuh keyakinan mengakhiri komentarnya. 

(Pray)

Aktif Membela Hak Masyarakat Adat, Aktivis Pro Demokrasi Dukung Ketua LMA Suku Aika Mimika, Lukas Borsafe Calon Bupati Mimika 2024-2029

Aktif Membela Hak Masyarakat Adat, Aktivis Pro Demokrasi Dukung Ketua LMA Suku Aika Mimika, Lukas Borsafe Calon Bupati Mimika 2024-2029
     

Mimika, penaxpose.com | Tafsir terhadap setiap sosok pemimpin didaerah masing-masing tentunya berdasarkan pada berbagai macam persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga diperlukan sosok figur potensial yang mengerti dan memahami hak-hak dasar rakyat diwilayah atau daerah tertentu, karena setiap persoalan yang dihadapi disetiap daerah, ada yang sama dan ada pula yang berbeda.

Setiap calon pemimpin tentunya harus diukur kemampuan dan rekam jejaknya ketika ia selalu berjuang secara aktif di garis rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat pada umumnya, khususnya di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Sosok Bapak Lukas Borsafe adalah sosok figur masa depan Kabupaten Mimika yang selalu aktif untuk membela hak-hak masyarakat adat daripada suku-suku asli yang memiliki hak ulayat diwilayah Administrasi Kabupaten Mimika.

Dari sisi kapasitas, kapabilitas dan kemampuan, maka menurut hemat saya bahwa sosok Bapak Lukas Borsafe Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika adalah salah satu figur potensial, sekaligus Putra Terbaik Mimika, yang menurut saya sangat kompeten untuk memimpin Kabupaten Mimika 2024-2029.

Dari latar belakang sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika, tentunya saya memastikan bahwa beliau adalah sosok Putra Asli Mimika yang sangat mumpuni. Apalagi beliau adalah salah satu figur yang demokratis dan tegas dalam membela hak-hak dasar Suku Aika pada khususnya, dan suku-suku lainnya yang ada di Kabupaten Mimika.

Tentunya kita semua mengetahui bahwa, Kabupaten Mimika adalah salah satu Kabupaten yang berpenghasilan besar untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya PT. Freeport Indonesia. 

Tentu dengan adanya operasi perusahaan tambang terbesar, seperti Freeport diwilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mimika, maka diperlukan pemimpin Putra Asli Mimika yang sudah teruji dan memahami persoalan hak-hak masyarakat adat suku-suku yang ada di Kabupaten Mimika dan bisa bersinergi.

Kabupaten Mimika adalah salah satu Kabupaten diwilayah Provinsi Papua Tengah, sehingga semua pihak harus mengerti dan memahami bahwa setiap pemimpin diwilayah Papua, baik Kabupaten maupun Provinsi harus orang asli Papua, karena dijamin dalam ketentuan Uudang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua, tentunya saya menilai bahwa sosok Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Aika Mimika, Bapak Lukas Borsafe adalah sosok Putra Terbaik dan Putra Asli Mimika yang sangat tepat untuk memimpin Kabupaten Mimika periode 2024-2029.

(D. Yable)

Aktivis Pro Demokrasi: Lukas Borsafe Figur Potensial yang Tepat untuk Memimpin Mimika 2024-2029

Aktivis Pro Demokrasi: Lukas Borsafe Figur Potensial yang Tepat untuk Memimpin Mimika 2024-2029
     

Mimika, penaxpose.com | Menyambut Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar secara serentak pada November 2024 mendatang, tentunya setiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dalam konteks Demokrasi, yaitu memilih dan dipilih, sebagaimana proses demokrasi dapat dilakukan tidak terlepas daripada koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia tentunya bertujuan untuk membuka partisipasi rakyat secara aktif dan utuh untuk memilih calon-calon Pemimpin Daerah yang berkualitas, berwibawa, berintegritas, demokratis, jujur, amanah dan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat agar lebih baik," ujar Dominggus Yable Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua.

Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Secara khusus di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tentunya tidak terlepas daripada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai Jaminan atas Hak-hak Dasar Orang Asli Papua, salahsatunya adalah hak politik," ujar Yable.

