Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024
     

Jakarta, penaXpose.com | Ketua Umum Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya terkait praktik politik uang (money politik) yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Senin (2/12/2024).

Yayang menilai, dinamika kontestasi politik tahun ini menunjukkan maraknya praktik curang, khususnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Menurut Yayang, salah satu pasangan calon dari kubu nomor urut 3, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, terindikasi melakukan pembagian sembako saat masa kampanye berlangsung. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur pelarangan politik uang dalam tiga kategori: saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

“Money politik adalah tindakan yang sangat merugikan semua pihak dalam kontestasi pilkada. Ini merusak moral generasi muda dan mencederai proses demokrasi. Bawaslu seharusnya lebih tegas dalam memantau pelaksanaan kampanye dan segera bertindak jika menemukan praktik kotor tersebut,” tegas Yayang.

Ia menambahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu harus segera mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar. Yayang juga berharap Bawaslu bekerja lebih ketat dan cepat, terutama jika Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua.

Hasil Hitung Cepat: Belum Ada Pemenang Mutlak

Hasil rekapitulasi cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat pemenangan Pilkada DKI Jakarta, yakni perolehan suara 50%+1. Data hingga Rabu, 27 November 2024, pukul 18.18 WIB, mencatat hasil sebagai berikut:

1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), meraih 40,06% suara.

2. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memperoleh 10,48%.

3. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan 49,46%.

Dengan hasil tersebut, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlanjut ke putaran kedua. Yayang optimistis bahwa pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memiliki peluang besar untuk menang jika praktik politik uang dapat dicegah.

“Jika Bawaslu mampu mengontrol dan menindak tegas pihak-pihak yang curang pada putaran kedua nanti, saya yakin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) akan keluar sebagai pemenang,” ujar Yayang.

Seruan untuk Demokrasi yang Bersih

Sebagai penutup, Yayang Rahmat menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, masyarakat, dan peserta Pilkada, dapat bersama-sama menciptakan proses yang bersih, jujur, dan adil.  (YR/Dn)

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"
     

Jakarta, penaXpose.com - Pencipta lagu "Lapah Usaha", Rusdi Mu, merasa keberatan atas viralnya lagu tersebut yang liriknya telah diubah dengan kalimat tidak pantas dan kurang edukatif oleh seorang konten kreator dengan nama panggung @Bianca. Lagu yang diciptakan Rusdi Mu, dinyanyikan oleh Rumaida, dan diaransemen oleh Tamsanjaya ini telah menjadi perhatian publik setelah muncul dalam versi yang dianggap mencederai nilai-nilai karya aslinya.

Melalui unggahan di akun Facebook-nya, Rusdi Mu menyampaikan somasi kepada @Bianca untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada dirinya, penyanyi, dan aransemennya. Ia memberikan batas waktu selama 1x24 jam bagi konten kreator tersebut sebelum melanjutkan dengan langkah hukum berupa laporan kepada pihak berwajib.

Rusdi Mu menegaskan bahwa karya seni seharusnya dihormati dan digunakan dengan bijak. Pengubahan lirik yang mengandung kalimat kotor, menurutnya, tidak hanya merugikan dirinya sebagai pencipta lagu, tetapi juga mencoreng nilai edukatif yang ingin disampaikan melalui karya tersebut.

"Kami meminta klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada pencipta, vokalis, dan tim produksi lagu ini. Jika tidak ada itikad baik dalam waktu 1x24 jam, kami tidak akan segan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang," ujarnya.

Lagu "Lapah Usaha" yang berasal dari budaya Lampung ini merupakan bagian dari warisan seni daerah yang patut dihargai dan dilestarikan. Dengan adanya permasalahan ini, Rusdi Mu berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menghargai karya seni dan tidak menyalahgunakan karya orang lain untuk tujuan yang tidak baik.

Pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diturunkan. (dn)

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga
     
Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Kabupaten Simalungun, yang kaya akan potensi alam dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kedua era ini meninggalkan jejak berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tunjung, dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Jumat (22/11/2024), mengulas perbedaan mencolok antara kedua kepemimpinan tersebut. 

"Tujuan dari analisis ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun dapat bersikap cerdas dan rasional dalam menilai kinerja pemimpin mereka," ungkap Buyung.

Bupati Simalungun JR Saragih sebelum Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH 

Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Dipertanyakan

Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah tercapai sebesar 96,42% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,19%. Hal ini mencerminkan keberhasilan JR Saragih dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Namun, era ini tidak luput dari kritik. Keterbatasan akses informasi terkait keuangan daerah dan tuduhan penggunaan anggaran yang kurang efisien memunculkan ketidakpercayaan publik. "Meski pendapatan tinggi, transparansi masih menjadi masalah utama yang harus dijawab," kata Buyung.

