Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?

Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?
     


Jakarta, penaXpose.com | Rabu, 12 Maret 2025

Oleh: Ahmad Suhijriah, Komunikolog

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah bersiap menggelar Muktamar untuk memilih Ketua Umum baru. Agenda ini dijadwalkan berlangsung setelah Idulfitri 2025, diperkirakan pada akhir April atau awal Mei. Sejumlah nama dari internal dan eksternal partai mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam perebutan posisi Ketua Umum PPP.

Para calon Ketua Umum PPP diharapkan mampu mengembalikan suara partai agar kembali lolos ke parlemen. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengonsolidasikan seluruh kader di Indonesia dan membuktikan bahwa PPP tetap mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Nama-Nama Kandidat Ketua Umum PPP

Beberapa nama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum PPP berdasarkan pemberitaan media, antara lain:

  1. Sandiaga Uno

    • Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Joko Widodo.
    • Pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP pada Pemilu 2024.

  2. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin)

    • Putra ulama besar KH Maimoen Zubair.
    • Saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

  3. Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

    • Mantan Wali Kota Pasuruan dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
    • Saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

  4. Dudung Abdurachman

    • Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI.
    • Saat ini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Staf Khusus Utusan Presiden Bidang Pertahanan.

  5. Husnan Bey Fananie

    • Mantan Wakil Sekjen PPP di era kepemimpinan Surya Dharma Ali.
    • Seorang cendekiawan muslim, diplomat, dan politisi.
    • Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (2009-2014) dan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan (2016-2020).
    • Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), salah satu organisasi yang ikut membentuk PPP pada tahun 1973.
    • Cucu dari KH Zainuddin Fananie Bey, pendiri Pondok Modern Pesantren Gontor.

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan

Dalam pemilihan Ketua Umum PPP, salah satu syarat utama adalah pernah menjabat satu tingkat di bawah Ketua Umum, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, syarat ini masih dapat berubah tergantung keputusan peserta Muktamar.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Umum PPP akan ditentukan dalam Muktamar mendatang. Pemilihan ini akan mempertimbangkan aspirasi kader, rekam jejak kandidat, serta aturan partai yang berlaku.

Editor: Ah

SPAI Tegaskan Aksi Tuntut THR Ojol Harus Tertib dan Kondusif

SPAI Tegaskan Aksi Tuntut THR Ojol Harus Tertib dan Kondusif
     

Jakarta, penaxpose.com – Menjelang aksi unjuk rasa untuk menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol), Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengimbau seluruh peserta untuk menjalankan aksi secara tertib, aman, dan damai. SPAI menegaskan bahwa perjuangan hak pekerja harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan tanpa tindakan anarkis.

Ketua SPAI, Lily Pujiati dalam pernyataannya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keadilan bagi para pengemudi ojol yang selama ini belum mendapatkan THR. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak terkait.

"Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap disiplin, mengikuti arahan, dan menghindari provokasi. Kita ingin menunjukkan bahwa tuntutan ini serius dan harus diperhatikan tanpa harus merugikan diri sendiri atau orang lain," kata Lily dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 9/2/2025.

SPAI juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan aplikator untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojol, terutama dalam hal pemberian THR.

"Dengan adanya imbauan ini, SPAI berharap seluruh peserta dapat mengikuti aksi dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga semangat solidaritas dalam memperjuangkan hak mereka", pungkasnya. []

Soroti Kecelakaan Bus, Ketua IPOMI Desak Penegakan Regulasi Ketat

Soroti Kecelakaan Bus, Ketua IPOMI Desak Penegakan Regulasi Ketat
     

Jakarta, penaXpose.com – Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan yang akrab dipanggil Bang Sani, menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan bus di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang kerap terjadi, seraya mengajak seluruh operator atau pengusaha bus untuk mengambil langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan operasional.