Sehingga di Mimika tidak krisis Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk memimpin Kabupaten Mimika lebih baik dan maju, salahsatunya adalah sosok Bapak Lukas Borsafe. Salah satu figur terbaik Mimika yang pantas dan patut diusung oleh Partai Politik untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Mimika 2024-2029," papar Dominggus.

Sosok Bapak Lukas Borsafe, menurut hemat saya sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua menilai bahwa, Beliau adalah sosok yang cerdas, jujur, berani, tegas, berkompeten dan mumpuni untuk memimpin Kabupaten Mimika lebih baik dan maju," ucap Dominggus Yable Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua.

Yang saya menilai juga dari sosok Bapak Lukas Borsafe Calon Bupati Kabupaten Mimika 2024-2029, beliau adalah sosok yang cerdas, mengerti dan memahami persoalan dasar rakyat Kabupaten Mimika, bertekad memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Kabupaten Mimika, sangat peka terhadap persoalan Sosial Kemanusiaan, maka pantas dan sangat tepat di dukung Sebagai Calon Bupati Kabupaten Mimika 2024-2029," tambah Yable.

Memperbaiki kualitas hidup rakyat Kabupaten Mimika diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen, tegas, cerdas, demokratis, berjiwa nasionalisme tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan status sosial apapun. Sehingga tipikal pemimpin seperti yang saya maksudkan diatas tentunya ada dalam diri seorang Bapak Lukas Borsafe, Calon Bupati Kabupaten Mimika 2024-2029," pungkas Dominggus Yable, Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua.

(D. Yable)

Hukum Baru di Surabaya, Bunuh Orang Tak Dipenjara, AMI Dorong Kejaksaan Ajukan Kasasi

Hukum Baru di Surabaya, Bunuh Orang Tak Dipenjara, AMI Dorong Kejaksaan Ajukan Kasasi
     

Surabaya, penaxpose.com  | Usai menggelar aksi secara besar-besaran di Pengadilan Negeri Surabaya, kali ini Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi Kejaksaan Negeri Surabaya, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap para Penegak Hukum, agar segera melakukan kasasi terhadap kasus bebasnya Ronal Tannur.

Hal tersebut AMI lakukan karena pasca demo kemarin, ditemukan banyak kejanggalan, hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri SSurabayal, Dadi Rachmadi saat menemui perwakilan massa aksi.

Dari hasil audensi tersebut, ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebelum putusan dijatuhkan, ia betul-betul mengetahui kalau Ronal bakalan dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim. 

Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar sangat geram mendengar jawaban tersebut, dan mengatakan bahwasanya Pangadilan Negeri Surabaya secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat luas, bahwasanya menghilangkan nyawa seseorang tidak perlu dihukum penjara.

Bahkan ia secara terang-terangan, menjabarkan bahwasanya tiga oknum Majelis Hakim yang menangani kasus Ronal diduga mendapatkan asupan banyak uang, hingga tidak memperdulikan asas keadilan dan perikemanusiaan.

"Ini sudah menjadi perbincangan luas, bahwasanya hukum bisa dibeli, namun untuk kasus yang menimpa Dini kali ini sungguh menarik, dan bakalan menjadi pembelajaran, khususnya bagi warga Surabaya untuk bebas membunuh seseorang tanpa ada rasa takut dihukum," tandas Baihaki (31/6).

Untuk mengawal kasus tiga oknum Hakim tersebut, AMI datangi Kejaksaan Negeri Surabaya untuk segera melakukan kasasi atas bebasnya Ronal yang telah membunuh kekasihnya sendiri tersebut.

Ia juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Surabaya untuk segera melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan ketiga oknum Hakim tersebut, karena telah menimbulkan kegaduhan dan kericuhan.

Sementara dalam kesempatan pertemuan tersebut, Aliansi Madura Indonesia ditemui langsung oleh Putu Arya Wibisana selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, ia menjelaskan bahwasanya akan segera melakukan proses Kasasi.