Era Radiapoh Hasiholan Sinaga: Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Tertinggal

Di bawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Akses informasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan publik meningkat. Selain itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif yang diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan baru muncul. Data keuangan tahun 2024 menunjukkan kendala dalam realisasi belanja daerah. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi program-program pemerintah sering tertunda. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah hambatan tersebut disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Tantangan Keuangan Simalungun: Transparansi dan Efisiensi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi pendapatan yang besar, namun tantangan utamanya adalah menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.

"Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Buyung. Ia menambahkan bahwa evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik terkait efisiensi serta transparansi anggaran.

Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dapat terus berkomitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera, transparan, dan berkelanjutan. Data dalam analisis ini mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Keuangan RI. (S. Hadi Purba)

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online
     

SIMALUNGUN, penaxpose.com – Penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat dalam kasus beking judi online oleh Polda Metro Jaya memunculkan dampak terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie, yang baru menjabat selama 15 bulan, dikenal sebagai sosok yang tegas dan berada di garis terdepan dalam upaya pemberantasan situs-situs judi online yang telah meresahkan masyarakat.

Ketua Projo Simalungun, Resianto Sumbayak, menyatakan keyakinannya bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga merupakan Ketua Umum Projo, adalah pribadi yang tegas dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Terutama dalam hal pemberantasan judi online.

"Saya yakin Pak Budi Arie Setiadi adalah orang yang tegas dan tidak neko-neko. Beliau selalu bertanggung jawab, terutama dalam memberantas judi online. Setahu kami, itu adalah instruksi langsung dari Bapak Jokowi saat masih menjabat sebagai Presiden. Jadi, tuduhan bahwa Pak Budi Arie melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politisasi yang keji. Ini sangat melukai hati anggota Projo di seluruh Indonesia," ucap Resianto.

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas situs-situs judi online.

Projo Simalungun menegaskan bahwa pegawai Komdigi yang menjadi pelindung situs judi online yang ditangkap merupakan pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Mereka meyakini Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tidak terkait dengan jaringan mafia judi online tersebut.

"Projo Simalungun mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan kami berharap agar bandar besar judi online juga segera ditangkap," tegas Resianto.

Sebagai organisasi yang setia pada kepentingan rakyat, Projo sangat menentang segala bentuk penipuan dan penghisapan terhadap rakyat kecil. Projo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan judi online demi masa depan bangsa, keluarga, dan anak-anak Indonesia yang terbebas dari jeratan judi.

(S. Hadi Purba)

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"
     

Jakarta, penaxpose.com - Masih banyaknya permasalahan tata cara dan mekanisme pemilihan RT, RW dan LMK di lapangan yang kurang di pahami masyarakat sehingga menjadi persoalan tersendiri bahkan bisa mengarah kesenjangan dimasyarakat itu sendiri.

Knapa.!. Pasalnya ternyata pemilihan tersebut acap kali menjadi kisruh bahkan bisa mengarah keharmonisan antar warga. Dan ini sering terjadi pada tahapan pemilihan maupun di pemilihanya. Hampir semua terjadi di setiap kelurahan di Jakarta Barat.

"Saya memahami prihal ini sering terjadi di setiap pemilihan RT, RW dan lmk. Tapi, apapun bentuknya, bila terjadi kekisruhan yang pasti Pemerintahan daerah lah yang harus bertanggung jawab, Bidang Pemerintahan-Cq," ungkap Robert, S sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaenisme) Jakarta, Rabu (23/10/2024) di bilangan Mangga Besar Jakarta Barat.

Padahal, katanya, sudah jelas tertuang dalam peraturan Pergub No.22 tahun 2022 tentang RT, RW dan penjelasannya, dan Perda no.5 tahun 2010 tentang LMK dan penjelasannya, tapi kenyataanya masih ada polemik dikalangan Masyarakat terkait itu.

"Berarti Pemko melalui bidang Pemerintahan tidak bekerja secara maksimal karena kurangnya sosialisasi yang sampai kemasyarakat. Dan buktinya carut marut ini masih sering terjadi," tandasnya.

Dia juga meminta pada Pj Gubernur agar mengevaluasi Astpem Pemerintahan Kota Jakarta Barat dan kalau perlu diganti.

"Astapem Kota Jakarta Barat kalau perlu diganti karena tidak becus mengurusi pemilihan RT/RW dan LMK. Ini termasuk pembinaan. Kalau tidak bisa membina ya ganti saja. Dari terjadi gejolak di Masyarakat yang mengakibatkan timbul ketidak harmonisan dikalangan Masyarakat," imbuhnya.