"Kami sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan bus yang terjadi. Sebagai bagian dari pelaku industri transportasi, IPOMI terus mendorong agar perusahaan otobus memprioritaskan keselamatan penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Ini adalah tanggung jawab moral dan profesional kita," ujar Sani dalam keterangannya, Senin 20/1/2025.

Ia menyoroti beberapa faktor penyebab kecelakaan, seperti kondisi armada yang tidak terawat, kelelahan pengemudi, hingga pelanggaran aturan lalu lintas. "Pemeliharaan armada harus diutamakan. Jangan ada kompromi terhadap kelayakan kendaraan. Selain itu, pengemudi harus diberikan waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan di jalan," tambahnya.

Sani juga menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam meningkatkan keselamatan, seperti sistem pemantauan GPS dan kamera pengawas di dalam bus. "Teknologi dapat membantu operator mengawasi pengemudi dan armada mereka secara real-time, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan," jelasnya.

Di sisi lain, mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memperketat regulasi dan inspeksi armada bus. Namun, ia juga meminta seluruh pihak terkait agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi dapat merugikan perusahaan otobus yang sudah mengikuti seluruh prosedur. "Aturan yang ada sudah baik, tetapi implementasinya di lapangan harus lebih diawasi. Tidak boleh ada operator yang mengabaikan keselamatan hanya demi keuntungan," tegasnya.

IPOMI juga mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan transportasi. "Penumpang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan nyaman, masyarakat bisa mengecek izin angkutan dan kelaikan jalan setiap armada bus melalui aplikasi MitraDarat dan melalui website resmi mitradarat.dephub.go.id," tutupnya. []

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024
     

Jakarta, penaXpose.com | Ketua Umum Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya terkait praktik politik uang (money politik) yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Senin (2/12/2024).

Yayang menilai, dinamika kontestasi politik tahun ini menunjukkan maraknya praktik curang, khususnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Menurut Yayang, salah satu pasangan calon dari kubu nomor urut 3, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, terindikasi melakukan pembagian sembako saat masa kampanye berlangsung. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur pelarangan politik uang dalam tiga kategori: saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

“Money politik adalah tindakan yang sangat merugikan semua pihak dalam kontestasi pilkada. Ini merusak moral generasi muda dan mencederai proses demokrasi. Bawaslu seharusnya lebih tegas dalam memantau pelaksanaan kampanye dan segera bertindak jika menemukan praktik kotor tersebut,” tegas Yayang.

Ia menambahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu harus segera mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar. Yayang juga berharap Bawaslu bekerja lebih ketat dan cepat, terutama jika Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua.

Hasil Hitung Cepat: Belum Ada Pemenang Mutlak

Hasil rekapitulasi cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat pemenangan Pilkada DKI Jakarta, yakni perolehan suara 50%+1. Data hingga Rabu, 27 November 2024, pukul 18.18 WIB, mencatat hasil sebagai berikut:

1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), meraih 40,06% suara.

2. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memperoleh 10,48%.

3. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan 49,46%.

Dengan hasil tersebut, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlanjut ke putaran kedua. Yayang optimistis bahwa pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memiliki peluang besar untuk menang jika praktik politik uang dapat dicegah.

“Jika Bawaslu mampu mengontrol dan menindak tegas pihak-pihak yang curang pada putaran kedua nanti, saya yakin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) akan keluar sebagai pemenang,” ujar Yayang.

Seruan untuk Demokrasi yang Bersih

Sebagai penutup, Yayang Rahmat menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, masyarakat, dan peserta Pilkada, dapat bersama-sama menciptakan proses yang bersih, jujur, dan adil.  (YR/Dn)

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"

Rusdi Mu Tuntut Klarifikasi dan Permohonan Maaf Terkait Lagu "Lapah Usaha"
     

Jakarta, penaXpose.com - Pencipta lagu "Lapah Usaha", Rusdi Mu, merasa keberatan atas viralnya lagu tersebut yang liriknya telah diubah dengan kalimat tidak pantas dan kurang edukatif oleh seorang konten kreator dengan nama panggung @Bianca. Lagu yang diciptakan Rusdi Mu, dinyanyikan oleh Rumaida, dan diaransemen oleh Tamsanjaya ini telah menjadi perhatian publik setelah muncul dalam versi yang dianggap mencederai nilai-nilai karya aslinya.