"Jadi memang betul, dalam perkara ini ada yang mengganjal, untuk itu kami masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melihat memori kasasi, hal tersebut sebagai acuan kami untuk nantinya mengajukan kasasi," tandas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya.

Seperti yang diketahui, pihak Pengadilan Negeri Surabaya masih belum mengirimkan salinan putusan pengadilan atas vonis bebasnya Ronal, padahal pihak Kejaksaan sudah memintanya sejak tanggal 21 Juli, namun pada faktanya surat tersebut belum diterima oleh pihak Kejaksaan.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)

Diberi Pertanyaan dari AMI Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Tak Mampu Berkutik

Diberi Pertanyaan dari AMI Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Tak Mampu Berkutik
     

Surabaya, penaxpose.com  | Upaya bentuk kekecewaan dan kepedulian dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) terhadap putusan hakim yang telah membebaskan Ronald atas dakwaan pembunuhan Dini Sera dibuktikan dengan menggerakkan ratusan massa untuk mengepung kantor Pangadilan Negeri Surabaya.

Tidak hanya disitu saja, bahkan massa sempat hendak menggembok pintu masuk sebagai bentuk luapan emosi, karena Ketua Pengadilan tidak kunjung datang untuk menemui massa aksi.

Seperti yang diketahui, AMI bersama beberapa elemen organisasi meminta agar ketiga oknum Hakim yang telah membebaskan Ronald segera dipecat, karena telah mencederai supremasi hukum, dan ada kepentingan secara pribadi.

Baihaki Akbar selaku Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) yang sekaligus selaku Koordinator Aksi mengungkapkan, bahwasanya ini merupakan preseden buruk bagi Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana seorang pembunuh bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukuman.

"Jika ini dibiarkan, maka akan memicu angka kejahatan semakin meningkat, yakni orang akan banyak menjadi pembunuh, kan ujung-ujungnya tidak dihukum, maka mari tegakkan hukum seadil-adilnya," teriaknya dalam orasi.

Ia juga menambahkan, bahwasanya Pengadilan Negeri Surabaya secara tidak langsung tidak mempercayai kinerja kepolisian, yang mulai awal menangani kasus ini hingga mengumpulkan berbagai barang bukti.

Sementara itu, ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dadi Rachmadi yang menemui perwakilan massa aksi tidak mampu memberikan jawaban saat ditanya oleh Ketua Umum AMI untuk menjabarkan kasus pemukulan dan pembunuhan secara akademik.

"Saya tidak bisa mengomentari putusan hakim, karena itu menyalahi kode etik, untuk putusan bebas tersebut saya mengetahui, kan saya disini saya sebagai Ketua," terang Dadi ketua PN Surabaya.

Tentunya jawaban tersebut sontak membuat perwakilan massa aksi segera keluar dari ruangan audensi, mereka mengaku sangat kecewa atas jawaban tersebut, dan terbukti bahwasanya hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang, dan melanjutkan aksinya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)

Kepala Suku Muyu Dukung Drs. Xaverius Songmen untuk Pimpin Boven Digoel 2024-2029

Kepala Suku Muyu Dukung Drs. Xaverius Songmen untuk Pimpin Boven Digoel 2024-2029
     

Boven Digoel, penaxpose.com  | Berdasarkan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Masyarakat Adat Suku Muyu, Bapak Yohanis Kewerot, S.Sos., di Tanah Merah pada 08 April 2024 untuk mendukung Bapak Drs. Xaverius T. Songmen, MM., sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2024-2029.

Dengan visi Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, Bapak Drs. Xaverius T. Songmen, MM., bahwa "Memimpin dengan Keteladanan Bersama Rakyat Menuju Boven Digoel yang Teratur dan Sejahtera" tentunya sangat didukung dan diharapkan oleh Masyarakat Adat Suku Muyu, agar Boven Digoel lebih baik dan maju kedepan.

Tentunya alasan Ketua Masyarakat Adat Suku Muyu mendukung Bapak Drs. Xaverius Songmen, MM., sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, karena menurutnya, Beliau adalah sosok yang memiliki kapasitas dan acceptabilitas, popularitas, elektabilitas, potensi, kredibilitas dan juga sebagai salah satu Figur Senior yang pernah menduduki jabatan di legislatif, dan keunggulan-keunggulan lainnya yang dimiliki, sehingga dianggap sangat tepat memimpin Kabupaten Boven Digoel periode 2024-2029.