Perlu diketahui, dari pantauan Media dilapangan. Sering terjadinya problematika tata cara pemilihan RT, RW dan LMK dikarenakan, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan pemilihan secara keseluruhan, mekanisme persyaratan bagi calon dan biaya kegiatan pemilihan.

ActualNews/penaxpose/Tim/Red

Memoles Citra di Akhir Masa Jabatan, Pakar dari Stikosa AWS: Jangan Korbankan Masyarakat

Memoles Citra di Akhir Masa Jabatan, Pakar dari Stikosa AWS: Jangan Korbankan Masyarakat
     

Surabaya, penaxpose.com - Kabar politisi sibuk memoles citra positif menjelang akhir masa jabatan menuai pendapat dari Jokhanan Kristiyono, pemerhati komunikasi politik dari Stikosa AWS. Katanya, pemolesan citra dalam politik sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang bingung memahami apa yang terjadi.

"Secara umum, penciptaan narasi positif ini hal yang wajar. Karena politisi berharap dapat menghindari kritik dari lawan politik atau media," ungkapnya di Kampus Stikosa AWS, Kamis (17/10/2024).

Fenomena politisi yang memoles citra positif menjelang akhir masa jabatan, kata Jokhanan, kerap terjadi untuk menjaga atau menciptakan citra positif. 

Dengan cara ini politisi berharap dapat mempertahankan basis pendukung yang sudah ada dan bahkan menarik simpati dari kelompok pemilih baru. Ini penting untuk menjaga pengaruh politik mereka, baik di masa jabatan saat ini maupun di masa depan.

Alasan lain, ini dilakukan untuk membangun legasi. Politisi ingin meninggalkan warisan positif selama menjabat. Dengan mempromosikan pencapaian dan program-program yang berhasil, mereka berharap dapat dikenang sebagai pemimpin yang sukses.

"Bagi politisi yang ingin melanjutkan karir politik, citra positif sangat penting untuk mendapatkan dukungan partai atau masyarakat dalam pemilihan berikutnya. Di sisi lain, citra yang baik dapat membuka peluang bagi politisi untuk mendapatkan posisi strategis di sektor swasta setelah pensiun dari dunia politik," terang Jokhanan yang juga tercatat sebagai Ketua Stikosa AWS ini.

Dalam hal apapun, reputasi selalu menjadi hal yang penting. Kalkulasi sederhana, kata Jokhanan, semakin lemah tingkat popularitas seorang politisi, semakin besar kemungkinan ia akan melakukan upaya ekstra untuk memoles citra. 

Hal lain, situasi politik yang dinamis dan kompetitif juga dapat mendorong politisi untuk lebih agresif dalam mempromosikan diri.

Kebingungan Masyarakat

Ketika reputasi dari politisi menurun, dan saat itu juga dia bekerja keras memoles citra di media berita dan media sosial, sebetulnya yang paling dikorbankan adalah masyarakat.

"Karena mereka akan kesulitan mencari jawaban, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana membedakan antara upaya pemolesan citra yang manipulatif dan yang memang seharusnya. Apalagi jika aksi pemolesan merambah media mainstream," kata Jokhanan. 

Dalam kondisi demikian, ia pun mengingatkan bahwa literasi media selalu dibutuhkan. Apakah tindakan seorang politisi sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan? Jika ada ketidaksesuaian yang signifikan, maka perlu dipertanyakan ketulusan upaya pemolesan citra mereka.

"Jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Cobalah untuk mencari informasi dari berbagai media, termasuk media sosial dan laporan independen. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif," tegas Jokhanan.

Inisiatif ini diperlukan agar masyarakat terbiasa melakukan analisis kritis terhadap sebuah klaim. Setiap klaim yang disampaikan oleh politisi perlu diuji kebenarannya. Periksa data, fakta, dan bukti yang mendukung klaim tersebut. Jangan mudah percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan.

Meski agak berisiko, membaca reaksi publik juga jadi jalan keluar. Bagaimana publik merespons upaya pemolesan citra tersebut? Apakah ada banyak pihak yang meragukan atau bahkan mengkritik? Reaksi publik bisa menjadi indikator yang cukup baik untuk menilai keaslian upaya tersebut.

"Lihatlah jejak rekam seorang politisi. Apakah mereka memiliki sejarah panjang dalam melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang mereka promosikan saat ini? Jejak rekam bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakter dan niat seseorang," tutup Jokhanan.