Melalui unggahan di akun Facebook-nya, Rusdi Mu menyampaikan somasi kepada @Bianca untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada dirinya, penyanyi, dan aransemennya. Ia memberikan batas waktu selama 1x24 jam bagi konten kreator tersebut sebelum melanjutkan dengan langkah hukum berupa laporan kepada pihak berwajib.

Rusdi Mu menegaskan bahwa karya seni seharusnya dihormati dan digunakan dengan bijak. Pengubahan lirik yang mengandung kalimat kotor, menurutnya, tidak hanya merugikan dirinya sebagai pencipta lagu, tetapi juga mencoreng nilai edukatif yang ingin disampaikan melalui karya tersebut.

"Kami meminta klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada pencipta, vokalis, dan tim produksi lagu ini. Jika tidak ada itikad baik dalam waktu 1x24 jam, kami tidak akan segan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang," ujarnya.

Lagu "Lapah Usaha" yang berasal dari budaya Lampung ini merupakan bagian dari warisan seni daerah yang patut dihargai dan dilestarikan. Dengan adanya permasalahan ini, Rusdi Mu berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menghargai karya seni dan tidak menyalahgunakan karya orang lain untuk tujuan yang tidak baik.

Pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diturunkan. (dn)

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga

Membedah Tren Keuangan Kabupaten Simalungun: Era JR Saragih vs. Era Radiapoh Hasiholan Sinaga
     
Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN, penaXpose.com – Kabupaten Simalungun, yang kaya akan potensi alam dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kedua era ini meninggalkan jejak berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tunjung, dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Jumat (22/11/2024), mengulas perbedaan mencolok antara kedua kepemimpinan tersebut. 

"Tujuan dari analisis ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun dapat bersikap cerdas dan rasional dalam menilai kinerja pemimpin mereka," ungkap Buyung.

Bupati Simalungun JR Saragih sebelum Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH 

Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Dipertanyakan

Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah tercapai sebesar 96,42% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,19%. Hal ini mencerminkan keberhasilan JR Saragih dalam mengelola sumber pendapatan daerah, termasuk meningkatkan investasi dan infrastruktur.

Namun, era ini tidak luput dari kritik. Keterbatasan akses informasi terkait keuangan daerah dan tuduhan penggunaan anggaran yang kurang efisien memunculkan ketidakpercayaan publik. "Meski pendapatan tinggi, transparansi masih menjadi masalah utama yang harus dijawab," kata Buyung.

Era Radiapoh Hasiholan Sinaga: Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Tertinggal

Di bawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Akses informasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan publik meningkat. Selain itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif yang diapresiasi banyak pihak.

Namun, tantangan baru muncul. Data keuangan tahun 2024 menunjukkan kendala dalam realisasi belanja daerah. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi program-program pemerintah sering tertunda. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah hambatan tersebut disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Tantangan Keuangan Simalungun: Transparansi dan Efisiensi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi pendapatan yang besar, namun tantangan utamanya adalah menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.

"Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Buyung. Ia menambahkan bahwa evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik terkait efisiensi serta transparansi anggaran.

Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dapat terus berkomitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera, transparan, dan berkelanjutan. Data dalam analisis ini mengacu pada laporan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Keuangan RI. (S. Hadi Purba)

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online

Projo Simalungun: Budi Arie Setiadi Pelopor Pemberantasan Judi Online
     

SIMALUNGUN, penaxpose.com – Penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat dalam kasus beking judi online oleh Polda Metro Jaya memunculkan dampak terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie, yang baru menjabat selama 15 bulan, dikenal sebagai sosok yang tegas dan berada di garis terdepan dalam upaya pemberantasan situs-situs judi online yang telah meresahkan masyarakat.