Dengan adanya visi bahwa, Membangun Masyarakat Boven Digoel yang CERDAS, BERIMAN,  PRODUKTIF, MANDIRI, SEJAHTERA dan BERKEADILAN DALAM KEBERSAMAAN itu sangat tepat.


Selain itu, misi Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Bapak Xaverius T. Songmen, MM., untuk membangun Boven Digoel di bidang Infrastruktur Dasar, Bidang Ekonomi Kerakyatan, Bidang Sosial Budaya dan dalam kebersamaan menuju sebuah komunitas yang mempunyai kreatifitas, produktivitas, etos kerja membangun, niat ingin maju dan mandiri berbasis egaliter dalam nuansa damai solider dan taat akan Tuhan.

Selain itu, membentuk keluarga yang sehat dan berpendidikan, serta masyarakat lokal yang eksis dalam kehidupan menuju atmosfir kesejahteraan, membentuk aparatur pemerintahan yang berkualitas, bersih, jujur, akuntabel, dedikatif, berwibawa dan mempunyai loyalitas terhadap Pemerintahan Daerah, dalam koridor taat hukum dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun sinergitas hubungan yang persuasife antar Pemerintah Lokal dan Stakeholder (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan dunia usaha antar Pemerintah Lokal sesama kabupaten di Papua, antar Pemerintah Lokal dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Pusat serta membangun fasilitas kawasan luar biasa di Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan perbatasan dan kawasan terisolir untuk menciptakan aksesibilitas dan peluang tumbuh cepat dan memfasilitasi gerakan membangun Masyarakat Boven Digoel melalui sektor unggulan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Boven Digoel, sebagaimana yang diamanatkan oleh otonomi khusus.

Berdasarkan ringkasan Visi dan Misi yang diuraikan diatas, tentunya dianggap sangat tepat, sehingga Ketua Masyarakat Adat Suku Muyu mendukung Bapak Xaverius T. Songmen sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2024-2029.

(Dominggus Yable)

Spekulasi Inisial 'T': Publik Tunggu Keberanian Benny Ramdhani Ungkap Identitas Bos Judi Online

Spekulasi Inisial 'T': Publik Tunggu Keberanian Benny Ramdhani Ungkap Identitas Bos Judi Online
     

Jakarta, penaxpose.com  | Judi online di Indonesia telah menjadi masalah besar bagi masyarakat. Meskipun Satgas Judi Online yang dibentuk oleh Presiden dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto sudah berjalan, hasil signifikan dalam pemberantasan judi online belum terlihat. Banyak iklan judi masih bertebaran di dunia maya, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan belum optimal.

CWIG (Cerdas Waspada Investasi Global) mendesak Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani yang dikenal dengan sebutan "BRANI", untuk mengungkap identitas dari inisial "T" yang disebutnya saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Komunitas Pekerja Migran di Medan pada Selasa, 16 Juli 2024.

Pernyataan Benny Ramdhani memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya inisial "T" tersebut. Logikanya, jika Benny Ramdhani berani menyebut inisial "T", berarti ia sudah mengantongi identitas orang tersebut. Henry, perwakilan dari CWIG menantang Benny Ramdhani untuk mengungkap identitas "T" dihadapan Bareskrim Polri.

Menkominfo Budi Arie juga memberikan pernyataan yang menarik. Saat ditanya oleh wartawan, ia enggan berspekulasi dan menegaskan bahwa inisial "T" bisa merujuk pada banyak orang. Ketika ditanya apakah "T" adalah Tommy Soeharto, Budi Arie dengan tegas menjawab tidak.

Pernyataan Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit cenderung berbeda. Keduanya menegaskan bahwa mereka tidak tahu siapa inisial "T" dan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Benny Ramdhani.

"Kalau tidak tahu, lebih baik kita bilang tidak tahu," tegas Henry. []