(Redho)

Aktivis Pro Demokrasi: Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau Gubernur 2024-2029

Aktivis Pro Demokrasi: Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau Gubernur 2024-2029
     

Papua Barat Daya, penaxpose.com  | Aktivis Pro Demokrasi asal Tanah Papua, Dominggus Yable, menekankan pentingnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Menurutnya, pemilihan ini bukan hanya soal ambisi personal atau kelompok tertentu, melainkan menyangkut masa depan tatanan sosial masyarakat di Papua Barat Daya yang harus diperbaiki demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, serta peningkatan kualitas ekonomi rakyat.

"Untuk itu, diperlukan figur yang tepat, tanpa kepentingan pribadi, yang mampu membangun infrastruktur, membenahi suprastruktur, dan memperbaiki kualitas kehidupan ekonomi rakyat Papua Barat Daya," ujar Dominggus Yable.

Ia menambahkan bahwa keputusan PDI Perjuangan mengusung Letnan Jenderal TNI (Purn.) Joppye Onesimus Wayangkau sebagai calon Gubernur dan Ibrahim Wugaje sebagai calon Wakil Gubernur bukanlah kebetulan. "Ini adalah keputusan yang tepat karena mereka adalah putra terbaik asli Papua," tegasnya.

Sebagai informasi, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje telah resmi diumumkan dan menerima rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Dominggus Yable, sebagai aktivis pro demokrasi asal Tanah Papua, menyampaikan apresiasinya. "Tidak ada kata lain selain Merahkan Papua Barat Daya, Jenderal Wayangkau sebagai Gubernur, dan Ibrahim Wugaje sebagai Wakil Gubernur 2024-2029," ucapnya.

Dominggus juga menekankan bahwa pemilihan ini merupakan momentum terbaik bagi rakyat Papua Barat Daya untuk memilih pemimpin masa depan yang bijak, berintegritas, demokratis, visioner, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

"Dengan hadirnya kedua calon ini, yang diusung oleh PDI Perjuangan, saya yakin mereka adalah solusi terbaik untuk masa depan Papua Barat Daya," pungkasnya.

Sumber: Dominggus Yable (Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua)

SDN IV Made Lamongan Diduga Lakukan Pungli, Kasusnya Dilaporkan ke Polisi

SDN IV Made Lamongan Diduga Lakukan Pungli, Kasusnya Dilaporkan ke Polisi
     

Lamongan, penaxpose.com  | Pasca ramainya pemberitaan tentang adanya pungutan liar yang dilakukan oleh SDN IV Made Lamongan, kini persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum.

Hal tersebut ditenggarai karena pihak sekolah meminta pungutan setiap bulannya kepada para siswanya sebesar Rp 75.000 per bulan.

Bahkan pungutan tersebut terkesan bersifat wajib, meskipun sudah ada keterangan sumbangan, namun faktanya setiap siswa dikenakan biaya Rp 50.000, untuk uang sukarela, Rp 20.000, untuk uang paguyuban dan pembayaran bisaroh Rp 5.000.

Jika siswa tidak membayar iuran besaran kisaran tersebut, maka diharuskan melakukan pelunasan secara double pada bulan berikutnya.

Atas dasar itulah, salah satu wali murid dari siswa SDN IV Made Lamongan ini melaporkan kejadian ini kepada Mapolres Lamongan atas dugaan pungutan liar.

Tidak hanya disitu saja, wali murid yang bernama Baihaki Akbar yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) melaporkan pihak Komite, Kepala Ssekolah, Wali Kelas, dan Ketua Paguyuban karena diduga mereka terlibat dan mengetahui dalam proses pungutan biaya tersebut.

"Jadi ini mutlak perbuatan tindak pidana, kan sudah jelas bahwasanya Sekolah Dasar, apalagi negeri sudah tentu semua pembiayaannya gratis dan ditanggung oleh negara, namun disini mereka sudah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya," tandas Baihaki (25/8) usai membuat laporan di Mapolres Lamongan.

Sementara itu seperti yang diketahui sebelumnya, pihak Kepala Sekolah SDN IV Made Lamongan mengelak jika hal tersebut dikatakan pungli, karena ia berdalih bahwasanya sudah disetujui oleh Bupati Lamongan untuk meminta sejumlah uang tersebut.

Baihaki Akbar juga akan melaporkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMPN 3 Lamongan atas dugaan pungli dengan modus pembelian kain seragam Rp. 1.700.000, uang kegiatan 1 Rp. 1.800.000, dan uang kegiatan 2 Rp. 2.100.000, untuk siswa yang baru masuk kelas 7 SMPN 3 Lamongan, dan uang kegiatan Rp. 1.800.000, untuk kelas 8 dan 9 SMPN 3 Lamongan.

Bukan hanya itu saja, Baihaki Akbar yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia akan segera melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan atas dugaan pencatutan nama instansi APH terkait proyek yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pungkasnya.

Sumber: Aliansi Madura Indonesia (AMI)