Ketua Projo Simalungun, Resianto Sumbayak, menyatakan keyakinannya bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga merupakan Ketua Umum Projo, adalah pribadi yang tegas dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Terutama dalam hal pemberantasan judi online.

"Saya yakin Pak Budi Arie Setiadi adalah orang yang tegas dan tidak neko-neko. Beliau selalu bertanggung jawab, terutama dalam memberantas judi online. Setahu kami, itu adalah instruksi langsung dari Bapak Jokowi saat masih menjabat sebagai Presiden. Jadi, tuduhan bahwa Pak Budi Arie melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politisasi yang keji. Ini sangat melukai hati anggota Projo di seluruh Indonesia," ucap Resianto.

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas situs-situs judi online.

Projo Simalungun menegaskan bahwa pegawai Komdigi yang menjadi pelindung situs judi online yang ditangkap merupakan pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Mereka meyakini Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tidak terkait dengan jaringan mafia judi online tersebut.

"Projo Simalungun mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan kami berharap agar bandar besar judi online juga segera ditangkap," tegas Resianto.

Sebagai organisasi yang setia pada kepentingan rakyat, Projo sangat menentang segala bentuk penipuan dan penghisapan terhadap rakyat kecil. Projo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan judi online demi masa depan bangsa, keluarga, dan anak-anak Indonesia yang terbebas dari jeratan judi.

(S. Hadi Purba)

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"

Pemko Jakarta Barat Kurang Sosialisasi pada Pemilihan RT/RW dan LMK, "Pertimbangkan Astapem nya"
     

Jakarta, penaxpose.com - Masih banyaknya permasalahan tata cara dan mekanisme pemilihan RT, RW dan LMK di lapangan yang kurang di pahami masyarakat sehingga menjadi persoalan tersendiri bahkan bisa mengarah kesenjangan dimasyarakat itu sendiri.

Knapa.!. Pasalnya ternyata pemilihan tersebut acap kali menjadi kisruh bahkan bisa mengarah keharmonisan antar warga. Dan ini sering terjadi pada tahapan pemilihan maupun di pemilihanya. Hampir semua terjadi di setiap kelurahan di Jakarta Barat.

"Saya memahami prihal ini sering terjadi di setiap pemilihan RT, RW dan lmk. Tapi, apapun bentuknya, bila terjadi kekisruhan yang pasti Pemerintahan daerah lah yang harus bertanggung jawab, Bidang Pemerintahan-Cq," ungkap Robert, S sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaenisme) Jakarta, Rabu (23/10/2024) di bilangan Mangga Besar Jakarta Barat.

Padahal, katanya, sudah jelas tertuang dalam peraturan Pergub No.22 tahun 2022 tentang RT, RW dan penjelasannya, dan Perda no.5 tahun 2010 tentang LMK dan penjelasannya, tapi kenyataanya masih ada polemik dikalangan Masyarakat terkait itu.

"Berarti Pemko melalui bidang Pemerintahan tidak bekerja secara maksimal karena kurangnya sosialisasi yang sampai kemasyarakat. Dan buktinya carut marut ini masih sering terjadi," tandasnya.

Dia juga meminta pada Pj Gubernur agar mengevaluasi Astpem Pemerintahan Kota Jakarta Barat dan kalau perlu diganti.

"Astapem Kota Jakarta Barat kalau perlu diganti karena tidak becus mengurusi pemilihan RT/RW dan LMK. Ini termasuk pembinaan. Kalau tidak bisa membina ya ganti saja. Dari terjadi gejolak di Masyarakat yang mengakibatkan timbul ketidak harmonisan dikalangan Masyarakat," imbuhnya.

Perlu diketahui, dari pantauan Media dilapangan. Sering terjadinya problematika tata cara pemilihan RT, RW dan LMK dikarenakan, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan pemilihan secara keseluruhan, mekanisme persyaratan bagi calon dan biaya kegiatan pemilihan.

ActualNews/penaxpose/Tim/Red